Peran Arab Saudi Menyokong Kelompok Sayap Kanan Menebar Islamophobia

Pemerintah-pemerintah Arab otokratis bertanggung jawab untuk mengobarkan fanatisme anti-Muslim melalui aliansi yang ditempa dengan kelompok-kelompok sayap kanan di Barat . Mereka memiliki andil dalam mempromosikan kebencian terhadap Muslim. 

Walaupun agenda politik rezim Timur Tengah dan kelompok sayap kanan tidak selalu cocok, mereka menemukan jalan tengah yang sama untuk kepentingan mereka sendiri. Misalnya, pemerintah Arab membelanjakan jutaan dolar untuk penelitian guna membentuk pemikiran Barat tentang para aktivis politik dalam negeri yang menentang kekuasaan mereka. 

Beberapa di antaranya tentang agama, sebuah laporan Kebijakan Luar Negeri  Turki yang diterbitkan pada hari Sabtu mengatakan, mereka mendapat simpati dari Barat.  Di sisi lain Arab Saudi mengklaim  juga menderita dari kejahatan teroris radikal dan menawarkan untuk bekerja bersama ancaman teroris.

Laporan tersebut memaparkan bahwa rezim-rezim Arab menggunakan taktik menakut-nakuti untuk membesar-besarkan ancaman dan menciptakan suasana di mana suatu alternatif bagi rezim-rezim ini menjadi tidak terpikirkan dari sudut pandang kebijakan Barat. Retorika ini juga memungkinkan rezim-rezim ini untuk menindak pembangkang dengan nama terorisme.

Sebagai contoh, mantan pemimpin Ku Klux Klan David Duke telah menyatakan dukungannya untuk Bashar Al Assad, presiden Suriah. Ia telah mengunjungi Damaskus pada 2005, mengabaikan penindasan otokrat terhadap Suriah.

"Assad adalah pahlawan zaman modern yang berdiri melawan pasukan iblis yang berusaha menghancurkan rakyat dan bangsanya - ALLAH MEMBERKATI ASSAD!" dia menulis dalam tweet pada tahun 2017.

Arab Saudi, juga beralih ke sayap kanan memberikan dukungan setelah negara-negara Barat menjadi kritis terhadap kerajaan untuk tanggung jawab dalam perang Yaman Arab Saudi juga memenjarakan aktivis perempuan dan terlihat pembunuhan brutal kolumnis Washington Post Jamal Khashoggi di konsulat kerajaan di Istanbul.

Laporan itu mencatat bahwa sementara politisi kiri tengah mendorong resolusi terhadap kerajaan, politisi sayap kanan menentang mereka.

Jenderal yang berubah menjadi Presiden Abdel Fattah al-Sissi, yang melakukan kudeta militer untuk menggulingkan Presiden Mesir pertama yang terpilih secara demokratis Mohammed Morsi, juga menggunakan teknik serupa untuk mempromosikan dirinya. 

Sebuah pernyataan yang dibuatnya pada 2015 tentang perlunya reformasi Islam untuk meninjau, dan mungkin membuang, tradisi Islam yang sudah berabad-abad  berlaku. Hal itu diutarakan oleh para pembela di Washington dan ibukota lainnya. 

Tak satu pun dari negara-negara Barat yang mengkritik pengambilalihan militer di Mesir. Padahal kudeta Al Sisi diikuti oleh penumpasan yang keras terhadap pengunjuk rasa, serta hukuman mati bagi puluhan orang.