Indonesia Perlu Gandeng Turki untuk Masalah Rohingya

Permasalahan Rohingya yang teraniaya, telah menjadi perhatian utama bangsa Indonesia. Genosida yang sedang berlangsung tidak bisa dibiarkan terus menerus. Terlalu banyak korban yang jatuh, hingga ribuan orang. Tak heran jika masyarakat Indonesia, yang sebagian besar berpenduduk muslim, mendesak pemerintah untuk bertindak tegas. Pagi ini pun (Minggu 3 September 2017) ada demo di bundaran HI  yang menyuarakan keprihatian terhadap nasib Rohingya.

Saking gemasnya, banyak orang yang menuduh Pemerintah lamban dan tidak tegas.  Bahkan ada yang menghendaki untuk mengirim pasukan jihad untuk melawan militer Myanmar dan milisi Budha. Mereka tidak mengerti bahwa untuk menolong bangsa lain, harus ada 'prosedur'  yang dilewati.  Kalau tidak, kita dianggap invasi ke negara lain.

Perlu diketahui, pemerintah telah mengambil tindakan. Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi meluncurkan program  bernama Humanitarian Assistence for Sustainable Community (HASCO) di gedung Pancasila, Kamis, 31 Agustus yang lalu. Program ini diprakarsai oleh AKIM (Aliansi Kemanusiaan Indonesia Untuk Myanmar). 

Program ini bertujuan memberikan bantuan kepada rakyat Myanmar, khususnya di Rakhine dalam bidang peningkatan kapasitas, pengiriman tenaga ahli, livelihood,  dan pemulihan. Bantuan berupa dana sebesar 2 juta USD tersebut didapat dari donasi masyarakat Indonesia yang terkumpul melalui lembaga AKIM.

Selain itu, Menteri Retno LP Marsudi juga telah menghubungi pihak-pihak terkait. Antara lain, Sekjen PBB, Antonio Gutteres, Kofi Annan (Chairman of Annan Advisorry Commision/mantan sekjen PBB), Menteri Luar Negeri Bangladesh, Abul Hassan MA, Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, dan National Security Advisor of Myanmar, U Thaung Tun.  

Indonesia terus mendesak kepada pemerintah Myanmar untuk  mengembalikan stabilitas keamanan, self restrain dan menghentikan kekerasan, melindungi semua warga negara tanpa kecuali dan memberikan akses bantuan kemanusiaan. Ada 11 organisasi yang mendukung program bantuan pada Rohingya, yaitu NU, Muhammadiyah, PKPU, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, Dompet Peduli Umat Daarut Tauhid, Laziz Wahdah, LMMI, ACT, Laziz Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Social Trust Funding Syarif Hidayatullah Jakarta.

Meski begitu, dalam menyelesaikan masalah Rohingya, Indonesia tidak bisa sendirian. Negara yang paling tepat untuk menjadi partner dalam mengatasi Rohingya adalah Turki.  Indonesia harus bergandeng tangan dengan Turki, bahu membahu agar persoalan Rohingya dapat dituntaskan, tanpa kuatir timbul kembali.

Posisi Indonesia dan potensinya

Sebagaimana diketahui, Indonesia adalah pimpinan negara ASEAN. Karena itu, apa yang terjadi di negara-negara anggota ASEAN juga menjadi urusan Indonesia. Sesungguhnyalah Indonesia memiliki hak dan kewajiban membantu negara-negara ASEAN yang mengalami kesulitan. Hal ini tidak bertentangan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

Sebagai pemimpin ASEAN. Indonesia telah memberi peringatan kepada pemerintah Myanmar, di samping mengirimkan bantuan. Langkah-langkah diplomasi, nir kekerasan dikedepankan karena kita mengajarkan perdamaian. Dalam waktu dekat ini, menurut rencana, Menlu Retno juga akan mendatangi pemerintah Myanmar.

Jika langkah-langkah tersebut belum membuahkan hasil, maka Indonesia harus mengambil tindakan yang lebih tegas. Pertama, dengan membawa masalah ini ke sidang-sidang internasional, baik itu sidang PBB atau Mahkamah Internasional. Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, juga bisa mendesak negara-negara Islam untuk menyelamatkan Rohingya.