Pelindo II Incaran Politisi untuk Diperas

Ketika Dahlan Iskan menjabat sebagai Menteri BUMN pada era SBY-Boediono, berhembus kabar ke publik bahwa Tanjung Priok menjadi “lahan kering”. Tanjung Priok yang merupakan dibawah PT Pelindo II tidak lagi menjadi lahan basah yang bisa diperas oleh orang-orang tertentu.  Hingga 21 pejabat Pelindo II pun mengundurkan diri pada tahun 2013.

Namun Tanjung Priok menjadi kering pun menuai kegaduhan dikalangan internal PT Pelindo II. Serikat pekerja PT Pelindo II menginginkan Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino diganti. Menteri BUMN saat itu tetap mempertahankan RJ Lino yang telah memperbaiki pelabuhan dan menambahkan kapasitas pelabuhan.

Pemerintahan pun berganti pada pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Kegaduhan tetap digulirkan agar Dirut PT Pelindo II diganti dan menjadikan Tanjung Priok dan pelabuhan lainnya di bawah Pelindo II menjadi lahan basah.

Kegaduhan Pelindo II hingga ke DPR RI hingga terbentuknya Pansus Pelindo II yang diketuai oleh Rieke Diah Pitaloka dari Fraksi PDIP. Pansus Pelindo II dibentuk tidak serta merta menyelesaikan masalah yang ada di Pelindo II melainkan juga sebagai kepentingan politik.

Pansus Pelindo II telah merupuskan 10 temuan, namun temuan-temuan tersebut bukan temuan yang kontruktif. Temuan No 1 yaitu, : Adanya ketidaksesuaian Hasil Pekerjaan Pengembangan Layanan Information and Communication Technology (ICT) dengan RKS atas pekerjaan dengan PT. Telkom. Merupakan permasalahan administratif antara dua perusahaan PT Pelindo II dan PT Telkom. Temuan Pansus Pelindo II merupakan ranah hukum bisnis. Bukan wilayah hukum Pidana. Namun Pansus Pelindo II membawa permasalahan ini ke hukum pidana.

Tidak aneh jika para politisi di Pansus Pelindo II ada target politik tertentu. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Lucius Karus mengatakan, pembentukan pansus dilatari oleh semangat kepentingan politik. "Jika mereka tiba-tiba galak di kasus Pelindo, kita pun jadi serba ragu, jangan-jangan bukan misi pembenahan Pelindo yang menjadi target Pansus. Jadi misi Pansus Pelindo pun pantas untuk diragukan," ucapnya kepada wartawan 23 Oktober 2015.

Pelindo II yang menangani pelabuhan terbesar di Indonesia yaitu Tanjung Priok, Kalibaru (New Priok) dan kedepannya disatukan menjadi Port of Jakarta yang terdiri dari gabungan enam kawasan pelabuhan di Jakarta.  Pelindo II menjadi ladang yang sangat basah bagi partai-partai, menimbang Port of Jakarta akan menyaingi pelabuhan di Singapura. Saat ini singapura menjadi logistic center di berbagai negara dengan pemasukan 4 milyar Dolar US per tahun atau 52 Triliun Rupiah dengan kurs 13.000 Rupiah per Dolar US

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Pangi Chaniago menilai, nuansa politis dalam Pansus Pelindo II semakin terlihat, seperti kepentingan PDIP mengambil alih "kekuasaan" di PT Pelindo II. PDIP memiliki kepentingan mengambil alih "lahan" di Pelindo II dengan strategi meminta Komjen Pol Budi Waseso melaksanakannya, setelah 10 tahun menjadi partai oposisi.

Pangi menduga, PDIP akan terus menekan dan memainkan segala macam strategi untuk mengambil alih PT. Pelindo II. Dia menilai Pansus Pelindo II DPR dipakai sebagai tambahan energi sebagai bantuan dukungan politik dari parlemen. "Ketua Pansus Pelindo adalah Rieke yang juga kader PDI Perjuangan, dan ujung kasus Pelindo II belum jelas," katanya kepada wartawan pada 25 Oktober 2015.

Pangi menambahkan Pansus Pelindo II pun kemudian dipakai sebagai tambahan energi layaknya bantuan dukungan politik dari Parlemen. PT Pelindo II dincar oleh politisi sebagai sapi perahan yang dapat mendukung dana kampanye pada tahun 2019. "Wajar jadi rebutan karena empat tahun lagi mau pemilu, partai sudah mulai mengambil ancang-ancang bergerilya merampok BUMN untuk persiapan amunisi pemilu 2019," terangnya.

Pansus Pelindo II akan “masuk angin” karena beberapa partai lain sudah tahu misi tidak baik dibalik pembentukan pansus tersebut. Keberadaan Pansus Pelindo II bisa bernasib sama dengan pansus yang sebelumnya dibentuk di DPR.