Tinggal bagaimana meramu semua keberagaman dalam satu kepentingan bersama menuju dan untuk mencapai cita dan asa bersama. Egoisme personal maupun kelompok yang selama ini seperti api dalam sekam, musuh tersembunyi (hidden ennemy) hendaknya ditinggalkan karena panggilan nurani untuk bersama-sama membangun asa menuju “pantai harapan”. Asa yang sudah sedemikian lama muncul dan tenggelam.
Harus diakui bahwa sejak sekitar lima tahun sebelum Balai Penataran Guru (BPG) Ujung Pandang “bermetamorfora” menjadi LPMP Sulsel, ditambah sekitar hampir 10 tahun LPMP Sulsel dipimpin oleh “orang luar”. Dalam rentang waktu minus lima tahun sebelum konversi, LPMP Sulsel seperti berada pada kondisi stagnan. Sehingga seorang Widyaiswara LPMP Sulsel harus menyimpulkan bahwa terjadi stagnasi kepemimpinan di LPMP Sulsel. Kalau boleh saya menambahkan atau tepatnya menegaskan bahwa bukan saja mengalami stagnan(asi), tapi kepemimpinan di LPMP Sulsel malah kondisinya sudah lebih dari itu yakni dalam keadaan mati suri.
Sehingga saya pernah berharap agar LPMP Sulsel dapat dipimpin oleh “orang dalam” yang merupakan pejabat karier, tapi harus memiliki keberanian luar biasa dan bertangan besi untuk melakukan “pembenahan dan reformasi” pada hampir semua aspek, meliputi kepemimpinan, manajemen, maupun struktutral. Pertanyaan kemudian muncul adalah, mungkinkah dengan kehadiran “putra pribumi” dapat membangitkan LPMP Sulsel dari kondisi (kepemimpinan) yang stangan atau mati suri itu tadi?
***
Saya (masih) percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Sekecil apapun ikhtiar yang ingin dilakukan asal didukung oleh kemauan yang kuat, ditambah bila lingkungan sekitarnya juga turut memberi supporting, insyaallah, asa kita akan berbuah manis. Dengan catatan semua dilakukan atas niat yang tulus untuk melakukan perbaikan demi kepentingan pembangunan pendidikan Indonesia, khususnya pendidikan Sulawesi Selatan ke depan yang lebih baik.
Cukup sudah dalam rentang waktu ± 10 tahun kita seakan dibuai oleh sebuah keadaan yang sungguh sangat membuat kita “gemas”. Sebagai “warga pribumi” kita terus menerus dipaksa sebagai penonton tanpa diberi peran yang berarti untuk terlibat aktif memetakan jenjang karier secara proporsional dan mandiri. Ketika sebuah “masa atau era” telah tiba, bukan pejabat karier yang telah merintis karier dari bawah yang diproyeksikan dan dipromosikan untuk bisa mendapat kepercayaan mengisi posisi satu tingkat di atas posisi sebelumnya, melainkan malah pihak ekternal yang “diimpor” masuk.
Pada kondisi demikian dengan sangat terpaksa sambil mengerutu bahkan mungkin juga mengumpat kita harus menerima kenyataan bahwa “gerbong” jenjang karier tidak pernah bergerak maju, tapi berjalan di tempat. Kita seakan dibiarkan untuk terus bermimpi, tanpa mampu mencoba secara mandiri dan kreatif menemukan format sesungguhnya membentuk sebuah standard frame pengembangan karier.
Celakanya kualitas leadership produk “impor” itu, bag jauh panggang dari api, tidak seperti cerita dalam dongeng. Seseorang yang didapuk sebagai “nahkoda”, mestinya memiliki kepemimpinan yang kuat (stromg leadership) sehingga mampu menggerakkan. Karena pada esensinya kepemimpinan itu dapat dilihat dari bagaimana seseorang mampu menggerakkan semua kekuatan dan sumber daya yang berada dalam otoritasnya untuk melakukan sesuatu yang diiginkan. Tentu saja, harus cepat-cepat ditegaskan bahwa sesuatu yang diiginkan itu muaranya adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan bersama. Bukan kepentingan kelompok, perorangan, apalagi pribadi.
***
Profil kepemimpinan ideal itu, sayangnya dalam 10 tahun terakhir di LPMP Sulsel, mengalami stagnan(asi), dan atau seakan hilang. Setelah Kehadiran “putra pribumi” telah sedikit mengobati “luka kepemimpinan” dan memberi angin segar bahwa kita masih punya harapan. Harapan untuk kembali ke “khittah” LPMP sesuai dengan tugas dan fungsi. Bahwa eksistensi LPMP di tingkat provinsi adalah melakukan penjaminan mutu pada delapan (8) standar nasional pendidikan (SNP), yakni menyelenggarakan fungsi pada pemetaan mutu, supervisi satuan pendidikan, fasilitasi peningkatan mutu, pengembangan model pembelajaran, dan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan (Permendikbud, Nomor 38 Tahun 2012).
Sejauh ini Permendiknas No. 66/2008 tersebut belum tersosialisasi secara memadai kepada semua stakeholder pendidikan. Dua kepemimpinan LPMP Sulsel sebelumnya, masih belum optimal memberi perhatian untuk memastikan bahwa tugas dan fungsi LPMP dapat dipahami oleh semua stakeholder pendidikan di provinsi. Sehingga kehadiran dan keberadaan LPMP di tingkat provinsi kurang memberi pengaruh signfikan dalam penjaminan delapan SNP. Sebagai orang nomor satu yang memiliki “otoritas mutlak” hendaknya memiliki komitmen dan concern untuk mengembalikan “khittah” LPMP. Bahwa LPMP sebagai UPT pusat harus dapat menyelenggarakan penjaminan 8 SNP di tingkat provinsi. Dan hal itu dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan dengan menjalin kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Kab/Kota/Provinsi) dalam rangka memberi pemahaman dan melakukan sosialisasi tugas fungsi LPMP dengan tetap memperhatikan regulasi yang ada.
