Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menjadi salah satu daerah di Indonesia yang  yang telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tahun 2023 tentang Pengawasan Kelautan dan Perikanan (PKP).
Keberadaan Perda tersebut menjadi sebuah terobosan bagi Pemprov Sulteng dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), guna melakukan pengawasan terhadap potensi kelautan dan perikanan di Sulteng.
Mengingat Sulteng dengan wilayah perairan laut yang luas memiliki potensi yang melimpah. Sehingga membutuhkan pengawasan yang intens untuk menghindari praktek pemanfaatan dan pengelolaan yang tidak sesuai aturan.
Gubernur Sulteng Rusdy Mastura sendiri memberi perhatian, terhadap potensi kelautan dan perikanan di wilayah Sulteng. Â Dimana dalam pengelolaan potensi tersebut, harus disertai dengan pengawasan ketat dari instansi terkait.
Soal keberadaan Perda  no 5 tahun 2023 tentang Pengawasan tersebut, diakui oleh Kepala Dinas (Kadis) Kelautan dan Perikanan Sulteng, H Moh Arief Latjuba SE MSi.
Dimana dengan keberadaan Perda ini menjadi acuan bagi masyarakat dan pihak-pihak yang melaksanakan usaha di bidang Kelautan dan Perikanan. Khususnya  di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Sulteng.
Seperti tentang aspek administratif serta hal yang berkaitan dengan pelanggaran tata kelola. ' Semuanya  telah tertuang dalam Perda  tersebut.
Keberadaan Perda Pengawasan tersebut membuat anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) lewat Pansus II melakukan. studi banding ke Palu beberapa waktu lalu. Guna mendapat masukan sekaligus referensi, dari pihak DKP Sulteng.
