Menggagas Asuransi Bencana Alam

Fokus terbesar ketika bencana terjadi adalah bagaimana membantu korban, melakukan pemulihan dan melakukan rekonstruksi. "Namun kita jarang sekali membahas soal transfer risiko, termasuk untuk pembiayaan. Pengelolaan bencana menjadi tidak tersinergikan dan terintegrasi," tambah Menkeu.

Berdasarkan  hasil Annual Meeting IMF-World Bank yang berlangsung di Bali Oktober 2018 tersebut,  terdapat 8 hasil Bali Initiative salah satunya yakni Strategi Penanganan Bencana (Disaster Risk Financing and Insurance-DRFI). Prioritas DRFI Indonesia, adalah : Perlindungan terhadap Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Daerah (BMD), rumah tangga dan masyarakat khususnya MBR. Pemulihan kehidupan sosial dan usaha masyarakat, khususnya usaha kecil dan menengah. Kolaborasi peran pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta. Pemberdayaan industri asuransi dalam negeri.

Lima strategi utama DRFI Indonesia ; 1. Kombinasi instrument keuangan untuk mendapatkan skema pembiayaan yang efisien dan efektif. 2. APBN untuk menanggung atau menyerap (retain) risiko bencana dengan frekuensi kejadian tinggi namun dengan dampak kerugian rendah sampai dengan sedang. 3. Pembiayaan kontijensi sebagai komplementer APBN untuk menanggung atau menyerap (retain) risiko bencana dengan tingkat kerugian sedang sampai dengan tinggi. 4. Skema pooling fund. 5. Asuransi untuk mengalihkan (transfer) risiko bencana dengan frekuensi yang rendah namun dengan tingkat kerugian sedang-tinggi.

Berdasarkan ulasan atas permasalahan, fakta dan realitas tersebut serta salah satu isu yang diangkat dalam pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia di Bali Oktober 2018, maka kepada pemerintah, DPR RI, DPD RI serta lembaga terkait lainnya diharapkan dapat serius menangani solusi penanganan dampak pasca bencana yang silih berganti menghampiri bangsa ini, salah satunya seperti formula asuransi bencana alam yang tentu preminya tidak dibebankan kepada masyarakat, tetapi dengan cara dan formula yang preventif, kolaboratif dan progresif, seperti skema pelibatan pihak swasta dan konglomerasi yang banyak mengelola dan mendapatkan keuntungan besar dari sumber daya alam Indonesia.