Langkah ini juga harus disertai dengan investasi dalam pembangunan karier dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa pegawai publik memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tuntutan tugas yang semakin kompleks dan beragam.
Rencana pemerintah mengangkat tenaga honorer menjadi ASN merupakan bagian dari reformasi kebijakan ketentuan kerja yang bertujuan untuk memberikan pengakuan yang jelas terhadap status tenaga honorer.
Ini mencakup penyediaan jalan menuju status pekerja tetap bagi mereka yang memenuhi syarat dan memberikan perlindungan yang layak bagi mereka yang tidak dapat memenuhi syarat tersebut.
Langkah selanjutnya yang diperlukan adalah melakukan perencanaan yang matang dalam mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia di sektor publik serta menyusun strategi untuk merekrut, melatih, dan mempertahankan pegawai yang berkualitas serta mengalokasikan sumber daya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan.
Ini akan membantu meningkatkan keterampilan dan profesionalisme mereka, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan yang mereka berikan.
Masalahnya, bagaimana jika masih terdapat tenaga honorer yang tidak atau belum terserap sebagai ASN?
Di sini perlu strategi lainnya seperti:
Pengembangan Program Konversi Pekerjaan
Pemerintah dapat mengembangkan program konversi pekerjaan untuk membantu tenaga honorer yang kehilangan pekerjaan mereka akibat penghapusan status tersebut.
Program ini dapat mencakup pelatihan keterampilan baru, bantuan untuk memulai usaha sendiri, atau bantuan untuk mendapatkan pekerjaan formal.
Kolaborasi dengan Pihak Swasta dan LSM
