Belajar dari "Parasite", Kesenjangan Hidup yang Tak Seindah Drakor dan 5 Solusinya

Gini Ratio atau Koefisien Gini serta Indeks Wiliamson adalah indikator untuk melihat kesenjangan. Jika angka Gini Ratio digunakan untuk melihat gambaran ketimpangan dan kesenjangan pendapatan masyarakat, maka kita tahu semakin kecil angkanya akan semakin baik atau dengan kalimat lain semakin kecil angka gini ratio berarti semakin tidak kecil gap antara si kaya dan si miskin.

Apa benar begitu? tak selamanya begitu. Tahun ini Gini Ratio Indonesia yang sebesar 0,382. Sebab angka Nasional adalah angka akumulasi 34 Provinsi di Indonesia, maka banyak wilayah di Indonesia angka gini rationya lebih tinggi dan ada pula yang lebih rendah dari nasional. Sedangkan Indeks Williamson untuk melihat ketimpangan pembangunan antar wilayah (pprovinsi, kabupaten/kota dsb). 

Ketika angka Gini Ratio suatu wilayah di Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan nasional, jangan buru-buru diartikan wilayah tersebut tingkat kesenjangannya lebih baik dibandingkan nasional. Bisa jadi angka rendah gini ratio itu diisebabkan tingginya angka kemiskinan (kemiskinannya yang merata). Mungkin harus dianalisa lebih dalam lagi Indeks Willimsonnya.

5 (lima) Solusi Mengatasi Kesenjangan ekonomi:

Apakah kesejangan itu bisa dilawan? Jawabannya bisa asal kita mau melawan dan semua pihak bersatupadu melawannya. Tidak akan bisa kelompok miskin melawan kesenjangan jika dibiarkan mereka berjuang sendiri. 

Hasil pengamatan saya dan menganalisa beberapa pendapat pakar,  secara umum, setidaknya ada 5 (lima) cara  mengatasi kesenjangan ekonomi:

1. Sistem politik yang berpihak pada kaum miskin. Hal yang paling pertama adalah ini. Untungnya pemerintahan kita berpihak ke rakyat miskin. Semua program pembangunan mengarah pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Tinggal bagaimana menyempurnakan strategi dan program baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun stakeholder lain agar betul-betul berpihak kepada orang miskin. Kebijakan pembangunan harus dibuat untuk menolong dan membantu mensejahterakan masyarakat miskin.
2. Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas. Bappenas, dulu,  lebih menggunakan istilah Pertumbuhan Ekonomi inklusif. Pertumbuhan ekonomi berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang menetes kepada rakyat kecil dan dirasakan manfaatnya oleh kaum miskin. Beberapa wilayah di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tetapi angka kemiskinannya masih tinggi adalah gambaran bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut tidak menetes ke rakyat kecil, lebih kepada pengusaha dan pemilik modal. Pertumbuhan ekonomi seperti itu dikatakan tidak berkualitas. Tujuan akhir pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan menempatkan manusia sebagai subjek pembangunan. Ada banyak strategi menuju pertumbuhan ekonomi berkualitas antara lain hilirisasi pada sektor pertanian yang adalah sektor paling banyak menjadi pilihan terpaksa oleh 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah. Hilirisasi yang harus dilakukan secara keroyokan dan integratif oleh banyak sektor, seperti infrastuktur perdesaan yang menunjang petani menjual hasil taninya, pendampingan petani dengan mudah. Pendampingan petani mengolah hasil taninya menjadi produk yang memiliki nilai tambah (added value) yang meliputi pendampingan teknis produksi hingga pendampingan pemasaran, kemitraan. Kita tahu rantai pemasaran yang panjang dan sebagian besar oligopsoni menyulitkan petani untuk mendapat harga jual yang layak.  Memberantas praktik rente (tengkulak). Rente dan tengkulak itu racunnya kaum miskin tetapi mengakar kuat di hidup mereka. ketika orang miskin butuh dana untuk melanjutkan hidup atau modal untuk berusaha sementara pihak perbankan dan koperasi memiliki persyaratan yang rumit maka rente dan tengkulak adalah penolong mereka. Sebagai contoh tengkulak yang bermain di pemasaran Bokar yang saya tulis DISINI. Semoga dana desa dengan BumDes itu bisa menjadi jalan tengah bagi pemberatasan rente di tingkat petani miskin. Beberapa tahun lalu Indonesia memunculkan kegiatan prioritas Ekonomi kreatif. Apapun namanya asal sasarannya tepat, kegiatan ekonomi kreatif sesuai dengan potensi dan kebutuhan penduduk miskin wikayah tersebut.
3. Memperkuat kesetaraan dan pemerataan akses kesempatan. Ini paling penting. Pemerataan akses adalah kunci. Ketika orang miskin tidak bisa mendapat pendidikan yang layak, kesehatan yang layak bagaimana mereka bisa berkompetisi meraih perbaikan standar kehidupan. Jika orang miskin terbatas aksesnya mendapat bantuan permodalan bagaimana mereka bisa memperbaiki taraf ekonomi kehidupannya. Jika aksses pemerataan tidak dirasakan kaum miskin, wajar kesenjangan itu tetap tinggi.  
4. Perbaikan Investasi pada Perlindungan sosial. Ini sudah dilakukan sejak lama sekali. Tak kurang-kurang banyaknya program perlindungan sosial. Ada Program Keluarga Harapan (PKH), dulu ada Bantuan Langsung Tunai, dan lain sebagainya. Hanya, ya harus dilakukan banyak perbaikan demi hasil yang lebih baik. Termasuk sasaran PKH ya harus orang miskin yang menyasar ke data PPLS. Adalah aneh kalau Kementrian Sosial yang bertanggung Jawab terhadap pendataan kemiskinan termasuk mengadvokasi dan mendampingi daerah untuk pemutakhiran data masih saja salah sasaran. 
5. Melaksanakan kebijakan fiskal redistibutif. Jika orang kaya banyak yang tidak mau membayar pajak, maka harus dilakukan penegakan regulasi dan pemaksaan karena pajak digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Penertiban pemungutan pajak harus dilakukan. Petugas pajak harus bersih dan berintegritas. Mudah dikatakan, faktanya kita taulah tapi  ya harus dilakukan perbaikan.  

Bisa jadi akar permasalahan kesenjangan pendapatan masyarakat antar daerah di Indonesia tidak sama, tetapi secara umum saya kira tidak berbeda jauh. Tinggal dilakukan analisa dan pendalaman terhadap akar masalah kemiskinan  dan kesenjangan masing-masing berdasarkan karakteristik wilayah dan dilakukan program untuk menanganinya sesuai kebutuhan. 

Salam Kompasiana. Salam Kompal selalu. Salam dari Film Parasite.

Sumber:

Mengikis Kesenjangan, Indonensia harus belajar dari 2 negara ini

Sumber : Dok.Kompal