Cita-cita, Laut, dan Kapal Selam

Ketika masih kecil, baik di Taman Kanak-kanak maupun di Sekolah Dasar, guru biasanya bertanya soal cita-cita para murid. Termasuk saya, juga para pembaca Kompasiana, pasti pernah menjawab pertanyaan soal cita-cita ini. 

Lantas, apa jawaban yang muncul dari pertanyaan itu? Umumnya yang kerap muncul sebagai jawaban adalah guru, dokter, polisi, atau tentara. Tentara pun, yang ada di bayangan adakah mereka yang berperang di daratan. 

Jarang sekali, bahkan tidak pernah ada murid yang ketika ditanya soal cita-cita kemudian menjawab ingin menjadi tentara angkatan laut atau pelaut. 

Kurang munculnya potensi laut di benak anak-anak, boleh jadi karena kurangnya literasi serta pemahaman para orang tua di masa lalu, bahwa ternyata begitu besar potensi kelautan di Tanah Air ini. 

Indonesia memiliki lebih 17.500 pulau, dengan panjang garis pantai mencapai 81.000 km. Luasnya lautan di Indonesia adalah 62% dari total luas wilayah Nusantara ini di mana luas wilayah daratan adalah 1,91 juta km2 sedangkan luas wilayah perairan mencapai 6,32 juta km2.

Luasnya laut di Tanah Air sekaligus menjadi bukti besarnya kekayaan yang dimiliki Indonesia, sebab di lautan, setiap jengkalnya sangat bernilai. Mulai dari permukaannya sampai di dasar lautnya, semua memiliki nilai ekonomis yang tidak bisa dianggap remeh. 

Contoh kecil saja, selain adanya jutaan ikan yang bahkan kerap dicuri negara lain, cadangan minyak mentah lokasinya juga di lautan. Ini belum lagi laut sebagai sarana penunjang transportasi yang sangat efisien dari sisi biaya namun memiliki potensi besar karena volume yang bisa dimaksimalkan. 

Tak heran jika ada ribuan kapal melintasi perairan di Indonesia untuk penyaluran logistik. 

Sebagai negara kepulauan, Indonesia tentu harus bertumpu pada sektor kelautan sebagai sarana transportasi dan distribusi. 

Luasnya wilayah perairan Nusantara dengan potensi kekayaan yang tersimpan di dalamnya, tentu harus dijaga dengan maksimal. Sebagai negara kepulauan yang luas, ada banyak akses masuk bagi pencuri dari negara lain yang ingin mengeruk kekayaan laut ini. 

Masih lekat di ingatan ketika TNI AL bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, memusnahkan kapal-kapal pencuri ikan dari negara lain. Kapal-kapal tersebut ditenggelamkan oleh angkatan laut. 

Beberapa kali pula, kapal patroli angkatan laut berhasil menghalau masuknya pencuri ikan ini. 

Bukan hanya urusan kekayaan laut saja, tak sedikit pula perairan laut juga menjadi jalur distribusi barang haram seperti narkoba beserta barang selundupan lainnya karena laut dianggap aman untuk hal tersebut. Nyatanya ada saja aktivitas ilegal itu berhasil diamankan melalui operasi oleh TNI AL. 

Menjaga laut Indonesia ini tentu bukan hanya tugas dan kewajiban TNI AL melainkan juga merupakan tugas dari berbagai pihak lain yang juga terlibat di dalamnya, serta pengawasan dari masyarakat. Kepedulian untuk menjaga potensi kelautan di Tanah Air harus ditumbuhkan dengan sosialisasi yang masif. 

Bisa dibayangkan, andai saja tidak ada TNI AL, bagaimana nasib kekayaan laut yang dimiliki bangsa ini sedangkan yang sudah dijaga saja masih ada celah bagi pencuri mengeruk kekayaan Indonesia. 

Begitu besarnya potensi kelautan di Indonesia tentunya harus didukung dengan kekuatan TNI AL. Negara harus memberikan perhatian lebih pada matra ini karena besarnya beban dan tanggung jawab yang diberikan di pundak para prajurit TNI AL. 

Jumlah pelaut di TNI AL harus ditambah, begitu juga armadanya. 

Seperti disampaikan Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali dari Republika, menyebutkan bahwa per 22 September 2023, kekuatan pokok minimum TNI mencapai 67,86 persen. Angka itu mencakup kapal perang, kapal selam, pesawat udara, dan material tempur Marinir.

Idealnya, Indonesia memiliki 12 kapal selam, tetapi saat ini baru memiliki 4 kapal selam. Jika negara ini ingin lebih aman, jumlah ideal ini seiring waktu harus terpenuhi. 

Memang memerlukan biaya besar, tetapi sebanding dengan nilai kekayaan yang harus dijaga. Ini juga untuk mendukung operasi yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut.

Agar pemerintah setuju memenuhi kebutuhan ideal matra laut ini, TNI AL harus rutin mengajak pemangku kepentingan melihat langsung kondisi kelautan di Tanah Air. Misalnya dengan membawa anggota DPR RI berlayar menggunakan kapal perang dan kapal selam. 

Kenapa harus DPR RI? Karena urusan anggaran harus mendapat persetujuan dari para wakil rakyat tersebut. 

Berhubung katanya, "Tak kenal, maka tak sayang". Nah, agar laut makin disayang, maka harus rajin dikenalkan pada semua pihak. 

Harapannya nanti, muncul kebanggaan bagi siapa saja yang berkiprah di lautan, termasuk di dalamnya prajurit TNI AL. Berikutnya, anak-anak masa kini dan masa depan, akan dengan bangga mengatakan bercita-cita sebagai pelaut atau tentara angkatan laut, ketika ditanya gurunya. 

Semoga. (*)