SELAMA mewabahnya pandemi virus corona atau covid-19 di tanah air, nama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan patut diakui menjadi media darling.
Hal ini tentu tak lepas dari gebrakan-gebrakan kebijakan dirinya dalam rangka penanganan pandemi virus Wuhan ini tampak lebih tegas dan nyata, meski kerap bersebrangan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Namun, tak jarang langkah yang diambil Anies ini selalu dikait-kaitkan dengan kepentingan politik, khususnya Pilpres 2024. Kendati demikian Anies tak pernah banyak komentar tentang hal ini. Dia tetap saja fokus berupaya menekan jumlah kasus positif virus corona.
Hanya saja, dalam melakukan upayanya ini, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini seolah "dikoyak" oleh dirinya sendiri. Bahkan, dalam memberikan keterangan terhadap publik, kerap kali dia lakukan sendiri. Padahal, sebenarnya bisa saja hal tersebut didelegasikan terhadap para pembantunya. Dalam hal ini, jajaran Kepala Dinas atau pihak terkait.
Maka tak heran dengan one man show nya Anies ini membuat presepsi publik terpatri, bahwa dibalik semua ini, Anies tengah berupaya meraih simpati demi kepentingan Pilpres 2024 mendatang
"Kalau memang persoalan ini bisa didelegasikan kenapa tidak, Anies seharusnya tidak perlu menyampaikan (penanganan) Covid-19 ini secara sendiri bisa didelegasikan ke kepala dinas atau bisa dia tunjuk satgas Covid-19 di DKI Jakarta ini," kata Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Idil Akbar. Dikutip dari CNN Indonesia.
Masih menurut Idil, Jika itu yang diharapkan Anies (kepentingan Pilpres 2024.red) maka elektabilitasnya sebagai capres di 2024 memungkinkan naik pasca penanganan virus corona.Â
Peningkatan elektabilitas Anies akan lebih baik dibandingkan dua kepala daerah lainnya yang kerap tampil di publik beberapa waktu terakhir. Yaitu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Masih dilansir CNN Indonesia, pandangan Idil, elektabilitas itu terjadi karena intensitas atau kuantitas penampilan Anies di publik selama masa penanganan penyebaran virus corona lebih banyak Disebutkan Idil, Publik tidak akan mengukur keberhasilan atau efektivitas dari kebijakan yang diterapkan.
"(Tapi) Anies akan dilihat tanggap, responsif, dan sebagainya. Artinya, lebih pada intensitas atau kualitas penampilan, karena masalah anggaran dan efektivitas orang tidak akan lihat itu," ungkap Idil.
Memang cukup beralasan apa yang diutarakan Idil, jika sepak terjang Anies selama ini akan sangat mendongkrak popularitas dan elektabilitasnya.
Tentunya ini akan sangat baik bagi mantan Rektor Universitas Paramadhina ini jika mempunyai niatan maju pada Pilpres 2024.
Ya, penulis katakan "Jika" soalnya hingga saat ini belum ada pernyataan apapun dari Anies terkait maju atau tidaknya pada ajang kontestasi pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Meski tak dipungkiri, Anies digadang-gadang sebagai salah satu kandidat yang akan meramaikan persaingan kursi RI 1 atau RI 2.Â
Bahkan, menurut hasil survei Median, Anies mendapatakan rating elektabilitas dan popularitas tinggi dibanding dengan kandidat lainnya, seperti Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo atau Sandiaga Uno.
Anies hanya kalah oleh Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Kerap bersebrangan dengan pemerintah pusat
Dalam penanganan dan pencegahan pandemi virus corona, Gubernur DKI kerap bersebrangan dengan kebijakan pemerintah pusat. Menariknya, dalam hal ini justru Anies yang diuntungkan. Sebab, dalam prosesnya, Anies malah mendapatkan apresiasi publik. Mengingat dalam pandangan masyarakat, dia lebih tegas dan lugas.
Entah ada dugaan politik ke arah sana atau pemerintah pusat khawatir akan "dikalahkan" pengaruhnya oleh Anies, yang jelas hampir setiap kebijakan dirinya dalam kebijakan penanganan virus corona selalu dijegal pemerintah.
Sebut saja kebijakan pembatasan jumlah bus Transjakarta dan rangkaian Moda Raya Terpadu (MRT) serta pengurangan waktu operasionalnya di DKI Jakarta, pemberhentian operasional bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP) dan Pariwisata di Jakarta, hingga karantina wilayah.
Terakhir, Anies kekeuh dengan kebijakannya melarang ojek online mengangkut penumpang barang dalam masa PSBB di DKI Jakarta. Sikap Anies ini dinilai pengabaian terhadap Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 18 Tahun 2020 yang diteken Plt Menhub Luhut Binsar Panjaitan.
Salam
