(OPINI) Tantangan Polisi dalam Menjalankan Tugas

Polisi adalah  fungsi pemerintah negara dalam memelihara keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, keamanan,  perlindungan, dan pelayanan publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, salah satunya. 

Untuk menjaga keamanan dan ketertiban (Kamtibmas), polisi dihadapkan pada berbagai risiko. Bahkan cedera fatal membuktikan betapa sulit dan menantangnya menjalankan misi pemerintah. 

Risiko dalam menjalankan suatu tugas tidaklah mudah karena sudah diatur oleh undang-undang yang berlaku. Jika polisi membuat keputusan yang salah untuk menjalankan tugasnya hanya untuk satu langkah, kredibilitas lembaga kepolisian dan bahkan nyawa petugas polisi itu sendiri dipertaruhkan.

Perubahan zaman dengan kemajuan perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi tentunya akan mempengaruhi harkat dan martabat polisi dimata masyarakat. 

Kondisi ini menyoroti risiko yang dihadapi polisi dalam menjalankan tugasnya, terutama ketika berhadapan langsung dengan masyarakat yang heterogen. 

Oleh karena itu, disarankan untuk bekerja sama antara perangkat dan masyarakat untuk menjalin komunikasi yang baik untuk menghindari hal-hal yang tidak perlu. 

Padahal, tugas polisi adalah memberikan pelayanan dan ketentraman kepada masyarakat. Demikian pula kewajiban masyarakat untuk mendukung peralatan tersebut dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Tidak hanya satu atau dua kasus, tetapi satu atau dua data tahun lalu menunjukkan bahwa kejahatan kekerasan  polisi sangat umum dan polisi sebenarnya legal asalkan konsisten dengan situasi dan keadaan di tempat kejadian. .. Melakukan tindakan kekerasan dalam menjalankan tugas. 

Tetapi mengapa polisi  melakukan kesalahan dalam melakukan kekerasan ketika situasinya normal, dalam arti tidak berada di bawah ancaman  kejahatan yang  sadis dan terklasifikasi secara sembarangan.

Komite untuk Orang Hilang dan  Kekerasan (KontraS) juga mencatat sejumlah kasus kekerasan  polisi tahun lalu. Polisi melakukan 651 tindak pidana kekerasan antara Juni 2020 hingga Mei 2021, berdasarkan temuan KontraS. Lebih dari separuh atau 61,3% dilakukan oleh polisi resor (Polres), mencapai 399 kasus. Polisi setempat (Polda) melacak komite 135 kasus kekerasan. Kepolisian (Polsek) menempati urutan terakhir dari 117 kasus kekerasan. Selain itu, telah terjadi 390 penembakan oleh anggota Polri selama setahun terakhir, yang merupakan 57,9% dari semua kejahatan kekerasan. Penembakan itu menewaskan sedikitnya 13 orang dan melukai 98 lainnya. Sejak Juni 2020 hingga Mei 2021, ada 75 penangkapan sewenang-wenang dan 66 pelanggaran karyawan. Setelah itu, 58 kasus kekerasan polisi ditutup paksa. Selain itu, ada 36  penyiksaan, 24 ancaman dan 12 penangkapan ilegal tahun lalu. Ada kurang dari 10 tindakan tidak manusiawi polisi, kejahatan seks, pembunuhan dan penculikan secara total. Tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh polisi didominasi oleh tingkat polisi resor. Catatan KontraS  semakin mengungkap bahwa polisi adalah senjata yang sangat berbahaya untuk meneror warga sipil.

Sumber: databoks.katadata.co.id

Polisi menembak dan menanggapi isu-isu seperti demonstrasi  kekerasan polisi selama setahun terakhir. Perilaku anarkis demonstran melalui kekerasan. 

Dalam berbagai demonstrasi, kita sering melihat petugas polisi memukuli dan mengancam banyak pengunjuk rasa. Bahkan, beberapa demonstran tewas akibat penggunaan kekuatan yang berlebihan. 

Demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan pekerja seringkali disertai dengan gelombang demonstrasi yang besar dan ekspresif. Polisi sebagai tersangka cenderung menempatkan masyarakat pada posisi subordinat.

Dalam beberapa kasus, sikap aparat kepolisian yang tidak melebih-lebihkan dan menghormati hak privasi masyarakat dapat terjadi. Untuk perspektif petugas polisi tertentu yang percaya bahwa mereka memiliki otoritas hukum atas tindakan yang mereka lakukan. Memeriksa secara paksa isi ponsel tanpa dukungan surat perintah penyelidikan resmi jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia. 

Namun, ketika beberapa individu berani menolak, mereka biasanya  ditekan dengan ancaman hukuman, dan polisi sengaja menggunakan otoritas mereka sebagai alat untuk menekan dan memanfaatkan ketidakberdayaan orang lain. Itu membuat kita semakin marah. 

Polisi hanya boleh dipecat jika mereka senang melanggar atau melanggar aturan. Tetapi ada baiknya untuk melihat lebih dekat bagaimana polisi  menggunakan hukum untuk melegalkan kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh polisi.

Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri dapat membuat  main hakim sendiri atau main hakim sendiri lebih sering terjadi. Hal ini bisa mengakibatkan Vigilantisme , adalah situasi di mana orang mengambil peran penegakan hukum tanpa mendapatkan otoritas hukum atau memastikan apakah tindakan mereka didasarkan pada keadilan. 

Oleh karena itu, polisi masa depan bukanlah mereka yang memiliki arogansi  penggunaan kekuasaan yang diatur oleh Perkap Polri, tetapi kemampuan untuk mendewasakan mental, intelektual, dan emosional dalam budaya dialog (saya punya polisi) Nomor 8 Tahun 2009, yang mengatur tentang penerapan prinsip dan standar HAM dalam pelaksanaan tugas Polri, dan Nomor 1 Peraturan Kapolri  Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuasaan.

Ini digunakan untuk melindungi kehidupan manusia. Namun, percape ini juga memberikan persyaratan tambahan bahwa senjata api hanya dapat digunakan untuk membela diri terhadap cedera berat/ancaman kematian untuk mencegah terjadinya kejahatan berat.

Tentunya sebagai polisi yang terlatih, polisi dapat melihat apa yang terjadi dalam kejadian tersebut dan  bertindak sesuai prosedur yang telah ditetapkan, sehingga warga juga  terjadi di tempat kejadian daripada mudah dipicu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. obyektif, yang justru mengganggu keamanan dan ketertiban. 

Ini menegakkan kembali martabat polisi sebagai layanan publik, melindungi masyarakat, dan melarang  kekerasan, seperti pemalsuan insiden, baik  seksual maupun fisik. Polisi sering  dianggap identik dengan kekerasan. 

Hal ini tidak dapat dihindari karena inti dari pemolisian bukanlah “what the police do” tetapi “mungkin apa yang dapat dilakukan oleh polisi”. Kemungkinan yang tercakup di sini adalah penggunaan kekuatan yang sah.

Dalam  demokrasi, polisi memonopoli penggunaan kekuatan, terutama kekerasan  terhadap rakyatnya sendiri. Posisi polisi yang memonopoli penggunaan kekuatan bisa berbahaya. Faktanya, polisi masih menggunakan kekuatan dan kekuatan yang tidak proporsional dalam banyak kejahatan. 

Padahal, hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa adalah hak yang tidak dapat diganggu gugat (hak yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun), bahkan bagi tersangka dan terdakwa. 

Kalau polisi tidak mau mengubah kinerjanya, jangan salahkan masyarakat kalau orang sering bilang tidak masuk akal melapor ke polisi, reaksinya lama. 

Oleh karena itu, Kapolri juga harus mengevaluasi setiap polsek agar pelayanan kepada masyarakat meningkat dan harus  profesional dalam kinerjanya. Polisi juga ingat bahwa mereka membayar gaji negara.

Penulis: Else Florenta Manalu-Mahasiswa Ilmu Komunikasi UKI