Beberapa kasus terjadi amat memilukan di tengah resesi demokrasi dan mengikisnya multikulturalisme dalam kemajemukan bangsa kita. Persoalan yang mengatur pluralitas dan kemajemukan dalam rangka mencapai integrasi sosial, belum terimplementasi dengan baik. Negara kepulauan yang memiliki multikultur secara etnisitas, bahasa, agama, dan kebudayaan, akan rentan terjadinya konflik sosial.
Hal itu tentu akan sulit untuk mengasimilasikan pelbagai perbedaan tersebut. Bahkan dalam satu agama saja, terdapat perbedaan aliran dan mazhab yang rasanya mustahil untuk disatukan dalam satu frame kepentingan politik yang sama. Untuk itu, pemerintah mesti waspada terhadap perpecahan masyarakat hingga konflik-konflik sosial yang berimplikasi pada terjadinya disintegrasi nasional.
Momentum kelompok berkepentingan, berpotensi menunggangi wacana keislaman, keadilan dan pembangunan yang menjadi sentral untuk meruntuhkan kohesi yang telah terbangun pada sosial masyarakat. Pilkada 2020 tentu harus bebas dari narasi-narasi yang dapat berakibat buruk di era resesi demokrasi global seperti sekarang ini.Â
Tugas kita untuk senantiasa mewaspadai segala macam ancaman politik identitas di Pilkada 2020. Ambisi para elit politik lokal untuk tampil sebagai pemimpin, berpotensi menimbulkan instabilitas yang menghambat persatuan dan kesatuan yang tertanam dalam kultur bangsa kita. Mengingat negara kita adalah sebuah bangsa heterogen yang multietnis, multiagama, dan multi kultur. Hanya melalui pendekatan multikulturalisme, bangsa ini dapat mewaspadai kobaran politik identitas di Pilkada 09 Desember 2020 nanti.
