Mulai 2024, Baiknya Indonesia Hanya Pakai Waktu Indonesia Tengah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memutuskan Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara yang baru. Sementara Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemindahan ibu kota ke lokasi baru dimulai paling lambat 2024.

Sementara pemantapan rencana pemindahan ibu kota akan dirampungkan 2020. Konstruksi diharapkan dimulai akhir 2020. Sehingga dalam kurun waktu kurang dari empat tahun ibu kota yang baru sudah terbangun.

Sebagai warga Kalimantan Timur, tentu rencana besar ini menjadi berkah tersendiri. Sebab, Kaltim yang selama ini sebagai salah satu provinsi dengan pendapatan besar, nyatanya tidak bisa menikmati secara maksimal. 

Sebab, penghasilan besar itu lebih banyak disedot ke Pulau Jawa. Sementara Kaltim hanya menerima sisanya yang tidak seberapa. PDRB Kaltim 2018 misalnya mencapai Rp 600 triliun lebih. Sementara APBD Provinsi Kaltim 2019 hanya Rp 10,75 triliun. Sementara kabupaten dan kota rata-rata hanya Rp 1 sampai 3 triliun.

Mudah-mudahan, dengan pindahnya ibu kota ke Kaltim, kue pembangunan ke provinsi ini akan semakin meningkat. Terutama sarana infrastruktur serta fasilitas publik lainnya. Setidaknya berbagai kekurangan yang ada di provinsi akan mudah terlihat dari Istana Negara yang baru nanti.

ibu kota negara di Kaltim. kompas.com

Nah, selain soal pembangunan, ada satu hal lagi yang sangat penting dibalik pemindahan ibu kota negara ini. Jika 2024 nanti ibu kota negara sudah benar-benar pindah ke Kaltim, ada baiknya Indonesia juga perlu menyatukan kembali zona waktu untuk negara ini.

Jika selama ini Indonesia terbagi dalam Waktu Indonesia Barat, Waktu Indonesia Tengah, dan Waktu Indonesia Timur,  sudah saatnya Indonesia cukup menggunakan satu zona waktu saja yakni Waktu Indonesia Tengah (Wita). Kenapa harus Wita? Apakah karena posisi Kaltim sebagai ibu kota? Bisa benar, bisa juga tidak benar.

Sebab, pusat pemerintahan tentu akan mulai berjalan sesuai zona waktu di Kaltim. Akan aneh jika kemudian proses transaksi bisnis antara Kaltim dan Jakarta terhambat karena kantor bank di Jakarta masih tutup. 

Beda satu jam itu lumayan lama. Bukankah bagi kalangan pengusaha, waktu adalah uang?

Sebenarnya, usulan untuk menyatukan zona waktu di Indonesia ini sudah dimulai sejak 2005 dengan melibatkan sejumlah ahli. Salah satu tujuannya ialah percepatan ekonomi, khususnya untuk wilayah timur Indonesia.

Secara bisnis pasti akan menguntungkan, karena zona waktu perdagangan di lantai bursa efek akan sama dengan Hongkong dan Singapura. Dari sisi sektor penerbangan juga lebih mudah. Pendek kata, banyak hal yang bisa ditingkatkan dari sisi daya saing, ekonomi, politik dan sosial.

Coba tengok posisi Singapura yang berada di atas Batam dan Hongkong yang lebih di Timur Indonesia, nyatanya menggunakan zona waktu +8, sama dengan waktu Indonesia tengah. 

Selama ini, secara tidak langsung terjadi perlambatan dari sisi ekonomi. 

Jeda waktu antara Papua dengan Jakarta sangat jauh, 2 jam. Proses transaksi misalnya, terhambat 2 jam karena menunggu kantor di Jakarta buka. Sementara aktivitas di Papua sudah berlangsung 2 jam lebih dahulu. 

Karena itu, usulan penyatuan zona waktu bukan hal yang tidak mungkin. Apalagi ketika Kaltim sudah ditetapkan menjadi ibu kota negara. Sebagai informasi, perubahan zona waktu sudah terjadi pada awal kemerdekaan tepatnya pada 1950 dan 1963. Kemudian perubahan zona waktu Indonesia terakhir kali terjadi saat masa Presiden Soeharto pada 1987.

Bagaimana menurut sahabat?