Banyak orang melihat terjadinya kerenggangan hubungan antara Jokowi dengan partai-partai yang mendukungnya, terutama PDIP. Persoalan yang mendasari retaknya hubungan itu adalah pencalonan Budi Gunawan sebagai Calon Kapolri. Jokowi bagai mendapat buah simalakama, harus mengambil keputusan yang pelik. Akhirnya Jokowi mengikuti kehendak rakyat meski berakibat 'pisah ranjang' dengan KIH.
Beberapa politikus PDIP dan KIH menyangkal keretakan hubungan ini. Namun kita bisa melihat dengan mata telanjang, bagaimana sikap KIH memerlihatkan perubahan, begitu pula dengan Jokowi. Beberapa pertanda yang mengindikasikan keretakan hubungan itu antara lain:
1. Pindahnya Jokowi ke Istana Bogor. Banyak orang menilai kepindahan kantor Jokowi ke istana Bogor karena ingin menghindari tekanan Megawati dan PDIP. Sebenarnya tidak persis seperti itu. Untuk bekerja secara maksimal, seorang pemimpin harus dikelilingi oleh suasana yang kondusif, termasuk orang-orang yang setia mendukungnya. Suasana di Istana Bogor memberikan penyegaran kepada Jokowi untuk berpikir lebih jernih di saat jauh dari orang-orang yang menekannya. Lebih jauh lagi, ia bisa mendapatkan spirit dan inspirasi dari Bung Karno yang konon sangat terasa keberadaannya di istana tersebut.
2. Adanya pernyataan beberapa tokoh PDIP yang mengatakan bahwa PDIP tidak akan mencegah terjadinya interpelasi terhadap Jokowi. Ini menandakan kekecewaan besar PDIP terhadap Jokowi yang membatalkan pencalonan BG sebagai Kapolri. PDIP beserta KIH dan KMP ingin memberikan pelajaran kepada Jokowi atas 'ketidakpatuhannya' kepada partai pendukung.
3. PDIP menyatakan tidak akan menggunakan popularitas Jokowi untuk memenangkan pilkada serentak yang akan digelar Desember tahun ini. PDIP lupa bahwa kemenangan Jokowi sebagai presiden bukan hanya hasil kerja partai, tetapi juga para relawan. Rakyat yang langsung memilih Jokowi, bukan memilih partai yang mendukungnya. Ini bisa menjadi senjata makan tuan sekaligus uji coba apakah PDIP bisa berhasil tanpa mengusung seorang tokoh nasional yang sudah dicintai rakyat. Kalau ternyata PDIP gagal dalam pilkada serentak, akan menjadi sebuah pukulan telak bagi PDIP yang meremehkan kekuatan Jokowi dengan rakyat.
Sekarang ini DPR sedang dalam keadaan reses hingga 23 Maret. Pengajuan Badroddin Haiti sebagai calon Kapolri bisa terkatung-katung. Bukan tidak mungkin nanti ada upaya yang menghambat persetujuan BH sebagai Kapolri. Atau memperkuat upaya pemakzulan Jokowi. Namun kalau mereka sadar bahwa ini berarti berhadapan dengan rakyat, maka mereka akan mengurungkan niat buruk tersebut. Mudah-mudahan saja.
