Menguji Satu Data Indonesia Ditengah Pandemi

""Data ini adalah jenis kekayaan baru. Saat ini data adalah new oil, bahkan lebih berharga dari minyak. Data yang valid menjadi salah satu kunci pembangunan". Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam mengawali sambutannya pada acara pencanangan pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 di Istana Negara, pada akhir Januari 2020.

Data yang diistilahkan sebagai the new oil sebenarnya bukan hal yang baru, dua tahun sebelumnya, 6 Mei 2017 majalah The Economist menerbitkan sebuah judul dalam salah satu laporannya "The world's most valuable resource is no longer oil, but data". Dalam laporannya disebutkan bahwa satu abad yang lalu sumber kekayaan adalah minyak, namun saat ini kekayaan tersebut adalah data. Data adalah minyak di era digital.

Majalah yang bermarkas di London, Inggris tersebut lebih lanjut menyebutkan mengenai 5 perusahaan raksasa yang tak terhentikan (look unstoppable) yaitu Google, Amazon, Apple, Facebook, dan Microsoft. Kelima raksasa tersebut tidak lain adalah perusahaan yang mengontrol data penggunanya, dengan memanfaatkan jejak-jejak digital pada platform media tersebut.

Pemerintah sebenarnya telah merespon pentingnya ketersediaan dan keakuratan data dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Respon pemerintah diterbitkan melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Regulasi yang ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 Juni 2019 tersebut bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

Indonesia memang lumbung data. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) merilis sebuah laporan survei tentang Penetrasi dan Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2018, dimana 64,8% (171,17 Juta Jiwa) dari total penduduk Indonesia adalah pengguna internet aktif. Dalam tataran regional di Asia Tenggara, posisi Indonesia berada dibawah India di posisi kedua, dan Tiongkok di posisi teratas.

HootSuite, sebuah platform yang menyediakan informasi mengenai sosial media, dan perusahaan agensi marketing sosial We Are Social merilis sebuah hasil survei berjudul "Indonesia Digital 2020" dimana terdapat 338,2 juta jiwa penduduk Indonesia sebagai pengguna telepon seluler aktif dan 160 juta penduduk aktif menggunakan sosial media.
Hasil survei tersebut juga menyebutkan bahwa rata-rata waktu yang dihabiskan untuk berselancar di dunia maya sebanyak 7 jam 59 menit, dan rata-rata waktu yang dihabiskan dalam menggunakan sosial media adalah 3 jam 26 menit. Gambaran tersebut menunjukan bahwa Indonesia memang pantas disebut "lumbung minyak".

Keterlibatan data dalam menunjang dan mendukung segala keputusan pemerintah adalah sebuah keniscayaan dan seharusnya data adalah unsur yang tidak boleh dinafikan dalam seluruh kebijakan pemerintah untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengungkapkan penerapan adaptasi kebiasaan baru di Jawa Barat dalam pengendalian Covid-19 seluruhnya berbasis data. Suatu hal yang seharusnya juga dilakukan di wilayah lainnya di Indonesia.

Kesimpang siuran data adalah salah satu isu yang dihadapi pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Ketua Satuan Gugus Tugas Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo pada suatu kesempatan mengungkapkan bahwa data yang diintegrasikan saat ini memang belum 100 persen.

Bila dilihat lebih lanjut, hal ini sebenarnya sebuah ujian bagi pemerintah, sejauh mana pemerintah menjalankan komitmennya secara serius dalam menggunakan data dibalik seluruh keputusannya sebagaimana semangat yang tertera pada Perpres 39/2019.

Portal Satu Data Indonesia yang dapat diakses di data.go.id perlu memperkaya konten dan data didalamnya, sehingga prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat diwujudkan dengan baik.

Forum Satu Data Indonesia sebagai penyelenggara Satu Data Indonesia yang beranggotan para Kementerian/Lembaga yang berkelas, rupanya masih perlu bekerja lebih keras untuk dapat mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar dapat menyajikan kumpulan data yang bergizi dan penuh manfaat bagi masyarakat luas.

Bila kita akses Portal Satu Data Indonesia, dan mengetikan kata kunci "covid" maka hanya akan muncul 295 data dan sayangnya hanya sebagian kecil data dari pemerintah daerah yang dapat diakses. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat eksistensi portal ini sebagai rujukan publik dalam mengetahui data-data valid ditengah maraknya kabar hoax yang berserakan di berbagai media daring.

Sudah saatnya pemerintah Indonesia dapat mengelola ketersediaan data yang disebut sebagai "minyak baru" dengan baik agar segala permasalahan dapat diputuskan dengan basis data yang akurat. Jangan sampai Indonesia, negara yang melimpah dengan "minyak" ini malah ditambang oleh negara asing.