kemudian adapun sanksi yang dikeluarkan oleh OJK apabila terhadi penyalahgunaan kewenangan yang diberikan oleh OJK dengan dijatuhi hukuman selama 4 tahun hingga 12 tahun pernjara dengan denda sebesar Rp. 10- 300 M dan apabila perusahaan yang melakukan penyalahgunaan tersebut maka dijatuhi denda dengan paling sedikit 1Trilliun,
Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya untuk mencegah kebangkrutan negaranya. Dana Moneter Internasional (IMF) menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang berhasil menjaga stabilitas ekonomi dan sektor keuangan negara ditengah maraknya pandemi COVID-19. Pemerintah Indonesia dinilai memiliki ketegasan dan kesipan yang baik, dimana mereka telah merespon secara cepat dan tetap mendukung kinerja makro ekonomi negara.Â
Adapun beberapa catatan dari IMF bahwa seluruh negara harus melakukan komitmen otoritas yaitu sebagai bentuk pengembalian batas mengenai defisit fisikal dengan besar 3% pada tahun yang diperkiran 2023 kemudian Komitmen kebijakan moneter untuk tetap memperhatikan kenaikan inflasi dan lain sebagainya. Catatan tersebut harus dipenuhi oleh seluruh negara sebagi upaya pencegahan inflasi karena krisis ekonomi pada era pandemi COVID-19 sebelumnya belum pernah terjadi dengan demikian IMF menyatakan ketegasan untuk seluruh negara agar berhati-hati dalam mengelola sektor keuangan dan stabilitas perekonomian negara.
Sistem moneter dalam kondisi tersebut sangat berperan penting karena kebijakan moneter sendiri merupakan ranah pemerintah dalam mengatur kondiri perekonomian makro dalam negara. Variable ekonomi negara pastinya diperhatikan dari nilai tukar suku mata uang, jumlah beredar uang dan salah satunya meninjau tingkat inflasi. Setiap negara memiliki sistem moneter nya masing-masing dengan demikian adanya sistem moneter yang tegas dalam negara maka negara tidak akan kebingungan dalam mengatasi fenomena inflasi pada kondisi tertentu. Justru dengan sistem moneter segala bentuk konflik ekonomi negara bisa diatasi.
