Pemekaran Papua Barat Daya: Prospek dan Tantangan

Secara statistik, jumlah penduduk miskin tahun 2022 mencapai 105,15% dari 621.904 jiwa penduduk Papua Barat Daya atau sekitar 16,91% penduduk tergolong miskin. Bandingkan dengan provinsi induknya dimana sekitar 20,24% penduduknya termasuk kategori miskin. 

Sementara dari sisi perekonomian, pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua Barat Daya berkisar antara 1-5% ditahun 2022, kecuali ekonomi Kabupaten Raja Ampat yang tumbuh dua digit (11,97%). Hal ini masih lebih baik dibandingkan dengan provinsi induknya yang memiliki pertumbuhan antara 1-3%. 

Wilayah Papua Barat Daya sendiri memiliki potensi migas dan perkebunan sawit di Kabupaten Sorong, tambang nikel dan industri pariwisata di Kabupaten Raja Ampat, hutan sagu di Kabupaten Sorong Selatan dan industri perdagangan dan jasa-jasa di Kota Sorong yang terkenal sebagai pintu gerbang daerah timur. Secara kewilayahan, Papua Barat Daya memiliki potensi ekonomi dan pembangunan manusia yang masih lebih baik daripada provinsi induknya.

Tentunya sebagai provinsi pemekaran, Papua Barat Daya tetap akan menghadapi tantangan yang cukup berat. Infrastruktur yang mencakup transportasi serta sarana dan prasarana fisik yang terkoneksi antar wilayah merupakan permasalahan utama. 

Selain itu, pembangunan manusia juga perlu mendapatkan perhatian terutama untuk wilayah yang mayoritasnya perdesaan seperti Kabupaten Tambrauw, dan Maybrat (wilayah dengan IPM terendah). 

Kinerja fiskal wilayah-wilayah di Papua Barat Daya terutama menyangkut pendapatan asli daerah (PAD) juga perlu menjadi focus perhatian dikarenakan secara umum persentase PAD terhadap total penerimaan daerah kurang dari 10%. Hal ini berarti pendapatan dari wilayah terlalu bergantung pada transfer pemerintah pusat seperti dana transfer umum seperti DAU, dan dana transfer khusus seperti DAK. 

Wilayah lain di Indonesia memiliki permasalahan yang hampir sama terkait ketergantungan yang besar terhadap pemerintah pusat. Meskipun demikian, dana transfer ini dapat menguntungkan bagi pembangunan wilayah jika pemanfaatannya tepat guna dan tepat sasaran, terutama untuk meningkatkan produktivitas perekonomian yang dapat berefek positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya dampak pemekaran yang diharapkan adalah akan menguntungkan dari segi pendapatan per kapita yang lebih meningkat, daya beli yang membaik, penurunan kemiskinan dan pengangguran, ketimpangan antarwilayah yang makin kecil, dan pada akhirnya kemakmuran masyarakat tercapai. 

Tentunya bila potensi yang ada dapat dimanfaatkan sebaiknya untuk menghadapi tantangan di masa mendatang. Dengan demikian, pemekaran Papua Barat Daya tidak hanya bersifat selebrasi sementara karena aspirasi masyarakat yang tercapai, namun akan membawa pengaruh positif terhadap pengembangan wilayah dan kemakmuran penduduknya.