Ridwan Kamil Polah, Ikuti Jejak Anies?

SALAH satu indikasi negara kuat adalah terbangunnya sinergisitas antar Pemerintahan pusat dan daerah. Pemerintahan pusat bisa memberikan contoh serta bimbingan atas apa yang harus dilakukan oleh pemerintah di daerah. Pun sebaliknya daerah tidak banyak menentang segala program yang diterbitkan pihak pusat. 

Menilik pada pemerintahan Presiden Jokowi jilid II, sinergisitas ini tampaknya belum benar-benar terjalin secara utuh. Masih ada saja gesekan atau "perseteruan" yang terjadi antar pusat dan daerah. Baik itu pemerintahannya maupun antar individu pejabat itu sendiri. 

Contoh anyar terjadi antar Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD. Baru-baru ini Kang Emil---sapaan akrab Ridwan Kamil sedikit berpolah. Dia menuding Mahfud MD sebagai biang kerok terjadinya kerumunan massa yang terjadi di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. 

Dalam hal ini, Kang Emil seperti dilansir dari Sindonews.com, menyebut pernyataan Mahfud yang memberi izin penjemputan Rizieq Shihab, 10 November sepanjang tertib dan damai menimbulkan pemahaman berbeda dari ribuan pendukung pentolan FPI dan menimbulkan kerumunan yang luar biasa. 

Tudingan Kang Emil boleh jadi masuk akal. Namun begitu, blak-blakannya dia mengindikasikan bahwa rasa segan dan hormat pejabat daerah terhadap pusat sangat kurang. Mantan Wali Kota Bandung ini seolah ingin menumpahkan segala kesalahan terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut. 

Sebagaimana diketahui, atas terjadinya kerumunan massa di Megamendung saat Imam Besar FPI mengunjungi Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah, berbuntut panjang. Kang Emil harus berurusan dengan pihak kepolisian. Hari ini, Rabu (16/12) yang bersangkutan dipanggil Polda Jabar untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. 

Polah Kang Emil terhadap pihak pusat bukan sekali ini saja. Sebelumnya, dia sempat turut mendukung penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan DPR bersama pemerintah. Kemudian, dia juga sempat akan menemui Rizieq Shihab saat baru tiba tanah air. 

Tidak ada yang salah sebenarnya atas niatan silaturahmi tersebut. Tapi, menilik pentolan FPI ini disebut-sebut sebagai simbol perlawanan pemerintah, tak urung niatan Kang Emil ini dikait-kaitkan sebagai pejabat daerah yang membelot. 

Sebagian pihak menduga, pernyataan Kang Emil hendak bersilaturahmi dengan Rizieq Shihab dimaksud bernuansa politik. Dia merasa tidak akan mendapat dukungan dari koalisi partai pemerintah menuju kontestasi Pilpres 2024. Untuk itu, dia lebih memilih mendekati pihak oposisi guna mencari dukungan. Salah satunya Rizieq Shihab.

Tentu saja, hal di atas baru sebatas asumsi sejumlah pihak, dikaitkan dengan fenomena politik yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Namanya asumsi jelas belum dan tidak bisa diakui kebenarannya. 

Kendati begitu, pola-pola konfrontasi Kang Emil ini seolah ingin mengikuti jejak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini entah telah berapa kali berbeda pandangan dan berseteru dengan pemerintah pusat, termasuk dengan Presiden Jokowi saat terjadi banjir besar melanda Jakarta pada awal tahun 2020.