Mohon tunggu...
emha albana
emha albana Mohon Tunggu... Seniman - Jurnalis, Film Maker, Auhtor, Konten Kreator

Hanya pelaku dalam peradaban, penulis di negeri yang enggan membaca, konten kreator zero capital, jurnalis tanpa media, rakyat tanpa pengakuan, seniman tanpa galery, saya tidak hebat tapi terlatih.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Kado Awal Tahun Kenaikan Pajak dan Pemberontakan Golongan Menengah

2 Januari 2025   03:11 Diperbarui: 2 Januari 2025   03:22 28
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pajak dan Sejarah Hitamnya / Ilustrasi : emhaalbana

The Whiskey Rebellion (1794)
Di Amerika Serikat, setelah perang Revolusi, pemerintah federal juga menghadapi pemberontakan akibat kebijakan pajak. Salah satu contohnya adalah The Whiskey Rebellion pada 1794, yang dipicu oleh pajak terhadap whiskey. Pemerintah George Washington mengenakan pajak terhadap produksi alkohol untuk membantu membayar hutang nasional yang menumpuk pasca perang. Pajak ini sangat membebani para petani di wilayah barat, yang sebagian besar bergantung pada pembuatan alkohol dari hasil pertanian mereka. Rakyat merasa pajak ini tidak adil dan memberatkan, sehingga mereka melakukan pemberontakan dengan menentang kebijakan pajak tersebut.

Menyikapi Kenaikan Pajak Saat Ini: Sebuah Langkah Bijak?

Kenaikan pajak di Indonesia di awal tahun ini tentunya memunculkan berbagai reaksi, terutama dari kalangan masyarakat yang merasa lebih terbebani. Apalagi dengan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi, kenaikan pajak terasa seperti pukulan tambahan bagi mereka yang sudah kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk benar-benar mempertimbangkan dampak dari kebijakan ini, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu.

Namun, kita juga perlu menyadari bahwa pajak adalah sumber utama bagi pendanaan pembangunan negara. Tanpa pajak, pemerintah akan kesulitan membiayai sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya. Oleh karena itu, pemerintah harus bijak dalam menaikkan pajak, dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah. Kebijakan pajak yang progresif, di mana mereka yang lebih mampu dikenakan pajak yang lebih tinggi, bisa menjadi solusi yang lebih adil.

Selain itu, transparansi dalam penggunaan dana pajak sangat penting. Masyarakat harus tahu dengan jelas bagaimana pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, agar tidak timbul kecurigaan atau ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

Pajak memang menjadi topik yang sensitif, dan selalu ada dua sisi dalam setiap kebijakan pajak: di satu sisi, pajak dibutuhkan untuk pembangunan, tetapi di sisi lain, kenaikan pajak yang tidak tepat bisa menurunkan daya beli masyarakat dan memicu ketidakpuasan. Oleh karena itu, mari kita diskusikan bersama. Apa pendapat Anda tentang kenaikan pajak ini? Apakah ini langkah yang bijak atau justru terlalu memberatkan bagi masyarakat?

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun