Jika dianalogikan semut dengan gajah, kita tidak bisa mengadili bahwa gajah lebih kuat daripada semut sehingga otomatis menang dalam proses seleksi alam. Begitu pula halnya dengan suatu negara dengan jumlah ‘pasukan’ yang sedikit belum tentu akan mengalami kemunduran, juga dengan negara yang berpopulasi banyak belum tentu akan maju.
Menyinggung Mengenai Ideologi Lingkungan (Environmentalism)
            Eder (1996), seorang akademis menyebutkan tiga fase transformasi dari ideologi lingkungan. Pertama adalah fase di mana terdapat ketidakcocokan antara ekologi dan ekonomi yang ditandai dengan masalah lingkungan. Kedua, pendekatan peraturan mendominasi aksi dan wacana lingkungan. Ketiga, muncul pada pertengahan tahun 1990, bahwa normalisasi budaya dari fokus mereka akan lingkungan dan integrasi mereka dengan pola dimunculkan oleh pemikiran ideologis (Buhr, n.d., hal. 3).
           Fase pertama menunjukkan bagaimana kepentingan ekonomi membuat para pengusaha mengeksploitasi alam di luar batas kewajaran. Fase kedua menunjukkan adanya protes masyarakat yang mulai mengkritisi bisnis-bisnis yang sewenang-wenang dan mengajukan bahwa mereka harus diatur agar dapat bersaing secara sehat dan tidak menurunkan kualitas alam. Sedangkan fase terakhir menjelaskan bahwa pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan niat perubahan pada korporasi bisnis, dibantu peran pemerintah, dan masyarakat.
Kepedulian tersebut harus terlihat dalam pemikiran dan tingkah laku mereka. Bagaimana sebuah perusahaan kayu mengambil SDA secukupnya dan dengan teknik yang benar, misalnya dengan cara tebang pilih. Contoh lain misalnya pada perusahaan peleburan besi dan baja yang memberikan dampak pada polusi udara juga perlu diupayakan untuk menekan pencemaran udara.
           Eder mendefinisikan ideologi lingkungan sebagai titik balik dari evolusi budaya akan modernitas sejauh itu membuktikan sebuah orientasi budaya baru dengan menggantikan ekologi untuk industrialisme sebagai dasar dari model budaya modernisasi. Selain itu, ekologi mengubah sifat politik dengan menciptakan politik alam (the politics of nature) (Buhr, n.d., hal. 3). Di sini lingkungan dianggap perlu diperlakukan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam kegiatan industrialisme. Alam dijaga dan diatur pemanfaatannya dengan bantuan kebijakan atau regulasi politik yang dibuat pemerintah.
           Sejak lingkungan menjadi fokus dari wacana protes, berbagai kelompok kepentingan muncul dengan berbagai sudut pandang dalam komunikasi lingkungan. Komunikasi mengenai ilmu alam menjadi sebuah perantara antara konflik politik dan debat politik yang mengubah budaya politik masyarakat modern. Organisasi bisnis mendapatkan perhatian dari publik. Publik mengawasi gerak-gerik organisasi sehingga mereka harus terus berusaha menanamkan image yang positif, atau yang disebut identitas hijau (green identity). Ideologi lingkungan membentuk sebuah masyarakat modern yang menginginkan korporasi dan bisnis harus memiliki sumbang sih yang positif terhadap alam dan turut membantu pembangunan yang berkelanjutan.
Daftar Pustaka:
Buhr, N. & Reiter, S. (n.d). Ideology, the environment and one worldview: a discourse analysis of Noranda’s environmental and sustainable development reports.
Hardin, G. (1996). The tragedy of the commons. Science, 162, 1243-1248.
Purnomo, H. (2014, 6 Maret). Negara dengan penduduk terbanyak di dunia, RI masuk 4 besar. Detik.com. Diakses dari http://finance.detik.com/read/2014/03/06/134053/2517461/4/negara-dengan-penduduk-terbanyak-di-dunia-ri-masuk-4-besar
