GAGAL sudah rasa penasaran masyarakat untuk mengetahui drama lanjutan perseteruan antara mantan Sekretatis Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhamad Said Didu dengan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan (LBP).
Hal tersebut tak lepas dari mangkirnya Said Didu atas panggilan Bareskrim Polri. Didu dipanggil untuk dimintai keterangannya atas laporan LBP, yang menuduhnya telah melakukan pencemaran nama baik.
Seperti diketahui bersama dan sempat viral di media sosial. Perseteruan antara Said Didu dengan LBP bermula dari adanya kritikan melalui video yang diunggah pada akun pribadinya bernama MSD yang berjudul, Luhut hanya pikirkan uang, uang dan uang.
Tak cukup sampai disitu, Said Didu juga menyoroti persiapan pemindahan ibu kota negara dan menghubungkannya dengan penanganan covid-19. Pria kelahiran Pinrang ini menilai, pemerintah lebih memprioritaskan ibu kota baru di atas permasalahan lainnya.
Sontak saja kritikan Said Didu tersebut membuat geram pihak LBP. Melalui Juru Bicara Kementrian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, pria yang menyebut dirinya manusia merdeka ini diberi waktu 2x24 jam untuk segera memohon maaf. Jika tidak, pihaknya akan membawa permasalahan tersebut ke jalur hukum.
Sayang, keinginan pihak LBP tidak terwujud. Alih-alih memohon maaf, Said Didu malah mengirimkan surat klarifikasi terhadap LBP. Inti dari Isi surat klarifikasi dimaksud menyatakan, bahwa yang telah diucapkannya sama sekali bukan didasari rasa benci, melainkan murni sebagai bentuk kritik semata.
Dalam klarifikasinya, Didu berpendapat bahwa dirinya berkewajiban untuk tetap kritis, demokratis dan peduli terhadap aparatur negara, agar senantiasa fokus terhadap tugasnya supaya Indonesia maju, adil dan makmur.
Didu akhirnya Dipolisikan
Merasa surat klarifikasi dari Said Didu tidak mewakili keinginan pihak LBP. Sahabat dekat Rocky Gerung ini akhirnya dipolisikan.
Langkah atau pelaporan pihak LBP ini cukup mendapat dukungan dan dianggap sesuai dengan harapan masyarakat luas. Pasalnya, dengan begitu akan segera diketahui siapa yang salah dan siapa yang benar dalam kasus ini.
Apakah kritikan Said Didu tersebut benar-benar berdasarkan data dan fakta atau jangan-jangan hanya sekedar fitnah belaka. Sementara bagi LBP, pelaporannya terhadap pihak kepolisian bisa dijadikan media pembuktian diri bahwa apa yang dituduhkan Said Didu itu salah. Atau mungkin malah sebaliknya.
Didu Mangkir
Menindaklanjuti hasil pelaporan LBP, sejatinya Muhamad Said Didu harus menghadap Bareskrim Polri kemarin, Senin (4/5/2020). Namun yang bersangkutan tidak memenuhi pemanggilan tersebut. Dia hanya mengutus kuasa hukumnya, Hervis untuk menunda atau mereschedule jadwal pemanggilan.
Alasan yang dikemukannya adalah karena dia harus dan ingin mematuhi Undang-undang Karantina Kesehatan dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sedang diberlakukan oleh DKI Jakarta. PSBB ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona atau covid-19 yang tengah mewabah di tanah air.
"Klien kami meyakini Bareskrim Polri akan melakukan proses hukum dengan obyektif dan profesional. Dan, klien kami berkomitmen untuk kooperatif selama proses hukum dilkasanakan," jelas Ketua Tim Hukum Said Didu, Letkol CPM (P) Dr.Drs. Helvis, Senin (4/5/20). Dikutip dari Tribunnews.com.
Pada kesempatan itu, Helvis menegaskan, kliennya sedikitpun tidak berniat untuk melakukan penghinaan, pencemaran nama baik dan menyiarkan berita bohong, seperti ditudihkan pihak LBP.
Masih dilansir Tribunnews.com, Helvis juga menerangkan, dalam menghadapi kasus Said Didu, pihaknya tak sendirian tapi didampingi Tim Advokasi yang terdiri dari unsur ahli hukum, ulama, tokoh masyarakat, akademisi, tokoh lintas agama, purnawirawan TNI dan beragam organisasi masyarakat. Khusus bidang hukum jumlahnya lebih 200 pengacar yang akan mendampingi Said Didu.
Beberapa nama yang ikut tim advokasi Said Didu tersebut adalah :
1. Amir Syamsuddin, Dr. SH. MH.
2. Ahmad Yani, Dr. SH, MH
3. Arief Rachman, SH. MH.
4. Abdul Rohim, SH. MH.
5. Bambang Widjojanto, Dr. SH. LL.M.
6. Denny Indrayana, Prof. SH. LL.M. Ph.D.
7. Dindin S. Maolani, SH.
8. Hotman Sinambela, SH, MH
9. MH. Helvis, Letkol CPM (P) Dr. Drs. S.sos. SH. MH.
10. Muhammad Mahendradatta, SH. MA. MH.
11. Munarman, SH
12. Sophyan Kasim, SH. MH.
13. Teuku Nasrullah, SH. MH.
14. Tezar Yudhistira, SH. MH.
15. Toni Butar-Butar, SH
16. Letjen TNI (P) Yayat Sudraja, dan 200 advokat dari berbagai organisasi dan daerah di Indonesia.
Perseteruan makin Seru
Dengan sederet kuasa hukum yang disiapkan Muhamad Said Didu ini membuktikan bahwa perlawanan dia terhadap LBP bukanlah main-main. Dalam hal ini, boleh jadi Said Didu sangat sadar bahwa lawan yang dihadapinya tersebut bukan orang sembarangan.
Ya, selain mantan Jendral, LBP adalah menteri senior yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM). Disebut-sebut pengaruh LBP sangat dominan dalam penentuan keputusan Presiden Jokowi.
Bahkan, Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon pernah mengatakan bahwa LBP adalah The Real President. Tentu saja, apa yang diucapkan oleh anak buah Prabowo Subianto ini berdasarkan pengaruh dan sepak terjangnya dalam pemerintahan yang begitu dominan.
Dengan deretan pengacara dengan dibarengi unsur-unsur lainnya yang siap membela Said Didu, penulis rasa perseteruannya dengan LBP akan berjalan makin seru.
Meski hingga saat ini belum jelas berapa jumlah pengacara hukum yang disiapkan LBP, tapi bisa dipastikan kekuatan Luhut pun sangat besar dan superior.
Sekarang, tinggal kita tunggu saja, kekuatan mana yang akan memenangi pertarungan panjang antara Said Didu dengan LBP. Menarik kita simak drama-drama selanjutnya.
Salam
