Alasan Moeldoko Pilih Demokrat Dibanding Partai Lain dan Menguji "Keberanian" Jokowi

KONGRES Luar Biasa Partai Demokrat yang diselenggarakan di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/21) bukanlah akhir dari sengkarut yang terjadi di internal partai berlambang mercy tersebut. Justeru, ini adalah babak baru dari perseteruan dua kubu yang masing-masing mengklaim sebagai pihak yang benar. Pertama kubu AHY dan yang kedua adalah kubu Moeldoko. Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB. 

Hampir dipastikan akan terjadi saling sikut, saling serang dan saling menjatuhkan diantara dualisme kepemimpinan tersebut. Namun, saya tidak akan masuk ke ranah itu. Pada kesempatan ini, saya hanya akan mencoba menyelami isi pikir KSP Moeldoko yang memaksakan diri "merebut" kepemimpinan Partai Demokrat. 

Saya rasa, alasan yang paling mendasar dari tindakan Moeldoko sangat mudah ditebak. Yakni, ingin terus menjaga eksistensi diri pasca Presiden Jokowi tidak lagi menjabat, sekaligus berkeinginan nyapres pada Pilpres 2024. 

Untuk bisa mengikuti kontestasi Pilpres tentu saja tidak gampang. Begitu banyak syarat yang harus bisa dilalui oleh siapapun calon kandidat, salah satunya memiliki nilai atau posisi tawar yang kuat di mata publik dan partai politik, atau memiliki kendaraan politik sendiri. 

Nah, berangkat dari sini, sepertinya Moeldoko lebih memilih memiliki partai politik sendiri. Hanya saja, mantan Panglima TNI ini tidak mau bersusah payah mendirikan partai. Dia lebih memilih jalan pintas dengan merebut kepemimpinan Partai Demokrat. 

Pertanyaannya, kenapa harus Partai Demokrat dan kenapa tidak partai lain? Menurut amatan sederhana saya, setidaknya ada empat alasan. 

Pertama, Partai Demokrat adalah partai yang memiliki sejarah cukup bagus. Partai ini bagaimanapun pernah keluar sebagai pemenang pemilu, pada tahun 2009 lalu. 

Kedua,  Partai Demokrat masih memiliki jumlah pendukung lumayan banyak. Paling tidak hal ini dibuktikan dengan 54 kursi anggota DPR RI. 

Ketiga, Partai Demokrat adalah yang lebih mudah digoyang. Dalam hal ini, Moeldoko mungkin saja sudah mengendus adanya indikasi keretakan di dalam tubuh internal partai yang berdiri pada tanggal 9 September 2001 tersebut. Maka, dengan mudah bisa menghasut atau tepatnya mengajak kerjasama pihak-pihak yang selama ini kurang suka terhadap kepemimpinan AHY. 

Benar saja, ternyata setelah dibongkar, cukup banyak para petinggi Partai Demokrat yang akhirnya buka-bukaan tentang kebobrokan yang terjadi dalam tubuh Partai ini. Sehingga pada akhirnya telah kita saksikan bersama, mereka menjadi penggagas diselenggarakannya KLB Deli Serdang. Dan, menobatkan Moeldoko sebagai ketua umumnya. 

Keempat, Partai Demokrat adalah partai oposisi. Artinya, bila partai ini bisa dikuasai, maka akan sangat membantu meringankan beban pemerintah dalam menjalankan kebijakan dan roda pemerintahannya. Sebab, salah satu partai oposisi telah mampu dipegang oleh orang pemerintahan yang sudah barang tentu bakal berbalik menjadi partai pendukung pemerintah.