Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dan Indonesia Maju

Memacu akselerasi pembangunan infrastruktur bukanlah tanpa alasan, ahli ekonomi pembangunan, Rosentein-Rodan misalnya, sejak lama telah mengampanyekan pentingnya pembangunan infrastruktur secara besar-besaran, sebagai pilar pembangunan ekonomi yang dikenal kemudian dengan nama big-push theory. 

Beberapa hasil studi juga menyebutkan hasil pembangunan infrastruktur memiliki peran sebagai katalisator antara proses produksi, pasar, dan konsumsi akhir serta memiliki peranan sebagai social overhead capital yang berkonstribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Secara ekonomi makro ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi marginal productivity of private capital, sedangkan dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi. 

Kita tentunya berharap, berbagai inovasi pembiayaan dapat terus dilakukan, utamanya dalam memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur tetap dalam dipacu ditengah keterbatasan keuangan dalam APBN dengan merancang skema pembiayaan yang lebih "luwes", spirit enterpreneur dalam pengembangan pembiayaan kreatif, seyogyanya menjadi pengarusutamaan dalam pembiayaan. 

Selain Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pihak swasta diharapkan terlibat aktif mendanai infrastruktur. Spirit kerjasama bahu membahu, diharapkan dapat terus ditingkatkan perwujudannya agar dapat mempercepat keberlanjutan pembangunan infrastruktur. Dengan begitu, dampak kehadiran infrastruktur bisa segera dirasakan publik.

Pengembangan skema pembiayaan infrastruktur sebagai bentuk inovasi, perlu terus diupayakan dengan manajemen resiko yang terukur, antara lain melalui pola LCS (Limited Concession Scheme). Pola dimaksud, yaitu pembiayaan proyek melalui sumber dana swasta atas pemberian konsesi, dari suatu aset infrastruktur milik Pemerintah/BUMN yang sudah beroperasi kepada pihak swasta terkait.

Perlu terus dikembangkan penyiapan proyek berstandar internasional, dalam bentuk dokumen pra studi kelayakan atau Outline Business Case (OBC). Juga penetapan skema pendanaannya, nilai investasi, tingkat pengembalian investasi, keuntungan finansial yang akan didapat. Termasuk di dalamnya adalah fasilitas yang ditawarkan pemerintah serta proyeksi resiko investasi. 

Disamping itu, perlu terus didorong berkembangnya kerjasama dalam bentuk konsesi proyek-proyek BUMN yang sudah matang dan telah menghasilkan keuntungan. Seperti, antara lain melalui strategi menjual surat utang atau obligasi, yang basisnya dari keuntungan atas aset tersebut atau menjual konsesi proyek infrastruktur.

Negara (PMN). Sekuritisasi aset dapat dipertimbangkan, dengan melakukan sekuritisasi aset. Seperti melepas sebagian haknya atau menerbitkan surat utang atas asetnya yang produktif. Dengan begitu, BUMN akan mendapatkan dana lebih banyak untuk merealisasikan proyek infrastruktur baru.

Tujuan dari berbagai inovasi pembiayaan dimaksud, agar pembangunan infrastruktur yang sudah jalan dapat dikembangkan lagi asetnya oleh swasta. Lalu uangnya bisa digunakan untuk membangun infrastruktur yang lain. Jadi berbagai komentar miring yang mengatakan bahwa pemerintah menjual aset negara secara ugal-ugalan, adalah tidak mendasar sama sekali. Pasalnya, karena esensinya sekuritisasi aset itu hanya menjual future income, bukan menjual aset.

Kita tentunya berharap dengan berjalannya strategi pembiayaan dengan model financing creative, keberlanjutan pembangunan infrastruktur dapat semakin masif lagi di seluruh wilayah di Indonesia, akan tercipta integrasi ekonomi, sehingga biaya logistik di Indonesia dapat diturunkan, regional ekonomi dapat berkembang secara adil, disparitas harga dapat ditekMasifnya keberlanjutan pembangunan infrastruktur ini kita harapkan dapat terus dijamin keberlanjutannya guna mengakselerasi transformasi ekonomi Indonesia dan berkonstribusi  positif  dalam  mempercepat  pemerataan  pembangunan, menggerakkan ekonomi produktif rakyat, sehingga seluruh wilayah di Indonesia menjadi bagian penting dari rantai produksi regional dan global (regional and global production chain) yang berperan dalam memeratakan pembangunan dan keadilan ekonomi ke seluruh wilayah NKRI, sehingga visi Indonesia maju melalui pilar keberlanjutan pembangunan infrastruktur dapat mengantarkan Indonesia menjadi negara maju 2045. an, sekaligus menaikkan daya saing ekonomi Indonesia.