Demokrasi Masih Memiliki Masalah di Indonesia

Tingkat partisipasi politik saat itu adalah 92,7%. Namun pada tahun 2004, tingkat pastisipasi politik mencapai 84,1% untuk pemilu legislatif dan 78,2% untuk pemilu presiden. Kemudian pemilu tahun 2009, pada pemilu legislatif  ini partisipasi politik mencapai 10,9% dan untuk pemilu presiden 71,7%.

Partisipasi politik di Indonesia yang kian menurun ini, tentunya semakin memperjelas bahwa angka golput semakin meningkat. Golput ini menunjukan nilai apatisme dari masyarakat, karena pemilu adalah sara bagi masyarakatnya untuk menggunakan hak pilihnya yang sangat berharga untuk memilik orang yang dianggap layak mewakili rakyat.

Selain partisipasi politik, etika baik dalam pemilu di Indonesia, yaitu LUBER JURDIL tidak selalu dijalankan terlebih oleh calon pemerintah dan calon wakil rakyat. Mereka sering mengumbar janji pada masyarakat yang merujuk pada apa yang akan ia lakukan agar terpilih. Tidak hanya dengan janji, namun mereka tidak segan -- segan menggunakan uang agar masyarakat mau untuk memilih mereka. 

Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar orang. Hak pilih merupakan salah satu dari HAM yang diberikan dan tidak dipaksakan oleh orang lain. Secara tidak langsung dengan uang yang para calon berikan, mempengaruhi hak pilih yang akan mereka gunakan. 

Hal ini melanggar prinsip pemilu kita yaitu LUBER JURDIL. Dengan pemberian uang ini, harusnya kita sadar bahwa calon tersebut bukanlah orang yang patut dipilih. Bisa saja saat mereka terpilih nanti akan menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk melakukan korupsi.

Dalam pelaksanaan demokrasi, harus ada hubungan atau relasi yang seimbang antar komponen yang ada, yaitu antara suprastruktur dan infrastruktur. Tugas dan wewenangna harus seimbang, dengan kerja sama tersebut akan muncul kesesuaian. 

Tapi, masih ada saja yang menyimpang. Misalnya saja, legislatif DPR yang seharusnya menyambungkan aspirasi rakyat berbalik menjadi pemegang kekuasaan di mana masyarakat harus tunduk. 

Contoh lagi, yaitu lembaga yudikatif yang seharusnya mengadili pelanggaran undang undang berbalik menjadi pembela siapa saja yang memiliki banyak uang. Walaupun orang tersebut melakukan pelanggaran beratm ia akan tetap mendapat hukuman ringan. Komponen -- komponen tersebut justru seharunya mementingkan kepentingan masyarakat.

Banyak juga partai yang beralih fungsi menjadi lembaga mirip perusahaan dengan tujuan memperoleh uang. Padahal fungsi dari partai politik adalah lembaga demokrasi, tapi partai politik malah dijadikan tempat mencari kuasa dan popularitas. Tentunya masalah yang ada di Indonesia ini harus segera diselesaikan. Apabila terus dilanjutkan, demokrasi di Indonesia akan berganti mnejadi otoriter. Rakyat tidak lagi memiliki kekuasaan untuk menyapaikan aspirasinya.

Jika dirangkum kekurangan dari demokrasi adalah

• Lebih mementingkan kuantitas
• Orang yang akan dipilih adalah partai yang memiliki suara mayoritas, sedangkan bisa saja orang yang mendapat suara mayoritas tersebut adalah mereka yang tidak memiliki kecerdasan dan melakukan korupsi. Kesimpulannya adalah kuantitas lebih penting dibandingkan
• Pemerintahan dijalankan oleh orang yang tidak kompeten
• Demokrasi yang dijalankan belum tentu dilakukan oleh oang yang ompeten. Setiap warga diperbolehkan mengambil bagian, sedangkan ada orang -- orang yang tidak cocok dalam memilih. Segerombolan manipulator dapat mengumpulkan suara lebih dalam demokrasi. Hasilnya, demokrasi dijalankan oleh orang yang tidak kompeten.
• Banyak yang tidak berpartisipasi
• Banyak sekali rakyat yang tidak tertark atau bahkan tidak ingin menggunakan suaranya untuk memilik. Masih saja ditemukan tingkat partisipasi yang hanya pada kisaran 50-60 % saja.
• Demokrasi menjadikan pemerintahan orang kaya
• Pada kenyataannya demokrasi modern adalah kapitalistik. Pemilu dilakukan dengan uang. Para calon yang kaya akan membeli suara dan orang -- orang pun mau dibeli. Kepentingan pemilik modal bisa saja mempengaruhi pengambilan keputusan politik.
• Penyalahgunaan waktu dan dana
• Demokrasi bisa terjerumus pada pemborosan waktu dan sumber daya. Banyak sekali waktu yang dibutuhkan dalam perumusan undang - undang dan begitu juga dengan uan banyak yang dibuang saat pemilu.
• Pemerintahan tidak stabil
• Saat tidak ada partai yang menjadi mayoritas mutlak, pemerintahan koalisi harrus dibentuk. Karena itu, saat adanya kepentingan yang berbeda koalisi akan hancur dan runtuh pemerintahan.

Namun, di antara kekurangannya tersebut tentu saja ada kelebihan dari demokrasi, yaitu

• Melindungi kepentingan rakyat
• Jika dilakukan sesuai aturan dan orang -- orang yang dipilih sebagai wakil rakyat adalah orang yang bertanggung jawab, maka pentingan sosial, ekonomi, dan politik rakyat dapat terjamin dengan adanya perwakilan rakyat.
• Prinsip Kesetaraan
• Dengan adanya kesetaraan ini, semua warga memiliki kedudukan sama di depan hukum. Dengan begitu, rakyat memiliki hak sosial, politik, dan ekonomi yang sama dan negara tidak boleh membedakannya dalam hal apapun.
• Pendidikan politik
• Dengan adanya demokrasi ini rakyat akan terdorong untuk ambil bagian dalam urusan negara. Pada saat pemilu, partai politik akan mengusulkan kebijakan dan program saat itulah kesadaran poliik akan tercipta di kalangan masyarakat.
• Membantu membentuk rakyat menjadi warga negara yang baik
• Keberhasilan dari demokrasi terletak dalam bertumbuhnya negara yang baik. Demokrasi menciptakan lingkungan yang cocok dalam pengembangan kepribadian dan menumbuhkan kebiasaan baik. Di dalam demokrasi, rakyat dilatik untuk memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya.