Lucunya, pada kesempatan itu Mahfud juga mengaku tidak mengetahui solusi terbaik dari sengketa lahan antara FPI dengan PTPN tersebut, lantaran di luar kewenangannya. Padahal, kalau memang tidak menguasai masalah lebih baik bagi dirinya tak berkomentar apapun daripada menjadi polemik.Â
Bagi penulis, pernyataan Mahfud tersebut terlalu genit. Dia seolah FPI diakui keberadaannya oleh Pemerintah. Padahal, suara-suara sumbang menuntut Ormas Islam ini untuk dibubarkan.Â
Dengan adanya statement Mahfud, dikhawatirkan langkah kepolisian dan TNI untuk membatasi ruang gerak bahkan melumpuhkan FPI bisa kembali ambyar. Sebab, tidak menutup kemungkinan pernyataan Mahfud ini dimanfaatkan FPI sebagai bentuk kekuatan mempertahankan eksistensi.Â
Meski merasa janggal, pernyataan Mahfud ini tidak terlalu mengagetkan juga. Tak sedikit pihak yang menilai kiprahnya sebagai Menkopolhukam cenderung lunak.Â
Mahfud sempat merangkul KAMI dan Ustad Abdul Somad, yang jelas-jelas bersebrangan dengan pemerintah. Mantan menteri era Gus Dur ini juga lamban dalam menyikapi kasus-kasus radikalisme, termasuk kasus intoleran pelarangan perayaan hari Natal di Sumatera Barat.Â
Kemudian, saat terjadi perseteruan dengan Ridwan Kamil soal kerumunan massa Habib Rizieq. Penulis tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Gubernur Jawa Barat tersebut. Betapapun, ada kontribusi Mahfud yang memberi izin penjemputan terhadap Imam Besar FPI setibanya di tanah air.Â
Betul, Mahfud mewanti-wanti terhadap para calon penjemput agar senantiasa menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Akan tetapi, Mahfud tidak menyadari bahwa pendukung Habib Rizieq jumlahnya banyak. Bahkan, jauh-jauh hari telah banyak pendukung Habib Rizieq yang menyatakan kesiapannya menjemput. Bahkan ada yang disampaikan langsung lewat Medsos.Â
Semestinya Menkopolhukam Mahfud MD menyadari hal ini. Akan sulit bagi siapapun menerapkan protokol kesehatan dengan jumlah massa yang mencapai ratusan ribu jiwa tersebut.Â
Nasi sudah menjadi bubur. Penulis hanya berharap, Mahfud MD bisa memperbaiki lagi kinerjanya dan memberi rasa aman terhadap seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan tufoksinya sebagai Menkopolhukam. Jika tidak, tidak heran bila desakan publik menuntut Presiden Jokowi untuk mereshuffle-nya semakin kuat.Â
Salam