Salah satu pendekatan dalam melihat persoalan korupsi adalah pendekatan ekonomi politik. Dalam hal ini korupsi dilihat dari, (a) penggunaan kekuasaan negara untuk mengarahkan alokasi sumber daya ekonomi untuk kepentingan kelompok tertentu; (b) pertautan kepentingan antara aktor dengan wewenang kenegaraan dengan kelompok ekonomi tertentu dalam mengarahkan alokasi; dan (c) struktur kekuasaan yang timpang dimanfaatkan untuk mendistorsi sumber daya.
Politik ekonomi korupsi berbeda dengan analisa tentang ketimpangan yang ada di hampir semua masyarakat. Yang ditekankan adalah pemanfaatan/strategi dari ketimpangan itu dengan mengaitkan pada penyalahgunaan wewenang publik.
Buku Corruption and Good Governance yang diedit oleh Tarling (2006) mengangkat beberapa “modus” korupsi dengan latar belakang ekonomi-politik yang dikenal berdasarkan pengalaman beberapa negara. Pendanaan politik oleh kelompok bisnis memperbesar politik uang untuk mempertahankan posisi, yang kemudian digunakan untuk mengamankan kebijakan/proyek yang menguntungkan. Meskipun demikian, modus pertaliannya berbeda. Basis aset, konstalasi politik dan arah pembangunan adalah faktor yang membedakan.
Pengalaman Malysia dan Taiwan, negara menguasai sejumlah besar aset korporasi. Karena itu posisi elit negara sangat kuat.
Perbedaannya, ekonomi menegah Taiwan secara histori memang telah berkembang, menjadikan rakyat mempunyai kekuatan dalam mengimbangi negara. Modus yang terjadi di Malaysia, pada awalnya dilatarbelakangi oleh kebijakan mendorong ekonomi pribumi. Seperti kebijakan dimanapun yang bersifat ideologis dan emosional, rakyat menjadi tidak waspada pada kemungkinan didistorsikannya sumber daya negara untuk kepentingan kelompok.
Hal ini juga terjadi selama masa Orde Baru yang menyatakan ingin membangun perekonomian nasional. Dana yang difokuskan pada kebijakan tertentu tidak mempunyai kesempatan untuk disiapkan secara matang skemanya. Konsensi, lisensi dan proyek pemerintah yang diberikan pada swasta sering diberikan pada kelompok tertentu tanpa kualifikasi yang seharusnya sejalan dengan tujuan memperkuat perekonomian pribumi. Pemerintah menguasai bank dan lembaga keuangan lain yang sering digunakan untuk menambal kegagalan kinerja entitas bisnis tertentu.
Meskipun tampak kemiripan dengan Indonesia yang perekonomiannya ambruk sejalan dengan kejatuhan Orde Baru, pembangunan Malaysia masih jauh lebih baik dari Indonesia. Sebagai indikator, penghasilan perkapita Malaysia tahun 2011 lebih dari 15 ribu dollar AS per tahun dibandingkan Indonesia sebesar sekitar 3.500 dollar AS.
Di Jepang, beberapa group bisnis selalu mempunyai pengaruh ke negara. Namun distorsi kepentingan tidak mengakibatkan keterbelakangan ekonomi karena kultur industri Jepang sendiri yang menomorsatukan kemajuan. Hanya memang pengaruh yang kuat dar kelompok bisnis ini memengaruhi rigiditas birokrasi perbankan yang membawa dampak negatif bagi perkembangan ekonomi.
Basis elit ekonomi Filipina secara historis adalah klan pemilik tanah pertanian. Mereka mampu membeli kedudukan atau pengaruh politik. Hal ini membuat pemerintah Filipina tidak mampu mengembangkan kebijakan rasional yang progresif karena kultur industri para elit ekonomi yang terbatas.
Kemajuan Korea merupakan perpaduan antara kepemimpinan yang determinan dengan kelompok pengusaha yang progresif, pekerja keras, dan kompeten. “Korupsi” Korea adalah sejauh pengertian adanya penyatuan kepentingan yang kuat antara negara dan industrialis. Sejauh ini penyatuan kepentingan itu tidak menghambat kemajuan Korea, malah sebaliknya. Determinasi para elit politik dan ekonomi untuk memajukan Korea (antara lain karena ancaman Korea Utara) membuat kebijakan negara sangat fokus.
Modus yang terjadi di China sangat menarik. Partai komunis, bagaimanapun tidak demokratisnya, para elit partai mampu menopang transformasi perekonomian China. Para birokrat partai relatif terkonsolidasi dalam melakukan perubahan kelembagaan ekonomi. Sebagian birokratnya bahkan mampu memimpin organisasi ekonomi secara efisien. Korupsi tetap terjadi berbagai bidang seperti favoritisme dalam pengangkatan personel, pembelian barang publik, dan korupsi penegakan hukum. Namun China adalah negara yang terus berjuang mengontrol korupsi.
Pendekatan ekonomi-politik terhadap korupsi membuat kita melihat analisa pada kerangka yang lebih besar. Kondisi demokrasi hanya sebagian menentukan macam distorsi sumber daya dan seberapa jauh merugikan kemajuan bangsa. Demokrasi diperlukan karena memberi kesempatan rakyat secara hukum mengeluarkan seseorang dari jabatan politis. Demokrasi memberi hak rakyat untuk mempunyai pandangan yang berbeda.
Namun, demokrasi tidak dapat mencegah korupsi yang betul-betul mendistorsi kesejahteraan rakyat tanpa konsolidasi negara yang kompeten. Contoh Filipina menunjukkan distorsi yang membuat negara tidak kompeten yang berkoalisi dengan kaum industrialis yang tidak kompeten pula. Di negara lain yang menjadi contoh di atas memberikan beberapa pengetahuan. Konsolidasi elit dalam negara merupakan prasyarat. Elit dalam negara tidak saling menyandera dan membagi wilayah jarahan. Itu yang pertama.
Kedua, terutama di negara Asia Timur, para elitnya kuat mempromosikan pembangunan yang cepat. Perbedaan dengan negara berkembang lain, mereka adalah birokrat yang kompeten. Pembangunan berada dalam mindset para elit politik. Mereka mengetahui kelompok ekonomi mana yang harus difasilitasi dan agar menjadi kereta penarik sektor ekonomi lainnya.
Tidak seperti elit politik di Indonesia, bagi mereka apa yang terjadi di tingkat internasional adalah sesuatu yang harus dipelajari dan dibuat strategi perbaikannnya di dalam negeri. Ketiga, kedisiplinan dan kestabilan pasar terus diperbaiki melalui perbaikan institusi ekonomi.
Dengan cara ini ekonomi rakyat membuat rencana dan inovasi, bukan terpaksa menyatu ke wilayah ilegal.
