Dualisme Partai Demokrat Akibat Kedipan "Pak Lurah"?

PENGGAGAS Partai Ummat, Amien Rais, seolah tak ada bosannya mengkritisi atau menyindir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sama halnya dengan pengamat politik, Rocky Gerung, Amien Rais juga tak jarang melontarkan narasi-narasi kontroversial. 

Baru-baru ini, Amien Rais beserta koleganya yang tergabung dalam Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan. Di sana, Amien dan kelompoknya, seperti Marwan  Batubara, Abdullah Hehamahua, dan Kiai Muhyiddin meminta Presiden Jokowi menyelesaikan kasus tewasnya enam laskar Rizieq Shihab di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek pada Minggu (7/1/21) lalu, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. 

Tidak ada yang aneh dengan tuntutan tersebut, toh pihak lain juga ada yang menginginkan kasus dimaksud bisa diselesaikan dengan setuntas-tuntasnya. Namun, yang menjadi cukup meriuhkan suasana adalah narasi Anies yang berani menyinggung soal ancaman neraka jahanam  bagi mereka yang membunuh sesama muslim tanpa hak, di depan presiden. 

Pernyataan Amien Rais ini tak pelak menuai tanggapan beragam dari sejumlah kalangan, terutama para netizen. Bahkan, ada beberapa diantaranya yang menilai Amien mabuk agama. Sebab, selalu mengaitkan segala hal dengan keyakinannya. 

Belum juga narasi amien Rais tersebut di atas benar-benar dilupakan, yang bersangkutan kembali membuat pernyataan-pernyataan kritis dan sindiran lainnya. Kali ini yang dia sasar adalah terjadinya dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat. 

Sebagaimana diketahui, saat ini Partai Demokrat di klaim oleh dua kubu yang berbeda. Yaitu kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan kubu KSP Moeldoko, hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). 

Menurut Amien, dirinya tak yakin bila KSP Moeldoko berani melakukan kudeta terhadap kepemimpinan AHY tanpa dukungan dari sosok yang disebutnya sebagai 'lurah'. Hal tersebut dia sampaikan lewat unggahan video di chanel youtube Amien Rais Official, Minggu (14/3/21). 

"Saya tak hendak mencampuri urusan partai lain, tapi khusus Moeldoko ini, ini kan sesuatu yang luar biasa, saya tidak yakin Moeldoko berani seberani itu tanpa kedipan dari 'lurah' kita itu," kata Amien. Dikutip dari CNNIndonesia.com. 

Pada kesempatan itu, Amien Rais memang tidak menjelaskan secara rinci, siapa sosok lurah yang dimaksudnya. Namun, bila merujuk pada peristiwa yang terjadi pada Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka yang disebut sebagai anak pak lurah, saat dirinya ramai dikait-kaitkan dengan kasus korupsi dana bansos Covid-19, tak menutup kemungkinan maksud Amien Rais adalah Presiden Jokowi. Apalagi, setelahnya, mantan Ketua Umum PAN ini mengkritik sikap Presiden Joko Widodo yang belum menyatakan sikapnya terkait dualisme kepengurusan Partai Demokrat. 

Hingga saat ini, siapapun belum bisa memastikan apakah Presiden Jokowi terlibat atau tidak atas tindakan KSP Moeldoko dalam upayanya merebut Partai Demokrat dari kepemimpinan AHY. Karena, sebagaimana Amien Rais katakan, sejauh ini Presiden Jokowi belum tampak mengeluarkan pernyataan apapun terkait dualisme kepemimpinan di partai berlambang mercy tersebut. 

Adapun bila Amien Rais menduga ada campur tangan pak lurah yang boleh jadi maksudnya adalah Presiden Jokowi, itulah haknya berpendapat. Mungkin dia memiliki hipotesa lain yang tidak diungkapkan. Hanya saja, sukar rasanya mencari alasan tepat atau urgensi Presiden Jokowi mendorong KSP Moeldoko merebut Partai Demokrat. 

Bila alasannya demi memuluskan masa jabatan presiden tiga periode, rasanya terlalu naif. Selain Presiden Jokowi telah berikrar bahwa tidak setuju dengan penambahan masa jabatan presiden,  saya rasa tanpa Partai Demokrat pun, koalisi pemerintah yang duduk di kursi DPR RI telah lebih dari cukup untuk merubah undang-undang dari dua periode menjadi tiga periode. 

Kalaupun memang Presiden Jokowi terlibat, saya rasa alasan yang paling memungkinkan adalah kepentingan Pilpres 2024. Maksudnya, sebagai petugas partai dari PDI Perjuangan, Jokowi boleh jadi dibebani oleh partainya untuk memuluskan calon penggantinya dari pihak koalisi pemerintah. Atau lebih tepatnya calon dari PDI Perjuangan, yakni Puan Maharani. 

Sejauh ini nama Puan digadang-gadang bakal dipasangkan dengan Prabowo Subianto. Namun demikian, pasangan ini belum benar-benar aman bisa memenangkan Pilpres 2024, mengingat adanya ketimpangan elektoral. Prabowo selalu konsisten berada di papan atas elektabilitas hasil survei, sementara Puan justru sebaliknya tak pernah beranjak dari peringkat bawah. 

Kekhawatirannya, bila PKS yang selama ini konsisten berada di kubu oposisi berhasil menggandeng Partai Demokrat bila masih dikendalikan AHY dan SBY, bukan mustahil bisa menarik partai lainnya untuk bergabung. Hal ini jelas akan semakin mengancam. Maka, demi menghindari bergabungnya PKS dan Demokrat sebagai dua partai oposisi yang bisa dikatakan konsisten, salah satu caranya merebut kepemimpinan partai mercy agar akhirnya bisa bergabung dengan koalisi pemerintah. 

Analisis ini mungkin masih sangat lemah. Tapi, sejujurnya saya tidak melihat kepentingan lain Presiden Jokowi jika benar-benar terlibat dan merestui KSP Moeldoko merebut Partai Demokrat.

Salam