Deteksi Dini Virus Khilafah HTI

Maka perlunya "payung" dalam rangka pencegahan persebaran virus, sebelum mewabah. Misalnya, mempersempit ruang gerak pemahaman khilafah di lingkungan sekitar dengan mendiagnosa gejala-gejala paham tersebut yang telah menjangkit banyak orang.

Upaya mengurangi virus pemahaman khilafah HTI di Indonesia, lebih cenderung untuk jangka pendek, hanya melalui pendekatan literatur dan aparat keamanan, itupun masih lamban. Sedangkan upaya jangka menengah dan jangka panjang, tidak banyak dilakukan oleh pemerintah.

Upaya dalam rangka mengurangi resiko persebaran virus khilafah HTI, baik oleh pemerintah maupun sejumlah organisasi dan Lembaga masyarakat, hanya sebatas seremonial, dan tidak melibatkan beberapa kelompok strategis di akar rumput. Sentuhan itu hanya sampai pada lapisan elite HTI. Maka dari itu, mendeteksi akarnya pun tidak tepat sasaran, seolah hanya sekadar seremonial yang melintas begitu saja.

Fakta tersebut telah memperlihatkan betapa pentingnya mengatur keberagaman di Tanah Air ini. Sebab jika tidak bergerak lebih cepat dalam penanganan virus khilafah, maka akan menggoyang stabilitas nasional. Pengaturan ini dimaksudkan sebagai tindakan konstruktif secara terencana, diorganisir dengan baik, kemudian digerakkan dan dievaluasi secara teratur untuk meminimalisir penyebaran virus khilafah HTI.

Penting bagi pemerintah, dalam merumuskan penanggulangan virus khilafah HTI agar tidak merebak, sehingga resiko konflik di tengah masyarakat mengenai hal ini, tidak terulang kembali. Misalnya, membuat kebijakan yang bersentuhan langsung pada akar rumput, membuat program-program secara konkret yang melibatkan organisasi dan lembaga sosial kemasyarakatan agar lebih terarah pada pemahaman Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan secara terintegrasi.

Di samping itu, pemerintah dan organisasi sosial kemasyarakatan, perlu membuat rumusan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dalam mendeteksi persebaran virus khilafah HTI. Baik di tingkat daerah, maupun nasional.

Selain itu, sejumlah ulama yang alim diminta menggagas fiqih update terkait pemahaman politik yang sesuai dengan ideologi negara, Pancasila dan UUD 1945 supaya menjawab kegelisahan dan segala persoalan kenegaraan, dengan tetap berpegang teguh pada literatur klasik yang masih relevan, dan literatul baru yang lebih fresh dengan kondisi politik umat Islam.

Yang paling penting lagi, pemerintah perlu melibatkan ulama secara langsung, baik dari Muhammadiyah, NU, dan sejumlah ormas lainnya. Pelibatan ulama dimaksudkan untuk mengurai kebekuan teologi akar takfiri tersebut di tengah masyarakat. Pemerintah diminta mendanai untuk itu, mengingat ideologi transnasional telah didanai oleh asing dalam rangka mencapai tujuan dan kepentingannya untuk menegakkan khilafah di bumi pertiwi. Sebab itu, kita mesti waspada atas tipu muslihat dan virus khilafah HTI.

tayang di kadrun.id