Penerapan Cyber Diplomacy Indonesia: Efektif atau Tidak?

Sehingga dibutuhkanlah keamanan dan peraturan-peraturan untuk mencegah munculnya ancaman baru di ruang siber, karenanya dibenturkan sebuah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang menjadi sebuah lembaga yang bertugas dalam pelaksanaan cyber diplomacy dan keamanan siber di negara Indonesia.

Dalam proses menjalankan diplomasi siber, BSSN sebagai lembaga siber Indonesia melakukan kesepakatan siber pada Juli 2018 di tingkat bilateral bersama Kementerian Luar Negeri Belanda tentang masalah perundang-undangan, informasi hukum, kebijakan nasional, dan strategi manajemen siber seperti pengembangan teknologi keamanan siber melalui pelatihan dan pembelajaran, penguatan kapasitas dan kelembagaan, konferensi, dan kerjasama dalam menciptakan pertahanan dan keamanan dari serangan siber, serta perlindungan pada informasi-informasi penting di internet (dunia maya). 

Lalu pada Agustus 2018  BSSN juga melakukan penandatanganan kerjasama di bidang siber bersama negara Inggris dan Australia yang mencakup masalah keamanan siber dan ekonomi digital. 

Dan pada September 2018, Indonesia bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam upaya untuk membangun ruang siber, penyelesaian ancaman siber, mengembangkan strategi keamanan siber, dan kesadaran tentang pentingnya kerjasama keamanan siber di kawasan.

Faktor-faktor yang  membuat kegiatan cyber diplomacy di Indonesia dapat dikatakan efektif jika hal berikut ini terjadi, antara lain:

1.Muncul sebuah ancaman siber yang cukup kompleks di tingkat internasional atau lintas batas negara, sehingga dalam proses penyelesaian ancaman membutuhkan terjalinnya kerjasama dan proses negosiasi siber antar beberapa negara.

2.Adanya ketegasan pada kegiatan diplomasi dan kebijakan politik luar negeri Indonesia, dan penentuan strategi siber yang mempunyai peran penting bagi cyber diplomacy.

3.Adanya kerjasama yang dilakukan pada ranah domestik untuk saling terlibat dan membantu satu sama lain antara masyarakat maupun swasta.

Indonesia juga menerapkan diplomasi siber di tingkat multilateral di dalam lingkup ASEAN, dimana proses diplomasi siber Indonesia dilakukan melalui ARF (ASEAN Regional Forum) dan APSC (ASEAN Political-Security Community), karena di dalam APSC terdapat kerangka kerjasama yang membahas tentang peningkatan kerjasama di bidang keamanan dari ancaman non-tradisional, kejahatan transnasional dan ancaman lintas batas negara, dan masalah siber yang terjadi di tingkat internasional termasuk ke dalam salah satu ancaman yang dapat diangkat dan dibahas oleh APSC. 

Indonesia bersama ARF juga membentuk sebuah kerjasama untuk mengatasi ancaman siber di tingkat multilateral, kerjasama ini dinamakan "ARF on cybersecurity initiatives". 

Penerapan diplomasi siber demi menciptakan sistem keamanan dan mencegah terjadinya perselisihan di dunia siber, juga dilakukan oleh Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya melalui beberapa pertemuan untuk bernegosiasi terkait upaya untuk mengatasi ancaman-ancaman yang muncul dari semakin berkembangnya teknologi siber di dunia dan semakin ketergantungannya masyarakat terhadap teknologi siber.