Dia pun meminta dalam revisi UU otsus Papua, pemerintah pusat berkoordinasi dengan masyarakat Papua, membuka ruang dialog, serta banyak melibatkan stakeholders Papua agar pembangunan sesuai kebutuhan masyaarkat Papua. Dana otsus diaudit untuk transparansi kepada masyarakat Papua. Evaluasi agar tidak saling menyalahkan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Revisi UU otsus yang kini ditangani DPR merupakan momentum penting untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh untuk kebaikan masyarakat Papua. Jangan sampai dana otsus ini hanya dirasakan segelintir elit, sementara warga yang berada di pedalaman tidak merasakan sama sekali manfaat dari otsus.
Saya berharap Mendagri dapat mengawal poin-poin yang harus diberbaiki ke pihak legislatif terutama dalam aspek monitoring, evaluasi, dan variabel pencapaian kesuksesan dana otsus Papua ini.
Otsus Papua rentan tejadi korupsi sebelum dirasakan masyarakat Papua. Sebab itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mesti dilibatkan agar proses pengawasan menjadi lebih powerfull.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
