Malang (19/10) - Indonesia memiliki julukan sebagai negara hukum bukan merupakan julukan yang tidak beralasan. Pada dasarnya Indonesia memiliki segudang pasal serta peraturan guna mengatur dan menjadikan hukum sebagai landasan untuk berkegiatan ataupun perilaku masyarakatnya. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri masih sangat banyak pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi. Kasus-kasus ini salah satunya juga banyak menyangkut soal kepailitan. Disinilah FH UMM hadir menyelenggarakan kuliah pakar untuk seluruh kalangan dan terutama mahasiswa teruntuk memberikan informasi dan ilmu penting terkait Perkembangan Hukum Kepailitan serta PKPU di Indonesia.
Rabu, 11 Oktober kemarin telah berlangsung kuliah pakar yang dipersembahkan oleh FH UMM dalam agenda membahas Perkembangan Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia bersama dua pemateri pakar dari Universitas Muhammadiyah Malang. Agenda tersebut berlangsung sejak pukul 9 WIB sampai sekitar pukul 11 WIB, dan dilaksanakan berbasis online pada platform zoom. Seperti yang tertera bahwasanya terdapat dua pemateri pakar dari Universitas Muhammadiyah Malang tepatnya dosen-dosen Fakultas FH UMM yakni, Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum. sebagai penyampai materi Perkembangan Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia dengan kaitannya terhadap peraturan dan pasal-pasal yang ada serta H. Wasis, SH., M.Si., M.Hum. sebagai penyampai materi Perkembangan Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia dengan kaitannya terhadap ilmu filsafat.
Agenda kuliah pakar tersebut menarik peserta hingga mencapai batas maksimum yakni 300 peserta. Selain itu kuliah pakar tersebut memiliki 2 sesi, dimana masing-masing sesi diisi oleh salah satu dari dua pemateri. Pada sesi pertama yang diisi oleh Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum. yang mana membahas materi soal Perkembangan Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia dengan kaitannya terhadap peraturan. Dengan materi-materi yang ditampilkan pada powerpoint, Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum. menyampaikan segala informasi dan juga pandangan beliau akan materi tersebut. "
Tercatat agenda kuliah tamu ini menarik peserta hingga mencapai batas maksimum yakni 300 peserta. Selain itu kuliah tamu berbasis online ini juga memiliki 2 sesi yang mana pada tiap sesinya akan diisi materi oleh para pemateri. Pada sesi pertama yang diisi oleh Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum. membahas materi tentang sejarah kepailitan di Indonesia, pengertian kepailitan itu sendiri, asas-asas kepailitan, syarat pengajuan permohonan pailit, pihak-pihak mana saja yang dapat mengajukan pailit, pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit, waktu yang dibutuhkan untuk persidangan, hingga perkembangan dan tugas serta tanggung jawab dari PKPU.
"Sebenarnya siapapun itu bisa mengajukan permohonan pailit, selama dia bisa membuktikan bahwa hal tersebut dapat menjadi tuntutan, dan perlu diingat bahwasanya permohonan tersebut hanya dapat diajukan pada pengadilan niaga yang mana lokasinya telat ditetapkan. Seperti contoh Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Bali, dan bagian timur lainnya bisa mengajukan permohonan di pengadilan niaga Surabaya." Berikut penjelasan Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum.
Selanjutnya pada sesi kedua yang diisi oleh H. Wasis, SH., M.Si., M.Hum. dalam pembahasannya beliau menyampaikan kaitan kepailitan dan PKPU dengan filsafat. Beliau menjelaskan bagaimana pendekatan filsafat dengan pembentukan hukum pailit dan PKPU yang hingga sampai saat ini masih berlaku di Indonesia. Pada salah satu materi mengenai azas hukum pailit dan PKPU yang berisikan 4 poin, beliau berpendapat bahwasanya pemerintah sudah waktunya merombak dasar-dasar tersebut. "Seperti yang disampaikan oleh Prof. Rahayu sebelumnya, memang asas-asas ini sudah seharusnya diperbaharui karena seiring berkembangnya zaman, keempat asas tersebut menurut saya kurang berperan banyak."
Agenda kuliah tamu ditutup dengan adanya sesi tanya jawab dan juga pembagian sertifikat pada seluruh peserta yang telah menghadiri kegiatan tersebut. (elv)
