Dewan Pers Berpotensi Ciptakan Ratusan Ribu Wartawan Menganggur

Dari operasional puluhan ribu perusahaan pers ini telah berhasil menyerap lapangan pekerjaan yang tak kurang dari 200 ribuan wartawan dan pekerja pers. Dengan asumsi, masing-masing media mempekerjakan minimal 5 orang atau lebih wartawan dan pekerja pers. Namun sayangnya, puluhan ribu media massa tersebut di atas, tidak ikut menikmati belanja iklan nasional yang mencapai angka lebih dari 100 triliun rupiah per tahun.

(Keterangan foto : Almarhum M Yusuf, wartawan yang dikriminalisasi dan meninggal dalam tahanan | sumber: mediatransparancy.com)

Berdasarkan data dari Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) bahwa belanja iklan media di Indonesia  sepanjang tahun 2012  mencapai angka Rp 107 triliun. Dan pada Tahun 2013 menyentuh Rp147 triliun. Sedangkan tahun 2014 belanja iklan melonjak sampai Rp155 triliun. Kemudian menurun pada 2015 sebesar Rp118 triliun.

Sementara perusahaan riset Nielsen Indonesia pada tahun 2016 mencatat belanja iklan di televisi dan media cetak mencapai Rp 134,8 triliun dan tahun 2017 mencapai Rp 145 triliun.

Dari total jumlah belanja iklan nasional  yang mencapai angka fantastis di atas Rp 100 triliun tersebut, sebagian besar dikuasai oleh media TV sekitar 80 persen dan sisanya dibagi-bagi oleh media cetak, radio, dan media online.

Jika seluruh kekuatan pers Indonesia bersatu memperjuangkan pemerataan penyaluran belanja iklan nasional ke seluruh daerah dan tidak terkonsentrasi atau terpusat di Jakarta, maka dapat dipastikan puluhan ribu perusahaan pers akan hidup dan berkembang pesat. Ujung-ujungnya kesejahteraan wartawan akan semakin meningkat dan pada gilirannya berdampak sangat positif terhadap peningkatan profesionalisme dan independensi pers.

Pemerintah harus didesak membuat satu regulasi kepada perusahaan raksa nasional yang menganggarkan belanja iklan agar dapat menyalurkan sebagian belanja iklannya ke masing-masing cabang perusahaan di daerah. 

Dengan asumsi Rp 1 triliun saja belanja iklan disalurkan ke media-media lokal maka dampaknya akan sangat menggerakan roda perekonomian di daerah. Semua ini tentunya membutuhkan keterbukaan dan kesediaan pemerintah untuk mengakomodir aspirasi dan nasib dari puluhan ribu perusahaan pers yang membutuhkan belanja iklan untuk menutupi biaya operasional perusahaan pers yang telah berjasa menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran.

Penulis:

Hence Mandagi
Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia