PANDEMI virus coroma atau covid-19 di tanah air sudah berlagsung lebih dari dua bulan. Wabah yang asalnya dari Wuhan, China ini terus menyuguhkan drama berjilid-jilid antara pemerintah pusat dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Bukan rahasia umum, semenjak mewabahnya virus corona sejak awal Maret 2020 lalu, Anies Baswedan seolah menjelma jadi sosok oposisi yang dalam setiap kebijakannya hampir selalu bertentangan dengan pemerintah pusat di bawah kendali Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Contoh yang sempat ramai diperbincangkan tentu saja terkait dengan permohonan Anies tentang karantina wilayah. Namun akhirnya ditolak pihak pusat, untuk kemudian diganti dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Meski pada akhirnya, Anies harus mengalah dan mematuhi kebijakan dari pemerintah pusat, bukan berarti permasalahan antara dirinya dengan pihak istana selesai. Selalu saja ada hal yang memantik perseteruan diantara mereka.
Sebut saja, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini pernah terlibat silang pendapat dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati terkait Dana Bagi Hasil (DBH).
Dalam hal ini, Anies pernah meminta DBH tersebut segera dibayarkan pihak pusat terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Hal itu terpaksa dilakukannya guna memenuhi kebutuhan penanganan virus corona.
Namun, Sri Mulyani kekeuh enggan mengucurkan dana tersebut dengan alasan menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meski akhirnya dana itu dikucurkan juga walau hanya setengahnya atau Rp. 2,6 triliun dari yang seharusnya 5,1 triliuan.
Sedangkan sisanya, Sri Mulyani tetap pada pendiriannya, yaitu menunggu hasil audit BPK.
Tak berselang lama, giliran Sri Mulyani yang menyindir atau mengejek Anies Baswedan tak punya uang untuk membiayai warganya dalam menghadapi pageblug ini.
Namun kemudian, tudingan tersebut dibantah keras oleh Anies. Dia mengaku telah mengalokasikan Rp. 5 triliun untuk biaya tak terduga (BTT) penanganan virus corona. Justru Anies sedang menunggu sisa DBH yang masih belum dibayarkan pemerintah pusat sebesar Rp. 2,5 trilun.
Selain dengan Sri Mulyani, Anies juga sempat gontok-gontokan dengan Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menko PMK Muhadjir Effendy.
