Media Pertumbuhan Ekonomi Part 1: Peliknya Ekonomi Dunia Teka-Teki Kebijakan Ekonomi

Untuk apa kebijakan ekonomi bagi suatu negara ?

Pentingkah kebijakan moneter dan kebijakan fiskal bagi perekonomian suatu negara ?

Haruskah mereka berkolaborasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi ?

Pertanyaan itu kerap sekali terlintas dalam pikiran akademisi atau non akademisi. Mengapa harus ada bank sentral ? mengapa harus ada pemerintah ?  mengapa harus dipisahkan antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ? seberapa pentingkah kebijakan ekonomi dalam perekonomian ?

Secara definitif pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan pendapatan riil secara kumulatif yang berkesinambungan dalam periode tertentu, dimana peningkatan tersebut harus lebih tinggi dari peningkatan populasi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat dicerminkan melalui kondisi stabilitas harga suatu negara.

Stabilitas harga serta lancarnya sirkulasi ekonomi dalam suatu negara merupakan tujuan akhir dari adanya kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi merupakan upaya yang dilakukan oleh otoritas moneter (kebijakan moneter) atau otoritas pemerintah (kebijakan fiskal) dalam mengatur perilaku agen ekonomi, dalam hal ini tentunya penduduk setempat. Keterkaitan kebijakan ekonomi dengan perilaku masyarakat berkorelasi erat satu sama lain. Meskipun demikian banyak terjadi anomali antara keduanya.

Kebijakan fiskal mencerminkan progam kerja suatu negara dalam mengatur keuangan serta ekonomi melalui sisi pendapatan dan sisi pengeluaran dalam mencapai stabilitas ekonomi secara keseluruhan (Mohammad et al., 2019). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi faktor utama yang diadopsi dalam mengukur kemajuan suatu negara.

Secara sederhana kebijakan fiskal merupakan salah satu konsep yang terus mengalami transformasi di bidang ekonomi, sosial, dan sejarah keuangan. Selain itu pencapaian kebijakan fiskal merupakan suatu cerminan dari kinerja pemerintah.

Kapan kebijakan fiskal dilakukan ?

Kebijakan fiskal dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan kondisi ekonomi yang dicerminkan melalui berbagai fenomena seperti evolusi politik, ekonomi, sosial, budaya dan kebijakan baik secara internal atau eksternal yang secara langsung ataupun tidak langsung memengaruhi kinerja perekonomian suatu negara. Penyesuaian tersebut dapat diatasi secara ekspansif dan kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan ketika fenomena yang terjadi menurunkan kinerja ekonomi dan kebijakan kontraktif ketika fenomena terjadi meningkatkan kinerja ekonomi.

Peliknya hubungan perdagangan internasional antara Cina dan AS di tahun 2019 berorientasi domestik dan memicu kenaikan risiko geopolitik di beberapa negara termasuk Indonesia. Fenomena tersebut mendorong peningkatan ketidakpastian di pasar keuangan dunia dan menekan pertumbuhan ekonomi global di tahun 2019.

Sebagai upaya untuk mengatasi fenomena tersebut pemerintah Indonesia mengarahkan kebijakan fiskal 2019 dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan tetap menjaga prospek kesinambungan fiskal. Dalam implementasinya kebijakan fiskala dilakukan melalui tiga strategi utama yaitu, memobilisasi pendapatan dengan mendukung penguatan iklim, investasi, peningkatan kualitas belanja lebih efektif serta produktif guna mendukung progam-progam yang telah di prioritaskan, dan mendorong efisiensi dan inovasi pembiayaan (creative financing). Kebijakan fiskla yang telah direalisasikan oleh pemerintah Indonesia ditunjukkan pada Gambar (a) dan Gambar (b)

         

Gambar (a) Pertumbuhan Pajak Indonesia. Sumber: Kementrian Keuangan

       

     

Gambar (b) Pertumbuhan PNBP Indoensia. Sumber: Kementrian Keuangan

Diilustrasikan melalui Gambar (a) bahwa realisasi pendapatan negara pada 2019 tercatat Rp1.957,2 triliun, tumbuh sebesar 0,7% dibandingkan dengan tahun 2018. Meskipun lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan 2018 sebesar 16,6%, pertumbuhan pendapatan negara ditopang oleh penerimaan pajak yang kuat baik dari Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas maupun PPN, di tengah kinerja PPh migas dan pajak perdagangan yang menurun, sejalan dengan perlambatan perdagangan global dan penurunan harga komoditas. Sementara, Gambar (b) menunjukkan bahwa di tengah melemahnya harga komoditas global yang berdampak negatif pada kinerja PNBP sumber daya alam, realisasi PNBP tetap tinggi yakni Rp405,0 triliun, atau mencapai 107,1% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Bank Indonesia, 2019).

Sementara, jika kita menilik negara tetangga yaitu Malaysia dengan kondisi perekonomian global yang tidak stabil Malaysia mengarahkan kebijakan fiskal dengan tinjauan jangka menengah rencana Malaysia ke-11 2016-2020 (11MP) yang telah diungkapkan oleh Perdana Menteri Mahathir, dimana kebijakan fiskal oleh pemerintah baru yang akan mendukung tujuan peningkatan perumbuhan inklusif dan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut, dikarenakan sikap fiskal yang lebih ketat dan risiko dari ketegangan perdagangan global menghantam ekonomi, pemerintah telah menurunkan target pertumbuhan PDB untuk periode rencana yang tersisa, 2018-2020, sebesar setengah poin persentase, dari 5-6% dalam rencana awal menjadi 4,5-5 (Bank Negara Malaysia, 2019; Sakpal, 2018).

Case Study dalam dua negara tersebut menunjukkan bahwa kebijakan fiskal berperan penting dalam mengatur perilaku agen ekonomi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di setiap negara. Kemudian bagaimana peran kebijakan moneter bagi suatu perekonomian ?

Sumber:

Bank Indonesia. (2019). Laporan Perekonomian Indonesia 2019.

Bank Negara Malaysia. (2019). Malaysia Annual Report 2019.

Mohammad, O., Alkasasbeh, A., & Haron, N. F. (2019). Fiscal Policy and Its Relationship with Economic Growth : A Review Study Saudi Journal of Business and Management Studies ( SJBMS ) Fiscal Policy and Its Relationship with Economic Growth : A Review Study. January. 

Sakpal, P. (2018). Malaysia 2019 Budget Preview – A derailed fiscal consolidation. THINK Economic and Financial Analysis.