1.Pemusatan kekuasaan pada pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada masyarakat.Â
2.Kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan pemerintah Kegiatan politik yang mahal dan melebihi pendanaan politik pada umumnya.Â
3.proyek yang menginvestasikan dana publik (masyarakat) dalam jumlah besar.Â
4.Lingkungan yang tertutup dan egois.Â
5.Sistem hukumnya lemah.Â
6.Lemahnya profesi peradilan.Â
7.Kurangnya kebebasan berekspresi dan kebebasan media massa.Â
8.Gaji pegawai negeri sangat rendah.Â
9.Kurangnya kontrol yang memadai untuk mencegah suap dan kontribusi kampanyeÂ
10.Keterpaksaan atas suatu keadaanÂ
Menuntut bagian proyek dan/atau menerima suap dari unsur DPRD [18] Politik biaya tinggi, Pemilu dan sistem pemilu lokal yang bermasalah, Proses pencalonan yang bersifat transaksional, Partai politik di Indonesia itu sendiri Kesimpulan Korupsi di Indonesia merupakan permasalahan yang memerlukan perhatian serius pada seluruh lapisan masyarakat. Akar permasalahan yang kompleks, dampak buruk dan tantangan dalam pemberantasan korupsi menunjukkan perlunya kerja sama antara pemerintah, lembaga antikorupsi, dan masyarakat. Upaya pemberantasan korupsi perlu lebih ditingkatkan dengan menjaga independensi lembaga antikorupsi, meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan publik, dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi. Pendidikan antikorupsi juga harus menjadi prioritas untuk menciptakan generasi yang lebih jujur dan sadar akan bahaya korupsi. Dengan kerja sama dan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, Indonesia dapat mengatasi tantangan korupsi dan bergerak menuju pemerintahan yang bersih, demokrasi, dan adil.