Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin 20 Oktober 2019 mendatang. Upaya untuk mendapatkan jatah kursi menteri kabinet dan beberapa jabatan setara kementrian masih seru.
Dimana masih ada tarik menarik diantara Partai pengusung koalisi untuk menempatkan kader partai. Bukan hanya sekedar tarik menarik, namun malah berlomba untuk mendapatkan jatah terbanyak. Sebab hal ini bagian dari imbal balik atas dukungan penuh dari parpol pendukung.
Belum temasuk riuhnya aktor relawan yang juga bagian tidak terpisahkan dalam mensukseskan keberlangsungan jabatan kepala negara untuk Presiden Joko Widodo. Diakhir juli bagaimana media massa sesak dengan pemberitaan dengan generasi mileneal yang diusung untuk masuk dalam list menteri.
Memang saat ini riuh rendah siapa dan dari partai mana akan mendapatkan posisi menteri masih berada dalam wilayah yang tidak diketahui oleh publik atau masyarakat. Dan semua masih berada dalam 'map' dan keputusan dari Presiden Joko Widodo.
Semestinya, perebutan kursi menteri oleh Parpol tidak sefulgar sekarang. Kesan yang terlihat adalah bergitu bernafsunya untuk mendapatkan jatah. Seakan kursi menteri adalah prestise bagi parpol pendukung. Sedangkan parpol yang bukan dari koalisi pendukung tidak layak untuk ikut mendapatkan jatah kursi menteri.
Ada yang dilupakan oleh elit politik parpol pengusung Presiden Joko Widodo. Melupakan masyarakat pemilih yang telah memberikan mandat kepada parpol untuk melakukan peran di DPR RI untuk mewujudkan fungsi legislasi, pengawasan dan monitoring terhadap kebijakan yang nanti diambil oleh Presiden dan para menteri.
Semestinya, Parpol pengusung pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin adalah ring pertama untuk melakukan check and balance terhadap beberapa kebijakan yang kelak dilaksanakan lima tahun kedepan.
Namun alih-alih sebagai yang pertama dalam melakukan kontrol kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Malah yang pertama yang melanggar peran politik dengan melangsungkan perang narasi dan wacana sekaligus ngotot harus mendapat kursi kementerian.
Sedangkan dari sisi peran dan fungsi, semestinya parpol pengusung bertanya kepada pemilik suara yakni masyarakat tentang kriteria menteri dan harapan dari publik. Sebab Parpol tidak lebih dari perpanjangan tangan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita bersama lewat serangkaian kewenangan yang telah diberikan lewat Undang-Undang dan anggaran yang berasal dari pajak dan kekayaan alam.
Bila hal ini dilakukan parpol pendukung pemerintahan, menjaring kemauan dan keinginan publik tentang posisi menteri dan harapan kinerja menteri nantinya. Maka terciptalah demokrasi sehat yang berbasis kepercayaan. Dan hal ini menjadikan masyarakat menjadi bagian dari pemilik demokrasi.
Alih-alih melakukan hal ini terhadap masyarakat. Yang ada malah saling ngotot dan adu argumentasi untuk mendapatkan kedudukan menteri. Melupakan amanat menjadi wakil masyarakat dan telah dipilih parpol dan politisinya menjadi Dewan Perwakilan Rakyat.
