Pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah memang ditujukan untuk kepentingan umum. Tetapi, lebih baik pula bila tanah terlantar juga diurusi, apalagi jika itu memang milik negara. Masyarakat kita masih banyak yang belum mengerti bagaimana mengurus administrasi kepemilikan atas tanah. Pemerintah ada baiknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kepemilikan tanah ini. Selain itu, tanah juga merupakan aktiva tetap yang bernilai lumayan tinggi, dan semakin bertambah nilainya dari waktu ke waktu. Pemerintah hanya tinggal mendata ulang berapa banyak tanah yang dimiliki, lengkapi dengan pagar ataupun penanda bahwa tanah tersebut milik negara. Sehingga, penggunaan tanah bisa lebih optimal, dan penganggaran untuk tanah bisa dialokasikan untuk keperluan lain.
Â
Â
Referensi :
Abdurrahman, 1994, Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Citra Aditya Bakti, Bandung
Achmad Rubiae, 2007, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Bayumedia, Malang
Adrian Sutedi, 2007, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta
Ali Achmad Chomzah, 2003, Hukum Pertanahan, Seri Hukum Pertanahan III : Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah, dan Seri Hukum Pertanahan IV : Penguasaan Tanah Instansi Pemerintah, Cetakan Pertama, Prestasi Pustaka, Jakarta
UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Â
Â
