Mohon tunggu...
MH Maulana
MH Maulana Mohon Tunggu... -

mencoba menuliskan tulisan yang tak kunjung tertulis mencari yang tak pernah ditemukan. membaca yang tak pernah terkatakan. merindukanmu sampai tak kunjung tersampaikan.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Pemilu dan Kesejahteraan Sosial

29 April 2014   22:30 Diperbarui: 23 Juni 2015   23:03 138
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Pemilu, beberapa orang mengartikan musim dimana bangsa Indonesia segera menyambut perubahan. Selalu identik dengan sesuatu yang diharapkan menjadi kebangkitan dari keterpurukan yang lampau. Berbagai partai politik pun mengusahakan untuk terjadinya hal yang demikian, entah dengan kepentingan yang berbagai macam didalamnya.
Negara kesejahteraan (welfare state) adalah impian setiap warga negara. Mungkin ini juga yang diinginkan filsuf yunani plato dalam negara utopisnya. Juga Apa yang diusung oleh kaum Renaisans dalam kebangkitan zaman baru. Dimana negara menjamin kesejahteraan dari setiap masyarakat tanpa memandang perbedaan ras, suku, agama, dan sebagainya. Juga pemimpin negara yang bisa mengayomi dan memberikan kebijaksanaan terhadap apa yang menjadi kebutuhan warga negara tersebut.
Tahun pemilu kali ini diharapkan menjadi momentum perubahan menuju arah yang signifikan. Tentunya dengan kesadaran politik yang penuh, bukan sekadar politik taklid buta. Maraknya permasalahan Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial (PMKS) menjadi Tugas kita bersama untuk meminimalisirnya, hal ini tentu tak bisa dipisahkan dengan peran penuh pejabat pemerintah didalam menyusun setiap kebijakan juga strategi yang efektif untuk menanggulangi masalah yang semakin marak tersebut. Kemiskinan, ketelantaran, juga kasus asusila yang pasti membutuhkan solusi yang tidak hanya memberantasnya, tetapi juga membuat penyandang PMKS tersebut bisa lebih produktif untuk menentukan kualitas hidupnya.
Kemudian menyikapi negara kesejahteraan sosial ditahun politik, dibutuhkan kesadaran politik yang kolektif. Masyarakat, apalagi mahasiswa sebagai kaum terpelajar jangan mudah terbuai dengan money politik. Keberanian bersikap untuk memilih pemimpin yang berkualitas dan sesuai hati nurani menjadi harga mati yang utama. Pemikiran yang rasional menjadi pondasi, apakah uang sogokan politik itu bisa menjadi jaminan untuk negara yang lebih baik kedepan? Atau jangan-jangan uang itu akan menjadi gerbang kehancuran negara kedepan?. Ada suatu pernyataan menarik, jika uang yang diberikan pada kita, umum bahasa yang dipakai adalah shodaqoh, tentu mengapa ditolak? Tapi untuk urusan di bilik suara itu sudah urusan rahasia kita bersama Tuhan.
Mungkinkah pemilu kali ini bisa menjemput kesejahteraan rakyat ? mengutip Prof. Mr. R. Kranenburg, “ Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat. Maka akan sangat ceroboh jika pembangunan ekonomi dinafikan, kemudian pertumbuhan ekonomi hanya dipandang dan dikonsentrasikan pada angka persentase belaka. Kesejahteraan rakyat adalah indikator yang sesungguhnya.” Selanjutnya Pemilu sebagai media untuk mengupayakan hal tersebut dalam fokus kebijakan Pemerintahan harus berperan efektif, dibalik usaha semua elemen untuk mengusahakan kesejahteraan rakyat. Maka, peran Pemerintah –terlebih yang terpilih nanti-  untuk Kesejahteraan sosial pada cakupan Mikro, Mezzo, dan Makro harus bisa berlaku sesuai dengan Amanah yang semestinya. Begitu juga penanganan kasus PMKS, jangan hanya menjadi wacana atau debat kusir yang berhenti diatas meja, yang dibutuhkan rakyat adalah bukti dan kerja nyata. Bukan omong kosong yang dikeluarkan dari mulut berbusa-busa.
Partisipasi masyarakat dengan kesadaran penuh dan kerukunan semoga bisa mewujudkan Pemilu yang berkualitas, memilih pemimpin yang berkualitas pula, untuk mewujudkan harapan bersama, Negara Kesejahteraan. Mengutip pesan untuk pemilu dari Menteri Sosial kita, Salim Segaf Al Jufri saat kunjungan kerja di Luwuk Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Minggu (16/3/2014) bahwa Kesadaran dan Kerukunan Sosial  mampu meredam konflik sosial yang tahun ini merupakan tahun politik, masyarakat jangan mudah terpancing dari isu yang disebarkan oleh orang-orang dan media yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi yang jauh dari harapan Pemilu berkualitas. Semoga kita tetap diberikan kekuatan untuk melawan segala penindasan dan pembodohan yang terjadi disekitar kita. Selamat menjemput kesadaran.
jogja, 2014

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun