Salah Satu Masalah Hukum Ekonomi Syariah yang Ada di Masyarakat yang Sedang Viral

Dalam kasus P2P lending yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, terdapat beberapa norma hukum yang relevan, antara lain:

Norma Agama: 

Prinsip syariah yang melarang riba, gharar, dan maysir. Norma-norma ini menjadi acuan dasar dalam transaksi keuangan syariah.

Norma Hukum Positif: 

Peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai penyelenggaraan layanan P2P lending, termasuk ketentuan yang mengatur transparansi dan perlindungan konsumen.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI): 

Fatwa terkait produk keuangan syariah yang memberikan panduan tentang praktik yang dibolehkan dan yang dilarang.

Norma Etika Bisnis:

 Kewajiban untuk bertindak adil dan transparan dalam menjalankan usaha, termasuk dalam menetapkan biaya dan syarat pinjaman.

Norma Perlindungan Konsumen:

 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak-hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan perlakuan yang adil.