Bagian 2 : Teguran Keras Presiden
Kembali Presiden Jokowi menjewer aparat penyelenggaraan pemerintahan yang bernaung dalam mesin birokrasi Indonesia.
Presiden Jokowi mempersoalkan mental koruptif dan budaya kerja lamban aparatur Negara baik di pusat maupun di daerah, Mental tersebut telah merugikan rakyat sekaligus menggembosi potensi maju bangsa.
Presiden mengingatkan semua aparatur Negara agar memahami sekaligus mendukung agenda strategis bangsa lima tahun ke depan. Selama ini, menurut Presiden, hambatan utama untuk melaksanakan agenda strategis bangsa justru berada di kalangan aparatur negara sendiri, termasuk aparatur di daerah.
Saat ini, menurut Presiden, banyak aturan dan ruwetnya perizinan. Ini kontraproduktif dengan kebutuhan masa kini yang mensyaratkan fleksibilitas dan kecepatan kerja aparatur negara. Indonesia dinilai memiliki terlalu banyak aturan, padahal sebenarnya yang harus dijaga adalah kepastian hukum.
Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan arahan kepada 2.693 pejabat daerah pada Rapat koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Bogor, Jawa Barat, rabu (13/11/2019). Yakni para gubernur, bupati, walikota, sekretaris daerah, pimpinan DPRD, serta pimpinan lembaga vertikal ditingkat propinsi, kabupaten dan kota dari kejaksaan, TNI, kepolisian, dan pengadilan.
Presiden sangat berharap reformasi birokrasi dan perubahan paradigma secara besar-besaran menjadi keniscayaan dan segera dilaksanakan.
Setelah menonton berita ini di televisi, saya langsung berdiri dan memberikan standing ovation buat Pak Presiden, mata saya berkaca kaca senang bukan kepalang, ini yang saya tunggu tunggu keluar dari mulut seorang Presiden sejak saya menjadi PNS. Saya sangat senang dengan kalimat beliau yang tidak tendeng aling-aling, langsung, tegas dan mengena.
Saya seolah merasakan apa yang berkecamuk dalam dada Presiden, saya memahami apa yang beliau alami selama ini dari pelayanan yang diberikan oleh birokrasi, kualitas birokrasi Indonesia, karena beliaulah yang sehari hari mengawal, melihat dan merasakan semua penyelenggaraan pemerintahan ini baik di pusat maupun di daerah.
Apa yang dikeluhkan dan digregetkan oleh Presiden secara tidak langsung menyiratkan kepada kita bersama bangsa ini, bahwa apa yang beliau ingin raih, percepatan pencapaian visi dan misinya, impian besarnya akan negara ini justru banyak terganggu dan terhalang jalannya oleh birokrasi yang beliau pimpin sendiri.
Ini adalah teguran keras dari seorang Presiden, para aparatur negara Indonesia tidak seharusnya lagi melihat kontek dan pesan yang disampaikan oleh Presiden hanya sebagai sebuah kata-kata sambutan atau basa-basi dalam sebuah seremonial rakornas, ini adalah serius dan urgent.
