Menyoal Kata Maaf Perdana Menteri Modi dan Gagalnya Lockdown di India

BELUM genap satu minggu sejak diberlakukannya lockdown, kekacauan sudah mewarnai kehidupan sosial, ekonomi di Negara India.

Penerapan lockdown yang diterapkan otoritas tertinggi di negeri kelahiran bintang film terkenal Sahruk Khan ini sudah di mulai sejak Selasa, 24 Maret 2020 lalu. 

Hal ini, dimaksudkan untuk memutus rantai penyebaran virus corona (covid-19) yang dalam beberapa bulan terakhir telah menjadi mahluk mengerikan dan mematikan di hampir seluruh negara di dunia.

Oleh karenanya sangat bisa dipahami jika Perdana Menteri India, Narendra Modi akhirnya menerapkan lockdown, terlebih populasi penduduk di negara penghasil produksi film-film Bollywood ini mencapai 1,3 milyar. Tentunya potensi penyebaran virus corona sangat besar.

Sayang, niat baik pemerintah ini tidak sejalan dengan persiapan terencana dan matang. Lockdown total di hampir seluruh wilayah India telah membuat rakyatnya kesulitan ekonomi. 

Betapa tidak, mereka-mereka yang mengandalkan dari kerja harian tidak lagi mendapatkan pendapatan yang akibatnya kesulitan keuangan. Sebab ruang geraknya sangat dibatasi.

Akibatnya, kemarahan, kekecewaan, kecemasan dan rasa lapar tersebut tidak bisa dibendung lagi. Jutaan rakyat India pun bereaksi dan memutuskan pulang dengan cara bergerombol, karena hampir tidak ada angkutan traportasi umum.

Dengan adanya peristiwa dan kekacauan ini menjadikan lockdown yang diterapkan pemerintah India menjadi tak efektif, kalau tidak ingin dikatakan gagal. Karena dengan banyaknya penduduk yang meninggalkan kota untuk pulang ke desanya masing-masing membuat kerumuman atau gerombolan manusia tidak bisa dihindari lagi.

Oleh karena itu, seperti dilansir CNNIndonesia, Modi menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat negara itu karena memberlakukan kebijakan lockdown selama 21 hari untuk mencegah penularan virus corona.

"Saya yakin kalian semua akan memaafkan saya. Saya harus mengambil keputusan yang telah membuat anda semua tak nyaman dalam berbagai cara, terutama para saudara dan saudariku yang miskin" demikian pernyataan Modi yang disiarkan radio seperti dilansir dari AFP, Minggu (29/3).

"Jika [lockdown] 21 hari ini tak dilakukan, negara dan keluarga anda akan kembali 21 tahun... Saya tidak mengatakan ini sebagai perdana menteri, saya mengatakan ini sebagai rakyat, anggota keluarga," tambah Modi.

Di bawah kebijakan lockdown itu, jika ada yang melanggar pemerintah India memberikan ancaman maksimal dua tahun penjara dan denda yang tak disebutkan.

Menurut hemat penulis, permohonan maaf Modi memang sudah selayaknya. Sebab kebijaknnyalah jutaan penduduk di India mengalami berbagai kesulitan. Tidak saja dicekam rasa khawatir akan ancaman virus corona. Tapi, juga ancaman kehidupan sosial dan ekonominya.

Cuma, sayang permohonan maaf Modi ini, menurut penulis adalah permohonan maaf yang telat dan sia-sia, sebab, segalanya sudah terjadi. Kerumunan atau gerombolan masyarakat dan kesulitan ekonomi sudah terjadi.

Mestinya, sebelum lockdown diterapkan, pemerintah setempat (India) memikirkan bagaimana dampak yang bakal terjadi lalu menyiapkan solusinya.

Jika, hal itu sudah direncanakan dan disiapkan matang. Sebut saja menyiapkan segala ragam logistik untuk memenuhi kebutuhuannya selama lockdown, penulis rasa kekacauan yang terjadi kemarin, Minggu (29/30/20) bisa diminimalisir bahkan bisa tidak terjadi. 

Sebab, sekalipun mereka diwajibkan tidak melakukan aktifitas dan tetap di rumahnya masing-masing, tidak akan bereaksi berlebihan, karena sudah tidak perlu lagi memikirkan isi perut keluarganya.

Namun begitu, ada istilah tidak ada kata terlambat dalam memohon kata maaf. Seperti halnya apa yang diungkapkan Modi. Tapi, tentu saja tidak cukup kata maaf, karena tidak akan mengubah keadaan jika tidak dikuti dengan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

Dalam hal ini, pemerintah India harus kembali mengindentifikasi masyarakatnya yang terlibat dalam kerumunan dan gerombolan yang memaksa pulang ke desanya masing-masing. Sebab kemungkinan sudah terjadi penyebaran virus yang besar.

Artinya harus dilakukan pemeriksaan massal secepatnya (repid test) agar pemerintah bisa menentukan siapa yang positif dan negatif virus corona, untuk kemudian dilakukan langkah-langkah penanganan susulan.

Jika pemerintah India kekeuh menerapkan lockdown, tentu saja tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama dengan membiarkan rakyatnya dalam kesusahan ekonomi. Sebab kalau masih tetap dibiarkan, penulis rasa kekacauan demi kekacauan akan terus terjadi.

Salam