Mohon tunggu...
Eman Harnat
Eman Harnat Mohon Tunggu... Mahasiswa - mahasiswa

Suka membaca situasi sosial

Selanjutnya

Tutup

Politik

Ancaman Konflik di Laut Cina Selatan Terhadap Kedaulatan Indonesia

29 Mei 2024   23:51 Diperbarui: 29 Mei 2024   23:51 214
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Menurut Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, kerugian dari praktik penangkapan ikan ilegal di Indonesia mencapai 4 miliar USD per tahun. Angka ini bisa saja dua kali lipat lebih besar dibandingkan data resminya. Salah satu daerah yang paling rawan terhadap masalah ini adalah Laut Natuna (EcoStory, 3/07/2020).

Kedua, ancaman keamanan tradisional dan ancaman keamanan non-tradisional. Ancaman keamanan tradisional di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, merupakan ancaman lama, karena Asia Tenggara telah menjadi arena persaingan kekuatan besar sejak Perang Dingin. Setelah runtuhnya Uni Soviet, kekuatan AS dan sekutu-sekutunya di kawasan ini kini disaingi oleh Tiongkok. Ancaman ini kembali mencuat dengan pembentukan AUKUS, pakta keamanan antara Australia, Britania Raya, dan AS, yang mencakup pembelian kapal selam nuklir oleh Australia. Selain itu, AS juga menginisiasi Quadrilateral Security Dialogue (QUAD) dengan Jepang, India, dan Australia. Pakta-pakta ini dapat memicu perlombaan senjata dan eskalasi konflik yang mungkin melibatkan Indonesia.

Dari segi keamanan non-tradisional, Indonesia menghadapi ancaman terorisme, perompakan, penangkapan ikan ilegal, dan kejahatan transnasional. Terorisme di perairan Indonesia sering melibatkan penculikan dan penyanderaan oleh kelompok teroris. Perompakan juga menjadi isu signifikan, dengan Indonesia mencatat jumlah kasus perompakan tertinggi di dunia dari 2016 hingga 2021 (Sumadinata, 2022: 723)

Solusi untuk Memperkuat Kedaulatan dan Keamanan Maritim

Konflik di LCS menciptakan ketegangan dan potensi konflik yang dapat berdampak negatif pada wilayah sekitarnya, termasuk Laut Natuna Utara. Karena itu, penting untuk menciptakan situasi yang kondusif di kawasan ini. Sampai saat ini sudah ada beberapa langkah yang diambil salah satunya adalah PBB telah menetapkan UNCLOS 1982 sebagai dasar penyelesaian konflik di LCS. Namun, implementasinya ini dianggap sulit karena melibatkan prinsip kedaulatan negara yang bersengketa. Penyelesaian hukum dari sengketa ini memerlukan komitmen kuat dari semua pihak yang terlibat, terutama China, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB (Itasari & Sudika Mangku, 2020: 152).

Sejauh ini masalah di LCS belum berakhir. Karena itu, untuk tetap menjaga stabilitas keamanan regional di Wilayah ini, pemerintah ASEAN perlu menjaga hubungan baik antar negara, termasuk dengan negara-negara yang mengklaim wilayah maritim di Laut China Selatan. Penting bagi ASEAN untuk mempercepat penyelesaian Code of Conduct (COC) antara Angkatan Laut ASEAN dan Cina, untuk mencegah eskalasi konflik menjadi perang. Pemerintah negara-negara ASEAN harus terus memantau perkembangan sengketa LCS dan berpartisipasi dalam forum bilateral dan multilateral. Perundingan batas laut perlu diperkuat untuk mempertahankan hak berdaulat di LCS dan penyelesaian masalah harus dilakukan sesuai dengan hukum nasional dan internasional (Itasari & Sudika Mangku, 2020: 153).

Dalam mempertahan wilayah, pemerintah RI merilis peta terbaru pada 14 Juli 2017, mengubah nama Laut Natuna menjadi Laut Natuna Utara (LNU) sebagai respons terhadap ancaman kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan. Akan tetapi, China mengirim protes melalui nota diplomatik kepada Kedutaan Besar RI di Beijing pada 25 Agustus 2017, menolak penggunaan nama LNU.

Dalam perspektif hukum, Indonesia memiliki posisi yang lebih kuat daripada China, dengan klaim China yang didasarkan pada sembilan garis putus-putus, yang telah dinyatakan ilegal oleh Mahkamah Arbitrase Internasional (PCA), sementara Indonesia merujuk pada UNCLOS. Meski demikian, ketegangan masih berlanjut di wilayah LNU. (Kompas pedia, 17/04/2024)

Dalam rangka mengantisipasi dan mempertahankan kedaulatan di Laut Natuna Utara, Indonesia perlu memperhatikan beberapa hal penting. Diperlukan pembangunan kekuatan TNI-AL sesuai dengan visi Poros Maritim Dunia (PMD) untuk menjadi kekuatan maritim yang dihormati di tingkat regional.  Penggunaan teknologi seperti alutsista nirawak (drone) juga harus dipertimbangkan (Suneto, dkk, 2023: 10). Untuk menunjang hal ini perlu meningkatkan jumlah Alutsista TNI AL yang lebih modern dan pelatihan yang intensif bagi pengawak KRI (Syafruddin & Judijanto, 2022: 88).

Pemerintah juga harus memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran di ZEE Indonesia. Pemberlakuan sanksi yang tegas bagi kapal asing yang melakukan IUU Fishing dan pelanggaran kedaulatan dapat memberikan efek jera. Jika mungkin perlu pembentukan pengadilan maritim khusus yang menangani kasus-kasus pelanggaran hukum laut di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses hukum dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Selain meningkatkan kekuatan lembaga-lembaga terkait, perlu juga meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama nelayan lokal, tentang pentingnya kedaulatan maritim dan cara-cara untuk melaporkan pelanggaran. Program pendidikan dan pelatihan maritim dapat membantu masyarakat memahami hak-hak mereka dan peran yang dapat mereka mainkan dalam menjaga kedaulatan nasional. Hal yang tidak kalah penting juga adalah memberikan pelatihan kepada nelayan lokal tentang teknik penangkapan ikan yang berkelanjutan dan legal, serta menyediakan alat-alat navigasi dan komunikasi yang canggih untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun