Jabatan Perdana Menteri Turki Dihapuskan

Pelantikan Erdogan sebagai Presiden Turki untuk kedua kalinya menandai perubahan sistem pemerintahan.  Sekarang yang berlaku adalah sistem presidensial eksekutif.  Karena itu jabatan Perdana Menteri tidak diperlukan lagi. 

Dengan sistem ini,  Erdogan memiliki kekuasaan penuh untuk mengendalikan kabinet.  Dia tidak memerlukan izin parlemen untuk memilih para pembantu yang dipercaya.  

Erdogan  telah memilih orang orang yang menduduki jabatan menteri.  Dia juga bisa merombak susunan kabinet kapan saja.  Bahkan Erdogan dapat mengeluarkan dekrit presiden jika keadaan memaksa. 

Lantas harus kemanakah mantan Perdana Menteri Binali Yildirim?  Ia sudah dipersiapkan sebagai ketua atau juru bicara parlemen. Meski untuk itu,  Yildirim harus bersaing lagi dengan kandidat dari partai lain. 

 Binali Yildirim siap ditempatkan dimana saja.  Bagi dia,  yang penting tujuannya untuk kebaikan bangsa dan negara. Kalau itu sudah merupakan tugas negara,  harus dilaksanakan. 

Menurut protokol negara,  sebenarnya ketua parlemen adalah pejabat pemerintah  tertinggi kedua di Turki. Diperkirakan Binali Yildirim akan menggantikan Ismail Karahman,   Ketua parlemen sebelumnya yang sudah tidak dicalonkan lagi karena usia tua dan sakit sakitan  

Para anggota parlemen telah berkumpul sejak Sabtu yang lalu.  Kemudian mengadakan pertemuan resmi dan sidang perdana pada hari Minggu. 

Hasil pemilu kemarin membuat AK Parti kehilangan dominasi di parlemen dengan meraih 295 kursi dari 600 kursi. Namun AK Parti masih bisa mengendalikan parlemen berkat terbentuknya aliansi rakyat.  

Aliansi Rakyat itu merupakan gabungan dan kerja sama antara AK Parti (Partai Keadilan dan Pembangunan dengan partai MHP (Partai Gerakan Moralis)  Sehingga mereka memiliki 344 kursi.  Hal ini sangat penting untuk membendung serangan dari partai lain yang menjadi oposisi. 

Dengan dukungan Aliansi Rakyat  maka Binali Yildirim akan memperoleh suara terbanyak untuk menjadi ketua parlemen.  Dalam jabatan itu,  dia bisa mengamankan kepentingan dan program pemerintah yang sah. 

Di sisi lain,  Binali Yildirim juga dicalonkan sebagai walikota Istanbul untuk pilkada pada bulan Maret 2019.  Entah bagaimana kelak,  tergantung kepentingan strategis pemerintahan Erdogan.  Bagaimana pun Yildirim adalah salah satu pendukung dia yang utama.