"Adu Kuat" Luhut Vs Terawan Buat Ojol Bingung, Jokowi Turun Tangan?

PERATURAN Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 18 Tahun 2020, yang ditandatangani Plt Ad anterim Menhub, Luhut Binsar Panjaitan cukup membuat gaduh konstalasi nasional.

Betapa tidak, Permenhub yang diterbitkannya itu dianggap bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Seperti diketahui, dalam Permenkes jelas diatur bahwa keberadaan angkutan umum dibatasi. Meski tidak secara gamlang dan spesipik. Tetapi, dalam Peraturan gubernur Nomor 33 Tahun 2020 sebagai turunan dari Permenkes tersebut di atas jelas disebutkan, bahwa angkutan roda dua berbasis aplikasi hanya boleh mengangkut barang.

Hal tersebut dimaksudkan untuk mematuhi inti dari pelaksanaan PSBB, yaitu tentang pentingnya jaga jarak fisik antara satu dengan yang lainnya atau physical distancing. Tapi, jika merujuk pada Permenhub made in Luhut, justru berpotensi menggagalkan dari physical distancing itu sendiri.

Bagaimana bisa physical distancing dilaksanakan, jika ojol diperbolehkan mengangkut penumpang. Sebab, batas maksimal jarak yang bisa dibatasi antara driver dan penumpangnya paling sekitar 10 hingga 15 centi meter. Sedangkan jaga jarak yang dimaksud dalam PSBB adalah 1 - 2 meter.

Betul, diperbolehkannya membawa penumpang sebagaimana diatur dalam Permenhub itu dengan catatan memehuhi protokol kesehatan. 

Pengemudi perlu memenuhi syarat seperti disinfeksi kendaraan dan atribut sebelum dan setelah digunakan, menggunakan masker dan sarung tangan, serta tidak berkendara ketika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.

"Inti dari aturan ini adalah untuk melakukan pengendalian transportasi dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19, dengan tetap memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi khususnya bagi yang tidak bisa melakukan kerja dari rumah dan untuk pemenuhan kebutuhan logistik rumah tangga," kata Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati. Dikutip dari CNNIndonesia.com, Minggu (12/4).

Tapi, jika dicermati lagi, ini malah lebih membingungkan. Dalam hal ini siapa yang bisa dan akan memastikan atau mengendalikan bahwa ojol dimaksud sudah sesuai standar protokol kesehatan. Polisi, petugas medis?

Kalaupun itu diterapkan, sudah pasti ada penambahan personel dan dipastikan akan rumit dan jelimet dalam pelaksanaan di lapangannya. Disamping, tentu saja akan menambah juga beban anggaran untuk itu.

Tapi, sudahlah dalam pandangan penulis yang sederhana ini, cukup bingung menangkap tentang maksud dari Permenhub Nomor 18/20 ini.

Namun yang jelas, dengan adanya peraturan tersebut dikhawatirkan ada anggapan dari masyarakat bahwa sedang atau terkesan ada "adu kekuatan" antara Menkes Terawan dengan Luhut Binsar Panjaitan.

Jika ini terjadi, pastinya akan menjadi preseden buruk bagi pemerintahan yang di pimpin Presiden Jokowi. 

Sebab, dengan terjadinya silang pendapat atau pandangan di saat bangsa dan negara tengah dihadapkan pada masalah pandemi global virus corona, bukan hal elok untuk dilihat. Yang ada hanya akan timbul prasangka, Kabinet Indonesia Maju (KIM) sudah tidak kondusif.

Untuk itu, tidak ada cara lain. Demi menjernihkan situasi, Presiden Jokowi harus turun tangan. Dia harus bisa bertindak tegas, peraturan mana yang akan dipakai. Sebab kalau tidak, hal ini bakal berpengaruh pada kewibawaan Jokowi selaku Presiden RI.

Terus, para pemangku kebijakan di atas sana harusnya paham, bahwa saat ini masyarakat di bawah tengah dalam kebingungan dan kesulitan luar biasa akibat pandemi virus COVID-19 ini. 

Jadi tolong jangan pusingkan lagi rakyat dengan aturan aneh-aneh. Terlebih, jika aturan tersebut hanya untuk mengakomodir kepentingan lain.

Jadi, sekali lagi dengan segala hormat memohon pada Presisen Jokowi untuk secepatnya menyelesaikan silang pendapat ini. Kembalikan pada aturan sebelumnya.

Sebab, kalau ternyata Permenhub Nomor 18/20 tetap diberlakukan, jangan-jangan apa yang dipernah diutarakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli bahwa Luhut Binsar Panjaitan adalah "The Real Presiden", benar adanya.

Salam