Kebijakan gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dengan membatasi pengoperasian angkutan umum untuk mengantisipasi merebaknya virus Corona justru kontradiktif. Kenyataannya, para pekerja semakin rentan bersentuhan, kontak dengan orang lain karena kondisi angkutan yang berjubel.Â
Hari ini, di stasiun MRT dan halte Transjakarta, padat oleh para penumpang yang hendak bekerja. Saking padatnya, mereka berhimpitan baik di dalam halte maupun di dalam bus Transjakarta. Bahkan antrian penumpang MRT mengular sampai tangga dan pintu masuk di atas.
Di satu sisi kita dianjurkan untuk menghindari persentuhan dengan orang lain dan menghindari keramaian. Tetapi di sisi lain, Anies malah membuat kebijakan membatasi angkutan umum yang malah mengakibatkan para penumpang berhimpitan.
Anies seharusnya mengingat bahwa yang diliburkan adalah sekolah-sekolah, bukan perkantoran atau tempat bekerja lainnya. Jumlah pekerja jauh lebih banyak daripada pelajar atau mahasiswa yang menggunakan angkutan umum.
Kalau disalahkan mengapa mereka tetap bekerja, Anies harus memahami beberapa hal ini:
1. Tidak semua pekerjaan bisa dilakukan di rumah. Banyak jenis pekerjaan yang tidak bisa menggunakan 'remote', tetapi harus dilakukan secara manual.
Sektor perdagangan, masih harus berdenyut-denyut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pekerja-pekerja kasar harus tetap beraktivitas untuk sesuap nasi.
2. Jika semua sektor ekonomi 'lock down' maka lumpuh lah perekonomian masyarakat. Tidak semua pekerja mendapatkan gaji setiap bulannya, ada yang hitungan hari atau jam.
Penghasilan sebagian besar masyarakat yang bekerja setiap hari hanya pas-pasan. Apalagi jika berhenti bekerja selama dua minggu, bagaimana mereka akan bertahan hidup?
Masih mending jika memiliki makanan untuk dimakan. Banyak lho yang hanya bisa membeli seliter beras setiap hari. Maka bayangkanlah jika ada keluarga yang membutuhkan susu dan popok bayi.
3. Jika angkutan umum dibatasi, kontak antar manusia semakin berisiko tertular virus Corona, jumlah penderita akan membludak. Sudah siapkah Anies mengantisipasi hal ini?
Saya tidak yakin semua rumah sakit di DKI mampu menampung pasien Covid 19 meski biayanya ditanggung pemerintah. Dan perlu diingat, beberapa kawasan penyangga seperti Depok belum memiliki rumah sakit yang bisa menjadi rujukan pasien Corona.
Sebelum kebijakan pembatasan angkutan umum ini memberikan dampak yang tidak kita harapkan, hentikan segera. Kembalikan jadwal LRT, MRT dan Transjakarta seperti semula agar para penumpang tidak berjubel dan terpaksa bersentuhan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H