Peran Muhammadiyah dalam Politik Pemerintahan Indonesia

Intan Farah Diba, Aulia Tiara dan Elfarah Reggina

Abstrak

Sebelum masa kemerdekaan Indonesia, Nusantara merupakan kawasan yang sangat luas dengan adanya ribuan pulau dan wilayah perairan yang luas. Nusantara yang memiliki iklim tropis, menciptakan keberagaman hewani dan hayatinya. Muhammadiyah, sebagai organisasi islam yang memiliki pengaruh dan peran dalam social kemasyarakatan, turut andil dalam memberikan ide dan gagasan dalam modernisasi islam di nusantara. Tidak hanya di bidang pendidikan, namun organisasi islam ini juga berperan dalam pergerakan politik di Indonesia kedepannya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana peran Muhammadiyah dalam sejarah politik pemerintahan di Indonesia pasca kemerdekaan. Metode penelitian deskriptif analitis dengan jenis penelitian kualitatif diterapkan dalam artikel ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa Muhammadiyah turut berperan dalam pembentukan sistem politik pemerintahan Indonesia, baik dalam hard politic maupun soft politik di Indonesia.

Kata kunci: Organisasi Islam, Muhammadiyah, dan Sistem Politik Pemerintahan

Pendahuluan  

   Luasnya Kawasan Nusantara dengan bentuk wilayah kepulauan, menciptakan keragaman adat istiadat dan budaya sekaligus bahasa. Nusantara yang dulunya merupakan perserikatan kerajaan, menimbulkan hubungan antar kerajaan termasuk dengan dinasti Cina, India dan Arab. Hal tersebut membuka peluang adanya akulturasi budaya sekaligus kepercayaan, sehingga pada abad ke-13 bangsa Arab menjalin hubungan dagang sekaligus dakwah nilai-nilai islam di Nusantara yang disambut baik dengan penduduk setempat. Pada abad pertengahan, bangsa Eropa mulai mencari eksistensi yang bisa memperkuat kekuasaannya melalui kolonialisme. Awalnya bangsa Eropa masuk Nusantara untuk berdagang dan mendistribusikan bahan mentah yang tak bisa tumbuh di Eropa, namun lama kelamaan muncul monopoli perdagangan dan berlanjut penjajahan.

Kesadaran rakyat Indonesia atas kebebasan dan cinta tanah air menumbuhkan sikap nasionalis, yang melahirkan kelompok-kelompok untuk melawan penjajah. Kelompok yang terstruktur ini berguna untuk menyatukan kekuatan, baik kekuatan fisik ataupun kekuatan mental. Kelompok -kelompok yang terbentuk memiliki keanggotaan yang beragam, diantaranya; Budi Utomo yang berfokus pada Pendidikan, Sarekat Islam yang mengikat kekuatan berlandaskan keimanan, dan kelompok PETA yang berfokus pada kekuatan militer (Mufid:2019). Keberagaman yang ada di Indonesia di masa itu, menjadi kekuatan besar untuk melawan kekuatan kolonial. Salah satu kekuatan besar rakyat Indonesia adalah kekuatan berlandaskan keyakinan atau agama, salah satunya Muhammadiyah yang terbentuk sebelum masa kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 November 1912. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran Muhammadiyah dalam pembentukan sistem politik pemerintahan Indonesia.

Metode Penelitian

•       Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menerapkan metode deskriptif analitis, dengan melakukan pendekatan sejarah. Pengumpulan data-data dalam penelitian ini menerapkan teknik studi Pustaka, yang mengumpulkan data-data dari berbagai literatur. Sementara teknik Analisa data yang dilakukan adalah melalui pengumpulan data, yang dilanjutkan dengan reduksi dan penyajian data, dan diakhiri dengan kesimpulan.

Pembahasan 

Kekuatan Organisasi Islam Muhammadiyah di Indonesia

            Organisasi Islam hadir sebagai bentuk kekuatan para ulama untuk mengusir para penjajah dari tanah air. Dengan didirikannya Organisasi Islam, para ulama berperan penting dalam membangun Indonesia. Islam di Indonesia menyebar luas berkat dakwah para ulama menanamkan nilai-nilai islam ke seluruh pelosok tanah air. Selain mendirikan organisasi pemersatu umat, para ulama juga turut mengembangkan bidang pendidikan dan social.

            Organisasi Islam yang pertama kali dibentuk di Indonesia adalah Jami'at Khair yang didirikan di Jakarta pada tanggal 17 juli 1905. Kemudian muncul Syarikat Islam yang didirikan oleh K.H. Samanhudi pada tahun 1905 di Solo. Kemudian pada tahun 1912, muncullah organisasi Islam Muhammadiyah dengan pendirinya yaitu K.H. Ahmad Dahlan. Berikutnya pada tahun 1926, Nahdlatul Ulama (NU) lahir dengan pendirinya yang bernama K.H. Hasyim Asy'ari di jawa timur. Di tahun yang sama juga berdiri Pesantren Gontor di Ponorogo, selanjutnya di tahun 1923 berdiri Persatuan Islam di Bandung.

Muhammadiyah mendirikan sekolah pada zaman belanda dengan berbagai macam tingkatan, mulai dari MI (untuk jangka sekolah 3 tahun), Wustha (untuk jangka pendidikan 3 tahun), Mu'allimin (khusus untuk laki-laki dengan jangka 5 tahun), Mu'allimat (khusus untuk perempuan dalam jangka yang sama dengan Mu'allimin), hingga Kulliyatul Muballighin (untuk jenjang perguruan tinggi dalam jangka waktu 5 tahun). Muhammadiyah melakukan integrasi ilmu pengetahuan umum dengan ilmu agama, yang bertujuan untuk membentuk karakter umat muslim yang memiliki budi pekerti luhur, alim dan beragama, memiliki pandangan yang luas, serta memahami masalah-masalah keduniaan serta memiliki jiwa perjuangan bagi kemajuan masyarakat. Sistem pendidkan yang dianut Muhammadiyah adalah bahwa manusia akan sanggup mencapai derajat kesungguhan iman dan ketaqwaan, apabila ia mempunyai ilmu pengetahuan yang dalam. Pendidikan bagi Muhammadiyah merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan organisasi sosial dan keagamaan.

Banyaknya fanatisme umat Islam di Indonesia, turut melatarbelakangi terbentuknya Muhammadiyah untuk membuka lebih luas wawasan keagamaan umat islam. Pada mulanya, pergerakan Muhammadiyah terbatas di daerah Kauman Yogyakarta. Hingga pada tahun 1920, kegiatan ini diperluas hingga meliputi seluruh pulau jawa hingga keseluruh Indonesia pada tahun 1921. Di bidang Pendidikan, Muhammadiyah juga mendirikan organisasi cabang yang diberi nama Aisyiyah pada tahun 1918, yang diperuntukkan bagi para wanita. Berlanjut pada tahun 1922, Muhammadiyah mendirikan Hizbul Wathan dan majelis lainnya.

Sebagai organisasi nasional, Muhammadiyah melandaskan kiprahnya di nusantara pada 9 khittah perjuangan. (Thohari, 2005). Besarnya kontribusi Muhammadiyah bagi negara, menjadikan Muhammadiyah terkenal karena tetap aktif dan eksis di usianya yang telah lebih dari 106 tahun.  Dengan sifatnya yang sangat terbuka dan mampu bekerja sama serta tidak terikat oleh suatu golongan tertentu, Muhammadiyah mampu menyebar ke seluruh tanah air.

            Dalam membangun peradaban, Muhammadiyah memiliki peran sebagai organisasi yang tetap memiliki tradisi dan keunggulan dalam melakukan aktifitasnya. Salah satu ciri Muhammadiyah dalam gerakan berorganisasi adalah untuk menentukan langkah kedepannya dapat melalui tahapan program yang mempunyai tujuan yang jelas dalam bentuk visi, yaitu pernyataan tentang kondisi dan arah yang ingin dituju dan mampu mencapai pada periode tertentu. Muhammadiyah tidak berhenti untuk berkiprah dan aktif dalam berbagai bentuk aksi nyata.Click or tap here to enter text.

            Tipe pendidikan yang diambil oleh Muhammadiyah adalah model persatuan antara sistem sekolah belanda dan sistem pesantren. Dengan adanya konsep ini, Muhammadiyah mampu mencetak generasi sebagai "ulama-intelektual" atau "intelektual-ulama". Serta menjadikan generasi yang utuh bukan hanya generasi yang mengalami "split-personality". Menurut pandangan K.H Ahmad Dahlan bahwa agama harus saling mendukung dengan sejalannya ilmu pengetahuan. (Rusydi). Visi dan misi Muhammadiyah dirumuskan untuk melahirkan gerakkan yang terarah dalam 4 bidang, yaitu: (a) Bidang keagamaan, mengajarkan aqidah, ibadah, akhlak dan mu'amalah berasaskan Al-Qur'an dan sunnah, dengan mendirikan masjid dan mushola sebagai tempat sarana ibadah., (b) Bidang Pendidikan, yang berorientasi pada integrasi ilmu umum dengan ilmu agama., (c) Bidang sosial dan masyarakat, meliputi aktifitas dalam bentuk amal usaha pada rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, balai pengobatan, serta panti asuhan., dan (d) Bidang politik, dimana Muhammadiyah bukanlah partai dan underbouw partai politik, namun lebih pada penyusunan panduan etika moral dan akhlakul karimah dalam berpolitik.

Salah satu pembaharuan Muhammadiyah dalam bidang pemikiran adalah perluasan pemikiran dan wawasan dalam melaksanakan ajaran yang berhubungan dengan mu'amalah duniawiyah yang dibolehkan syara atau modernisasi pengelolaan dunia sesuai dengan ajaran islam. Visi misi Muhammadiyah mengandung unsur bahwa pendidikan untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam rangka menghadapi tantangan di masa depan. [1]

 

Peran Muhammadiyah Dalam Pembentukan Politik Pemerintahan Indonesia

 

Menurut Dhiauddin Rais politik islam menuntun umatnya untuk tetap menjalankan perintah Allah dalam pelaksanaan sistem kenegaraan dan pemerintahan, berupa sistem kehidupan yang complete dan universal.[2] Politik tidak hanya memikirkan kepentingan nasional, namun juga terkait dengan kepentingan internasional yang berhubungan dengan kesejahteraan umat.[3] Politik nasional atau politik dalam islam adalah penataan sistem pemerintahan, penjalanan tugas-tugasnya, rincian hak dan kewajiban, hingga sistem pengawasan terhadap keputusan pemimpin apakah sesuai dengan syariat islam atau tidak.[4]

 

Banyak tokoh muslim yang berpengaruh dalam kehidupan bangsa dan negara, dilihat dari peran para ulama dalam sistem politik pemerintahan di Indonesia. Dikutip dari buku M. Tolchah Hasan 'Islam dalam Perspektif Sosial Budaya' ulama dan tokoh agama sebagai bagian dari civil society dalam politik, dimana mencakup 4 aspek utama, yaitu: Aspek intelektual, mengenai seberapa luas pengetahuan yang dimiliki terutama ilmu keagamaan beserta penilaian dari masyarakat; Aspek fungsional, berhubungan dengan seberapa terjunnya seorang ulama dalam menangani permasalahan khalayak umum; Aspek status sosial, tentang seberapa kuat keberadaannya dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat secara individu maupun golongan; dan Aspek kekerabatan, yaitu keahlian ulama untuk mengikat tali silaturrahmi individu dengan individu, individu dengan golongan, atau bahkan golongan dengan golongan.[5]

 

Sebelum Indonesia merdeka, terjadi banyak perlawanan sengit oleh umat islam untuk terbebas dari jajahan kolonial Belanda. Contohnya adalah Perang Paderi (1821-1827), Perang Diponegoro (1825-1830), Perang Aceh (1873-1903).[6] Seluruh peperangan tersebut dilandasi semangat jihad dan sikap nasionalisme untuk mengusir penjajah.[7]Pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, perjuangan rakyat Indonesia dilanjutkan di era Orde lama (1945-1966) yang dipimpin Soekarno. Pada era ini, bangsa Indonesia terbagi dalam 2 paham, yaitu nasionalis sekuler dan nasionalis islam. Namun, tidak banyak orang sadar akan perjuangan para umat islam dalam pengusiran penjajah di Indonesia sebelum kemerdekaan.[8] 

 

Di masa pra Orde Baru, Kembali para ulama menunjukkan perannya dengan kemunculan Gerakan tajdid di akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20-an. Banyak organisasi islam yang bermunculan, seperti Syarekat Dagang (1909), Syarekat Islam (1909), Muhammadiyah (1912), Tawalib (1918), Persatuan Islam (1923), dan Nahdlatul Ulama (1926). [9]

Bentuk Negara Indonesia dengan ideologi Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh K.H. Ahmad Siddiq. Umat islam diharapkan dapat meneruskan pengembangan tertib sosio-politik yang adil, demokratis, dan egaliter berlandaskan nilai akhlak dan budi pekerti tinggi.[10]

 

Peran Muhammadiyah dalam Politik Pemerintahan Indonesia

 

Sesuai dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, Muhammdiyah ikut andil dalam kegiatan pengawasan politik. Apabila kebijakan politik menyeleweng dari syariat islam, maka Muhammadiyah berkewajiban mengingatkan agar kembali menjadi politik yang menyejahterakan kehidupan umat. Seperti halnya hasil wawancara dengan Prof. Dr. H. Asmuni, M.A. selaku Ketua Pengurus Muhammadiyah Wilayah Sumatera Utara Periode 2010-2015, beliau menjawab sebuah kebenaran apabila Muhammadiyah terus update mengenai jalannya dunia politik pemerintahan Indonesia sembari melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Selain itu, Muhammadiyah juga berusaha mengarahkan kehidupan politik yang menyejahterakan umat. Namun, kembali pada prinsip dasar Muhammadiyah sebagai organisasi yang berafiliasi social Muhammadiyah berusaha untuk tidak terjun langsung dalam pelaksaan kuasa politik.Click or tap here to enter text.

 

Keterlibatan Muhammadiyah dalam pelaksanaan pemerintahan Indonesia terbagi menjadi hard politics dan soft politics. Tindakan Muhammadiyah yang termasuk dalam soft politics antara lain melalui; penentangan terhadap peraturan pemerintah Belanda akan kewajiban pembayaran pajak bagi muslim yang melaksanakan kurban, penuntutan peradilan agama islam kepada pemerintahan Hindia Belanda, ikut andil dalam memelopori nilai nasionalisme dan cinta tanah air pada umat islam melalui pidato khutbah atau majalah milik Muhammadiyah, dan penolakan tindakan sei-kerei (menyembah matahari simbol penghormatan terhadap Tenno Heika) pada zaman penjajahan Jepang.Click or tap here to enter text.

 

            Sementara tindakan Muhammadiyah yang termasuk hard politics dapat ditelaah sejak zaman penjajahan, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Di awal Orde Baru tahun 1968, Muhammadiyah sempat mendirikan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) yang digadang sebagai penerus Partai Islam Masyumi dimana sebelumnya telah dihapuskan oleh pemerintahan Soekarno pada tahun 1960. Namun, tidak berselang lama kader Sekretaris Utama Parmusi, Lukman Hakim dikudeta oleh J. Naro. Muhammadiyah juga berani mengkritik Orde Baru dengan berasaskan high politics yang diprakarsai oleh Amien Rais. Asas ini menginginkan seluruh kegiatan politik dilandaskan nilai-nilai keagamaan, sehingga politik dan agama beintegrasi menjadi satu-kesatuan utuh. Click or tap here to enter text.

 

Dinamika perpolitikan Muhammadiyah dapat dibagi menjadi 3 periode, yaitu; Periode 1966-1973, munculnya kebijakan orientasi politik Muhammadiyah yang bermacam-macam; Periode 1973-1985, ketika elite politik yang islamophobia berkuasa mengakibatkan hasil kebijakan tidak memberikan keuntungan terhadap umat islam; dan Periode 1985-1998, membaiknya hubungan antara pemerintahan dengan umat islam(Jurdi, 2006). High Politics yang dimaksud Muhammadiyah adalah, bahwasanya Muhammadiyah tidak buta akan politik, namun Muhammadiyah bukan oraganisasi yang ber-afiliasi pada politik. Maka apabila ada permasalahan politik yang mengganggu berjalannya syariat islam, secara otomatis Muhammadiyah akan mencari jalan keluarnya sesuai dengan kemampuan, langkah-langkah, dan ritme yang biasa diterapkan Muhammadiyah (Rais,74).

 

Muhammadiyah juga banyak membantu pemerintah dalam proses pengambilan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam melaksanakan MT-PPI (Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam), Muhammadiyah berpedoman pada 2 manhaj, yaitu Manhaj Ijtihad hukum dan Manhaj pengembangan pemikiran islam. Sementara sumber hukum bagi Muhammadiyah ada 2 pula yaitu, al-Qur'an dan al-Sunnah (LPPI UMY, 2000).

 

Kesimpulan 

 

            Sejak masa penjajahan dan masa kemerdekaan, organisasi islam cukup mempengaruhi bidang politik praktis maupun non-politik praktis. Ormas Muhammadiyah memberikan pengaruh melalui Pendidikan, untuk menumbuhkan kesadaran dalam berpolitik dan organisasi yang terstruktur melalui jenjang sekolah sesuai dengan masa pembelajaran. Muhammadiyah mampu memberikan sumbangsih yang nyata bagi sistem politik pemerintahan Indonesia. Dalam rangka menuju pemilu 2024, sebagai organisasi islam Muhammadiyah turut membuka suara untuk menuntun masyarakat indonesia agar mampu memilih pemimpin yang sesuai dan dapat mengangkat derajat Indonesia. Muhammadiyah diharapkan dapat mengintegrasikan nilai islam kedalam ranah politik, sehingga lahir pemimpin yang mensejahterakan bangsa Indonesia.

 

 

Daftar Pustaka 

Argenti, G., Ip, S., & Si, M. (2017). Civil Society Dan Politik Moral Muhammadiyah (Vol. 2, Issue 2).

Astuti, D. R., & Wibisono, M. Y. (2022). Tinjauan Sejarah atas Peran Organisasi Kemasyarakatan Islam pada Pembangunan Indonesia. Jurnal Iman Dan Spiritualitas, 2(1), 121--130. https://doi.org/10.15575/jis.v2i1.16882

Dinamika Politik Muhammadiyah. (n.d.).

Kreatif, K., Agama, H., Politik, D., & Nashir, H. (n.d.). SekuraUsme Politik dan Fundamentalisme Agama. 

Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019a). Politik Pembangunan Organisasi Kemasyarakatan Islam Indonesia -- Malaysia. JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area, 7(2), 183. https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i2.2415

Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019b). Politik Pembangunan Organisasi Kemasyarakatan Islam Indonesia -- Malaysia. JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area, 7(2), 183. https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i2.2415

Malang, U. M. (2017). Hubungan Islam dan Politik di Indonesia Perspektif Pemikiran Hasan Al-Banna Ridwan. In Jurnal Hukum Samudra Keadilan (Vol. 12, Issue 2).

Masmuh, A., & Dalam..., P. M. (2020). Peran Muhammadiyah Dalam Membangun Peradaban di Dunia. In IISIP YAPIS Biak Edisi (Vol. 15, Issue 1).

Muhammadiyah, P., & Efendi, D. (2010). " P e r a n P o l i t i k M u h a m m a d i y a h T a h u n 2 0 1 0-2 0 1 4 " Peran Hikmawan Syahput ra FRAGMENTASI POLIT IK MUHAMMADIYAH.

Rahmat Effendi, M. (n.d.-b). Pemikiran Politik Islam di Indonesia: antara Simbolik dan Substantivistik (Kajian Pra, Masa, dan Pasca Orde Baru).

Syafe', I., Islam, U., Raden, N., & Lampung, I. (2017). Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter. Jurnal Pendidikan Islam, 8.