Politik Devide Et Impera Hidayat Nur Wahid dan PKS

Sebagai mantan anggota DPR RI dan Wakil Ketua MPR RI, HNW tidak memahami esensi UUD 1945 yang termaktub pada BAB XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28A sampai 28J yang telah diamandemen melalui UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ditambah, Pancasila butir dua. Pemaknaan kemanusiaan universal dalam butir kedua Pancasila adalah komitmen perjuangan kemanusiaan ini secara ideal bersifat universal, namun pelaksanaannya secara historis-sosiologis bersifat partikular. (Yudi Latif, 2019: 134).

Lahirnya UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, tidak lain adalah sebagai bentuk implementasi dari adanya ketetapan MPR No. VII/MPR/1998 tentang HAM sebagaimana tercantum dalam instrumen (hukum) yang bersifat internasional. (Suwandi, 2005:42). Artinya, gagasan HNW tentang dibentuknya UU khusus untuk tokoh agama, akan bertentangan dengan UU sebelumnya, dan sudah dimuat dalam Pancasila butir kedua. Tidak hanya tokoh agama, melainkan tukang sayur, tukang becak, buruh, tani, mahasiswa, dan rakyat miskin kota, serta seluruh elemen bangsa yang masih ber-KTP Indonesia, berhak dilindungi oleh negara. Negara melindungi semua tanpa memandang ras, suku, etnis, agama dan kelas sosial.

Wacana HNW hanya bertujuan membuat runyam kondisi perpolitikan di Indonesia. Dengan dalih kritik, HNW berselancar dalam memainkan isu-isu yang menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. HNW cenderung membenturkan beberapa pihak dengan pihak lain. Cara-cara menyemburkan sentimen horizontal dengan tujuan benturan di tengah masyarakat. Mungkin juga karena tidak kompeten, akhirnya banyak masyarakat terpengaruh oleh pelbagai isu sektarian yang dihembuskan HNW. Suatu hal yang rasional kemudian ditutup menjadi emosional.

Selain itu, HNW juga terlihat memainkan politik demagog dan narsisme. Pandai menghasut hingga meraih emosi rakyat dengan berlindung kritik seolah-olah memihak rakyat, tapi sebetulnya bertujuan agar namanya dapat melenggang kemudian berkuasa. Publik yang selama ini menentangnya, ia coba dekati secara emosional. Manhaj dan ideologi yang selama ini tidak pernah dilakukan dan cenderung bertentangan dengan PKS, demi politik, kini PKS berani menceburkan dirinya sendiri. Misalnya, PKS melakukan tahlil, istighosah, maulidan, dan membuat pengajian-pengajian kitab Hadratusy Syaikh KH. Hasyim Asyari. Bahkan mengangkat Presiden PKS berdasarkan alumni pesantren.

Sebagian orang membaca laku lampah politik PKS ini adalah hal yang positif karena akhirnya PKS kembali pada Islam Indonesia yang sesungguhnya. Stop! nanti dulu. Membaca PKS bukan begitu, akan tetapi sesungguhnya apa dibalik itu semua kok tiba-tiba menyebrang secara radikal seperti itu? PKS adalah wadah politik, tujuannya menang kalah dan kekuasaan. Pendekatan-pendekatan demi meraih simpatik Muslim kultural yang melekat bahkan di kalangan Muslim urban. Mengingat kondisi sosial PKS yang semakin menyempit dan menghimpit dalam sejumlah dukungan suara.

Ideologi konservatif transnasional yang diusung oleh PKS tentu saja bertentangan dengan kultur bangsa kita. Oleh karenanya, PKS jeli melihat perkembangan dinamika yang ada melalui pendekatan-pendekatan kultural itu. Faksi konservatif di kalangan elit sedang berusaha keras menghentikan reformasi demokrasi. Elemen konservatif berusaha mendapatkan kembali keistimewaan-keistimewaan yang pernah mereka miliki pada masa lalu, ketimbang bergandengan mendukung demokrasi. (Eko Sulistyo, 2019: 4).

Dengan demikian, politik HNW dan PKS dapat dibaca ketika berupaya meraih simpati masyarakat kultural, maka menggunakan sentimen sosial. Namun di sisi lain, HNW dan PKS tetap pada pendirian konservatisme politik yang sistematis, terorganisir dan masif antara oligarki politik dengan bergandengan tangan bersama sejumlah ormas Islam dalam bentuk aksi di lapangan. Hal inilah yang dipakai HNW bersama PKS melalui politik dengan istilah lama, devide et impera atau pemecah belahan dan adu domba masyarakat Indonesia.