Membuka Tabir Hilangnya Nama Jokowi Dalam OCCRP dan Keterlibatan Media Lokal

Dalam dunia jurnalisme investigasi, kredibilitas dan transparansi menjadi fondasi utama yang tidak dapat dinegosiasikan. Namun, akhir-akhir ini, muncul sorotan tajam terhadap Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) dan Majalah berpengaruh di Indonesia . Fokus perhatian tertuju pada hilangnya nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari laporan OCCRP yang mengangkat isu besar terkait korupsi dan aliran dana gelap, serta bagaimana kolaborasi dengan Majalah tersebut menjadi bahan perbincangan hangat di ranah publik.

Hilangnya Nama Jokowi: Vote yang Tidak Jelas dan Dipertanyakan

OCCRP baru-baru ini merilis daftar individu yang dianggap paling berpengaruh dalam kasus korupsi global berdasarkan vote internal mereka. Namun, mengejutkan, nama Jokowi yang sebelumnya disebut-sebut dalam berbagai laporan investigasi terkait kebijakan strategis dan isu-isu potensial lainnya justru tidak muncul. Fenomena ini memunculkan tanda tanya besar.

Banyak pihak mempertanyakan bagaimana proses vote tersebut dilakukan. Apakah mekanisme voting dilakukan secara objektif? Siapa saja yang terlibat dalam penentuan suara? Sayangnya, OCCRP tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai metodologi di balik hasil ini. Ketidakjelasan ini mencederai kredibilitas organisasi yang selama ini dikenal transparan dan berani mengungkap skandal besar.

Sebagai presiden salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, nama Jokowi sering kali terkait dengan kebijakan-kebijakan kontroversial yang bersinggungan dengan isu korupsi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa pengamat bahkan menilai bahwa hilangnya nama Jokowi dari daftar OCCRP bisa jadi merupakan upaya untuk menjaga stabilitas citra internasional Indonesia atau mungkin ada tekanan tertentu dari pihak tertentu.

Namun, apakah ini semata-mata kebetulan? Atau ada upaya terorganisir yang sengaja dilakukan untuk mengarahkan narasi publik? Hingga kini, OCCRP belum memberikan jawaban yang memuaskan.

Kolaborasi Majalah Lokal Indonesia  dan OCCRP: Antara Sinergi atau Agenda Tersembunyi?

Majalah Tersebut pun adalah salah satu media investigasi paling dihormati di Indonesia. Sebagai mitra OCCRP,  ia memiliki akses ke data global dan dukungan teknis yang membantu mereka menyajikan laporan investigasi dengan kualitas tinggi. Dalam beberapa kasus besar, kolaborasi ini menghasilkan liputan yang membongkar korupsi berskala nasional maupun internasional.

Bukti kolaborasi ini dapat dilihat dalam beberapa laporan investigasi besar yang diterbitkan oleh Majalah Tersebut, seperti:

1. Investigasi Panama Papers (2016):  menjadi salah satu media yang bekerja sama dengan OCCRP dan International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) dalam mengungkap skandal keuangan global yang melibatkan banyak tokoh penting, termasuk dari Indonesia.
2. Laporan Paradise Papers (2017):  kembali bekerja sama dengan OCCRP dan ICIJ untuk menyoroti praktik penghindaran pajak oleh korporasi besar dan tokoh elit internasional.
3. Proyek Aliran Dana Gelap (2020): Majalah tersebut dan OCCRP bersama-sama menginvestigasi aliran uang ilegal yang melibatkan perusahaan multinasional dan aktor politik lokal di Indonesia.

Kolaborasi ini menunjukkan bahwa Majalah Lokal  dan OCCRP memiliki hubungan yang intens dalam meliput isu-isu strategis yang bersifat lintas negara. Sinergi ini memungkinkan Majalah tersebut memperluas cakupan investigasi mereka dengan menggunakan data dan sumber daya yang disediakan oleh OCCRP.

Namun, ada yang mempertanyakan sejauh mana kolaborasi ini memengaruhi independensinya. Ketika nama Jokowi hilang dari laporan OCCRP, publik mulai mempertanyakan apakah keterlibatan jurnalis lokal ikut terpengaruh oleh agenda atau keputusan yang dibuat di tingkat internasional.

Narasi Publik yang Terpecah

Respons publik terhadap hilangnya nama Jokowi dari daftar OCCRP pun beragam. Sebagian menganggap ini sebagai bukti bahwa Jokowi memang tidak terlibat dalam kasus besar korupsi global. Namun, kelompok lain melihat ini sebagai manipulasi narasi untuk melindungi tokoh penting dari Indonesia.

Di sisi lain, Majalah tersebut juga menjadi sasaran kritik. Sebagai media yang bekerja sama dengan OCCRP, banyak yang berharap Majalah tersebut dapat memberikan penjelasan atau bahkan menekan OCCRP untuk lebih transparan. Namun, hingga kini,  Majalah tersebut belum memberikan komentar resmi mengenai isu ini.

Kritik terbesar datang dari para pengamat media yang menyoroti potensi konflik kepentingan dalam kolaborasi antara media lokal dan organisasi internasional. Mereka menekankan bahwa independensi jurnalistik harus tetap menjadi prioritas utama, meskipun bekerja sama dengan pihak luar.

Menilik Lebih Dalam: Motif di Balik Kolaborasi

Kolaborasi antara Majalah Lokal dan OCCRP telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Dalam banyak kasus, hasil kerja sama ini memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti laporan mengenai aliran dana gelap dan skandal korupsi lintas negara. Namun, pertanyaan yang kini mencuat adalah apakah ada agenda tertentu di balik hubungan ini.

Beberapa pengamat politik menduga bahwa OCCRP, sebagai organisasi internasional, memiliki kepentingan tertentu dalam membangun narasi yang menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu. Dalam konteks ini, Majalah Lokal dianggap sebagai perpanjangan tangan untuk mengimplementasikan agenda tersebut di Indonesia. Meski tuduhan ini belum terbukti, penting bagi kedua pihak untuk membuktikan bahwa kerja sama mereka murni untuk tujuan jurnalistik.

 Apakah Ada Korelasi?

Hilangnya nama Jokowi dari laporan OCCRP, vote yang tidak jelas, dan kolaborasi dengan Majalah Lokal memunculkan berbagai spekulasi. Namun, tanpa bukti konkret, semua ini tetap berada dalam ranah dugaan.

Pertanyaan besar yang masih menggantung adalah: apakah kolaborasi antara Majalah Lokal dan OCCRP benar-benar berpengaruh pada hilangnya nama Jokowi dalam laporan tersebut? Atau ini hanyalah kebetulan yang tidak disengaja?

Sebagai publik, kita harus tetap kritis, tetapi juga adil. Transparansi dari OCCRP dan Majalah tersebut sangat dibutuhkan untuk menjawab semua pertanyaan ini. Hingga saat itu tiba, kita hanya bisa berharap bahwa kebenaran akan muncul dan bahwa prinsip-prinsip jurnalisme tetap menjadi pedoman utama bagi semua pihak yang terlibat, siapakah yang melakukan Framing tersebut? Tanpa berani mempertangung jawabkan?! Dan Apakah Media-media yang sudah mempublish berita belum jelas tersebut mau mempertanggung jawabkan atas 'dosa besar' mereka yang jauh dari kaidah jurnalis?! Apakah media sudah bergeser jadi sebuah produk 'latah' tanpa berani mengungkap fakta sesungguhnya. Tetaplah Kritis Tapi Pakai Adab!!