Pertumbuhan Ekonomi Versus Pembangunan Ekonomi: Membangun Paradigma Bukan Kontradiksi

Pengertian pertumbuhan ekonomi harus dibedakan dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hanya salah satu aspek saja dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi bila terjadi peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan ekonomi (Economic Growth) juga diartikan sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat.

Pertumbuhan ekonomi dinyatakan dengan kenaikan output (Produk Domestik Bruto) dan pendapatan riil perkapita merupakan salah satu ukuran kemakmuran suatu wilayah, namun bukan indikator mutlak untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat karena masih ada aspek lainnya. Sederhananya, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah melalui kegiatan ekonomi selama kurun waktu tertentu. Hal ini diukur secara konvensional sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto riil atau PDB riil yang dinyatakan dalam persen. Pertumbuhan biasanya dihitung secara riil, disesuaikan dengan laju inflasi. Laju inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang terdapat di wilayah tersebut. Bila pertumbuhan ekonomi tinggi berarti ada peningkatan aktivitas perekonomian yang digenjot untuk mengimbangi kebutuhan para pelaku ekonomi yaitu pemerintah, lembaga non profit/organisasi masyarakat, rumah tangga dan luar negeri.

Seringkali pembangunan ekonomi disamakan dengan pertumbuhan ekonomi karena orang percaya bahwa hasil-hasil pembangunan akan dengan sendirinya dinikmati oleh masyarakat. Jadi, yang perlu diusahakan dalam pembangunan adalah bagaimana caranya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Selama ini, banyak negara sedang berkembang menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, tetapi masih banyak permasalahan pembangunan yang belum terpecahkan, seperti tingkat pengganguran masih tinggi, distribusi pendapatan yang tidak merata, kemiskinan yang cukup tinggi, tingkat pendidikan rata-rata masih rendah, dan pelayanan  kesehatan masih kurang. Keadaan ini cukup memprihatinkan, sehingga banyak pihak  mulai mempertanyakan arti dari pembangunan ekonomi.

Kondisi serupa dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun diiringi dengan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan yang masih tergolong tinggi juga terjadi di Papua Barat. Selama kurun waktu tahun 2005-2008, pertumbuhan ekonomi Papua Barat cukup tinggi meski dalam kisaran 5-10 persen. Namun memasuki tahun 2009, pertumbuhan ekonominya mencapai 13,87 persen. Bahkan pada tahun 2010-2012, pertumbuhan ekonomi Papua Barat mencapai angka fantastis, diatas 20 persen (berdasarkan data BPS Papua Barat). Pertumbuhan ekonomi yang tergolong bombastis untuk provinsi yang terbilang ‘baru’ dimekarkan pada tahun 2003. Pertumbuhan itu bahkan menempatkan Papua Barat sebagai provinsi yang memiliki tingkat pertumbuhan tertinggi di Indonesia. Meskipun pencapaian pertumbuhan ekonomi tergolong ‘luar biasa’, namun ternyata angka kemiskinan dan angka pengangguran Papua Barat masih cukup tinggi. Bahkan kemiskinan di Papua Barat tergolong tertinggi/paling miskin di antara provinsi lain di Indonesia. Pada tahun 2010, tingkat kemiskinan Papua Barat sebesar 34,88 persen dan menurun pada tahun 2011 menjadi sebesar 31,92 persen. Namun meski terjadi penurunan, Papua Barat tetap memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Pertanyaannya, apakah pertumbuhan ekonomi yang digambarkan dalambentuk ‘angka’ dapat dijadikan tolak ukur kemakmuran atau peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua Barat?Apakah pembangunan ekonomi Papua Barat dapat dikatakan berhasil atau hanya keberhasilan ‘angka’?

Pertumbuhan ekonomi seharusnya berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan.  Namun, bukan berarti pertumbuhan ekonomi menjamin kemakmuran penduduk. Sedangkan pembangunan ekonomi sendiri adalah suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dengan pembangunan diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat ke arah lebih baik. Ukuran keberhasilan pembangunan idealnya harus menyejahterakan masyarakat di wilayah tersebut, bukan segelintir kelompok atau orang saja.

Tantangan utama pembangunan ekonomi di Papua Barat adalah pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Artinya masyarakat seharusnya didorong turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi dengan melakukan kegiatan ekonomi yang muaranya akan meningkatkan output wilayah. Pembangunan ekonomi dinilai berhasil bila masyarakat merasa sejahtera atau hidup makmur, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan dasar dan hidup layak. Pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan salah satu indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Namun bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi karena perlu dilihat apakah masyarakat sebagai sasaran pembangunan turut menikmati hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut.

Pertumbuhan ekonomi Papua Barat yang ‘luar biasa’ pada tahun 2010-2012 tidak serta merta dapat dijadikan ukuran mutlak bahwa masyarakat di Papua Barat memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi, bahkan tertinggi di Indonesia. Karena sebenarnya ‘gairah’ pertumbuhan ekonomi Papua Barat didorong oleh kehadiran pertambangan minyak bumi dan gas alam (migas) yang menjadi primadona dalam mendongkrak perekonomian. Padahal yang menikmati keberadaan ‘sumber daya alam’ tersebut hanya ‘segelintir’ kelompok, yang diistilahkan dengan ‘pelaku kakap’. Sungguh kenyataan memprihatinkan bahwa SDA migas memegang peranan yang terus meningkat selama tahun 2008-2012. Bahkan pada tahun 2012, kontribusinya lebih dari 50 persen terhadap penciptaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Papua Barat. Ini terutama dipicu oleh kehadiran ‘LNG Tangguh’ yang beroperasi pada akhir tahun 2009 di Kabupaten Teluk Bintuni.

Kehadiran migas di Papua Barat secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Lantas apakah ini berarti bahwa pembangunan ekonomi Papua Barat dinilai berhasil mensejahterakan masyarakat, terutama penduduk asli Papua?Pada dasarnya penopang kehidupan masyarakat di Papua Barat adalah sektor primer. Dalam hal ini adalah sektor pertanian karena sebagian besar penduduk di Papua Barat memiliki mata pencaharian sebagai petani atau nelayan. Namun sektor pertanian memiliki kontribusi yang terus menurun selama tahun 2005-2012 terhadap penciptaan PDRB Papua Barat. Bahkan pada tahun 2012, pertanian hanya berkontribusi sebesar 12,16 persen. Pertumbuhan sektor ini juga hanya sekitar 1,48 persen saja dan hanya menyumbang sebesar 0,25 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Papua Barat sebesar 15,84 persen di tahun 2012. Hal ini sangat memprihatinkan karena kehidupan masyarakat di Papua Barat terutama penduduk asli Papua bergantung pada sektor pertanian. Hanya sebagian kecil penduduk yang berusaha di sektor lain, seperti perdagangan, pertambangan, dll.

Dengan demikian, apakah pembangunan ekonomi Papua Barat dinilai gagal meskipun pertumbuhan ekonominya sangat tinggi?Sebenarnya tujuan pembangunan ekonomi itu sendiri untuk mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. Namun yang terpenting dalam pembangunan adalah suatu ‘proses’, sedangkan ‘hasil’ merupakan buah dari pembangunan. Proses itu pastinya memerlukan jangka waktu yang panjang untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Sekali lagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta mengindikasikan keberhasilan pembangunan ekonomi. Karena patut dicermati “apakah pertumbuhan ekonomi yang dicapai tersebut benar-benar berkualitas atau tidak”, “siapakah pelaku ekonomi yang paling merasakan dampak dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut”, dan bagaimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi berdampak pada kemakmuran masyarakat umum, bukan ‘segelintir orang’. Masih ada aspek lainnya dalam pembangunan ekonomi yang mengindikasikan suatu ‘kesuksesan pembangunan’ seperti angka pengangguran dan angka kemiskinan yang rendah, sarana dan prasarana pendukung wilayah terutama transportasi yang mendukung, akses barang dan jasa yang lancar (distribusi), dan lain-lain. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat mengurangi kemiskinan dan menyerap tenaga kerja bila ‘pertumbuhan ekonomi’ tersebut terjadi pada sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Karena pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang benar-benar digerakkan oleh masyarakat sehingga masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam mendongkrak aktivitas perekonomian. Ini akan menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi sehingga tujuan pembangunan, yaitu kemakmuran dapat tercapai.