Haruskah Moeldoko Mundur dan Minta Maaf pada SBY?

KERIUHAN yang diakibatkan dualisme kepemimpinan pada tubuh Partai Demokrat semakin memanas. Masing-masing kubu sudah mulai merambah ke ranah hukum, untuk saling melaporkan  pihak-pihak yang dinilai telah melakukan kesalahan. 

Kubu AHY melalui kuasa hukumnya, Bambang Widjojanto melaporkan pihak-pihak yang dianggap terlibat langsung pada terselenggaranya Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa (5/3/21) lalu. Menurut kubu AHY, KLB Deli Serdang adalah pelanggaran hukum karena digelar tanpa merujuk pada AD/ART Partai Demokrat yang sah. 

Sementara, kubu Moeldoko pun tak tinggal diam. Koordinator Tim Hukum DPP Demokrat KLB Sibolangit, Razman Arif Nasution melaporkan Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat kubu AHY, Andi Mallarangeng ke Polda Metro Jaya. Andi dilaporkan atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dan menuding pemerintah merestui diselenggarakannya KLB. 

Pertarungan dan saling melaporkan di antara dua kubu yang tengah berseteru ini boleh jadi hanya permulaan. Ke depannya kemungkinan akan ada tindakan saling melaporkan, mengingat hingga saat ini belum ada tanda-tanda bahwa kedua kubu ini akan islah atau berdamai. Intinya, polemik yang terjadi di Partai berlambang mercy ini bakal terus memanaskan tensi politik tanah air untuk beberapa waktu ke depan. 

Adakah cara agar keriuhan ini bisa segera berakhir? Tentu masih banyak jalan menuju Roma, atau cara-cara meredakan kekisruhan politik yang terjadi di Partai Demokrat jelas bakalan ada. Masalahnya, apakah kedua kubu tersebut mau melakukannya atau tidak. 

Salah satu caranya diungkapkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Irwan. Dia meminta KSP Moeldoko, bersikap ksatria menyampaikan permintaan maaf ke AHY dan SBY, sekaligus mundur dari posisinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB. Dikatakan Irwan, ini adalah jalan terbaik bagi Moeldoko untuk mengakhiri keriuhan politik yang terjadi di tanah air dan Partai Demokrat dalam beberapa waktu belakangan. 

"KSP Moeldoko dengan kebesaran hati dan meminta maaf pada Partai Demokrat, SBY dan AHY. Kemudian mundur sebagai Ketua Umum hasil KLB adalah pilihan ksatria dan jalan terbaik serta bisa mengakhiri keriuhan politik tanah air," kata Irwan dalam keterangannya, Sabtu (13/2). Dikutip dari Sindonews.com. 

Masih dikutip dari Sindonews.com, keterlibatan Moeldoko menurut Irwan akan mengganggu kinerjanya dalam membantu Presiden Joko Widodo mengatasi pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. 

Langkah yang disodorkan Irwan sudah barang tentu ampuh dan dijamin bakal mampu meredakan ketegangan yang terjadi antara kubu AHY dan Moeldoko. Cuma masalahnya kubu Moeldoko kemungkinan besar bakal menentang. Mereka jelas tidak menginginkan perjuangan yang katanya ingin kembali menjadikan Partai Demokrat ke tujuan awal, yakni sebagai partai terbuka dan demokratis tiba-tiba saja harus dilepas begitu saja. Dan, dikembalikan sepenuhnya kepada kubu AHY yang kabarnya telah merubah wajah Partai Demokrat menjadi partai oligarki. 

Begitupun dengan Moeldoko. Kecil kemungkinan baginya untuk mundur dari posisi ketua umum partai dan lantas meminta maaf kepada AHY dan SBY. Sebab, apa yang dilakukan Moeldoko dari sudut pandang politik tidak bisa disalahkan, meski mungkin tidak bisa juga dikatakan benar. Perebutan kekuasaan di partai politik adalah hal wajar dan lagi pula tidak hanya terjadi pada Partai Demokrat. Sebelumnya, partai politik seperti PDI Perjuangan, Golkar, PKPI, PPP dan Partai Berkarya pun pernah mengalami hal yang sama. 

Maka, merujuk pada peristiwa politik tersebut di atas, rasanya kecil kemungkinan bila Moeldoko dengan rela mundur dari posisinya sekarang sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB. Tentunya ada gengsi dan prestise yang harus dipertaruhkan Moeldoko jika harus mundur dan kemudian meminta maaf kepada AHY dan SBY. Kalaupun dia mundur, paling juga bila pada akhirnya pemerintah menetapkan Partai Demokrat kubu AHY. 

Jadi, saya rasa pendapat Irwan tersebut terlalu berlebihan dan hanya bakal menguntungkan pihaknya saja. Solusi yang dia sodorkan sudah jelas bakal merugikan kubu Moeldoko. 

Selama keriuhan politik di internal Partai Demokrat masih bisa terkendali dan tidak begitu mengganggu kondusifitas keamanan nasional, biarlah kedua kubu bertarung mempertahankan klaimnya masing-masing, sampai akhirnya ditentukan Partai Demokrat kubu siapakah yang diakui pemerintah.

Salam.